SEMARANG-Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang diminta bertindak tegas dalam menyikapi maraknya reklame calon gubernur/calon wakil gubernur (cagub/cawagub). Tindakan tegas itu perlu dilakukan, mengingat saat ini masih jauh dari masa kampanye pilgub.

Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Santoso Hutomo, kemarin, