TERLALU menyederhanakan masalah jika kita menganggap berbagai kerusuhan sepak bola di Indonesia sekadar sebagai letupan bisul yang mudah dikeringkan dengan antibiotik. Bisul itu bisa jauh lebih kompleks karena memiliki akar dan urat yang mencengkeram, bukan karena bisulnya itu sendiri, melainkan telah menjalin jejaring yang tidak mungkin dipotong hanya dari satu titik.

Ketika final Kompetisi Liga Indonesia dipindahkan dari Stadion Gelora Bung Karno ke Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, apa artinya?

Pada kasus yang mirip pada 1999, pemindahan final dari Senayan ke Stadion Klabat Manado juga didasari gambaran buram tentang letupan kerusuhan karena disadari PSIS Semarang maupun Persebaya sama-sama memiliki fans fanatik. Dengan pemindahan pertandingan ke seberang lautan, diyakini para bonek maupun suporter Panser Biru tidak mungkin mengonsolidasikan diri untuk membanjiri Pulau Maluku.

Yang tidak sama dalam kasus hijrah ke Si Jalak Harupat, final tahun ini sebenarnya tidak mempertemukan dua tim dengan pendukung yang memungkinkan membanjiri Senayan. All Andalas Final Sriwijaya FC Palembang vs PSMS Medan ini berkesan jauh lebih adem ketimbang misalnya Persija Jakarta vs PSMS, atau Persija vs Persipura Jayapura. Tetapi trauma kematian fans Jakarta, Fathul Mulyadi dalam kerusuhan pada malam semi final rupanya memicu penilaian lain, ditambah statemen keras Menpora Adhyaksa Dault yang mengancam menghentikan liga.

Sikap Menpora juga bisa dipahami, mengingat dalam rentang sebulan terakhir ini, meletup sejumlah kerusuhan dan anarkisme yang meluas hingga ke luar stadion. Dari Stadion Brawijaya Kediri dalam partai Arema vs Persiwa Wamena, di Stadion Manahan Solo dalam pertandingan Persija vs Persik Kediri, menyusul kerusuhan semi final di Jakarta.

Hanya, apa pun alasannya, pemindahan tempat final merupakan tragedi sepak bola nasional yang mempertautkan unsur-unsur masalah pada suporter sebagai sentral, kepanitiaan, sistem pengamanan, refleksi organisasi, serta refleksi umum kehidupan sosial-politik bangsa. Diakui atau tidak, proses pendewasaan suporter belum membuahkan hasil. Koordinasi antarkelompok fans juga masih tertindih kuatnya letupan sektarianisme. Dan, yang makin menguat sekarang justru fenomena ketidaksiapan menerima kekalahan.

Itu dari kejadian yang "tampak" setelah sejumlah catatan keruh sikap suporter dalam sejarah kelam sepak bola kita. Belum lagi sejumlah insiden dalam pertandingan-pertandingan yang berskala kecil. Catat misalnya, turnamen Piala Aditya II di Semarang juga menorehkan noda kerusuhan yang melibatkan suporter, juga perkelahian antarpemain yang notabene masih anak-anak.

Pendewasaan Suporter

Tumbuhnya kelompok-kelompok fans mulanya menerbitkan harapan dunia persuporteran bisa lebih terkoordinasi. Dengan berlomba pada unsur atraktivitas dan entertainment, suporter akan lebih terfokus memberi dukungan lewat aksi-aksi indah. Tetapi kita tahu, di balik niat mulia itu menyembul bias, dan celakanya bias itulah yang lebih dominan. Terjadi paradoks ketika perasaan sektarian dan kelompok mendesakkan kepentingan ketimbang pendewasaan.

Pekerjaan rumah kita terlalu berat, ketika terapi sanksi atas kasus demi kasus kenakalan suporter belum membuahkan perbaikan sikap. Apalagi membudayakan pendewasaan. Pertama, penegakan hukum di lingkungan PSSI cenderung belum konsisten. Kedua, berkembangnya permisivitas karena kepentingan-kepentingan politis sejumlah tokoh daerah terhadap suporter berpotensi memicu rendahnya kemauan berintrospeksi.

Dibutuhkan terobosan konsep maupun implementasi kegiatan yang bisa memberi makna bagi pembudayaan menonton bola dengan baik dan benar, menikmati sepak bola bukan dengan kerutan dahi tetapi sebagai bagian dari produk kebudayaan yang mengetengahkan keindahan. Silaturahmi suporter bisa digagas untuk secara intens menanam kesalingpengertian, karena kalau tidak berhati-hati, proses-proses alamiah persuporteran bisa menceraiberaikan kebersamaan yang mestinya justru lahir dari "persaudaraan sepak bola".

Suporter tidak mungkin berdiri sendiri dalam proses-proses pendewasaannya. Unsur-unsur lapangan seperti kepanitiaan, aparat pertandingan, wasit, ofisial tim, dan pemain semuanya saling bertaut, di samping unsur "nonlapangan" seperti keteladanan kepemimpinan organisasi dan kemasyarakatan. Wasit dicurigai, bisa fatal. Pemain emosional, bisa memancing keributan luas. Intimidasi suporter juga bisa menekan kepemimpinan wasit, dan sebagainya.

Sejauh itukah? Ya, identifikasi faktor kerusuhan sepak bola tidak mungkin berdiri sendiri, karena permainan olahraga ini merupakan produk peradaban yang dibingkai oleh aturan-aturan. Aturan dihasilkan oleh konsep dari mereka yang duduk di organisasi penaung sepak bola, dan orang-orang di belakang meja itu duduk karena dipercaya mengemban amanat "rakyat bola".

Gandheng-renteng itu merentangkan hulu dan hilir persoalan yang tidak bisa didudukkan saling terpisah. Lebih jauh lagi, faktor nonlapangan bisa dijelaskan lewat sikap umum masyarakat kita, budaya hidup dari sistem nilai yang dianut.

Contoh sederhananya, kalau budaya tidak bisa menerima kekalahan dalam menyikapi produk pemilihan gubernur, bupati/ wali kota tumbuh di masyarakat, bukankah cara pandang yang sama terhadap sebuah kekalahan dalam sepak bola juga merupakan pantulan dari kultur tersebut?

Masalahnya menjadi rumit, karena dibandingkan dengan urusan politik, etos fair play dalam olahragalah yang mestinya dijadikan contoh, karena nilai-nilai sportmanship itulah yang idealnya diserap oleh kesilangsengkarutan dunia politik. Lalu ke mana lagi harus menoleh?

Dari Mana Memulai

Jadi dari mana harus memulai mendudukkan kembali sepak bola ke habitatnya? Sikap Menpora Adhyaksa Dault patut kita serap sebagai warning organisasi yang serius. Tetapi tempat sepak bola secara sosiologis juga tidak boleh kita lupakan. Kalau masyarakat memang mengklaim olahraga ini sebagai "kebutuhan", upaya penyelamatannya juga harus dimulai dari dan oleh masyarakat sendiri, kesadaran bahwa ada yang harus memulai sekaligus mencegah seandainya sekelompok orang - langsung maupun tidak langsung - ingin menjadikan sepak bola sekadar sebagai katarsis beban hidup, sublimasi verbal untuk melepaskan kesumpekan hariannya.

Melibatkan faktor masyarakat inilah yang harus dimulai, jangan hanya direpresentasikan melalui kelompok-kelompok suporter. Bukankah dalam pandangan holistik tentang sebuah kerusuhan, masyarakat pun merasakan akibat dan keterancaman, bahkan mereka yang sebenarnya tidak tahu menahu dan tidak berhubungan dengan sebuah pertandingan?

Masyarakatlah yang sekarang harus bergerak untuk menyelamatkan sepak bola. Bukankah memberikan kepercayaan kepada PSSI - setidak-tidaknya kepada "kabinet" Nurdin Halid yang sekarang berkuasa -, tidak membuahkan perbaikan?

Kecenderungannya makin ruwet dan kacau. Kita menjadi sulit menilai seperti apa kemajuan yang dicapai sepak bola Indonesia lewat industri kompetisinya, karena yang lebih kita rasakan justru cekaman kekhawatiran dan ketakutan ketika menu dan bisul-bisul kerusuhan yang memuakkan terus tersaji.

- Amir Machmud NS, wartawan Suara Merdeka di Semarang. (31)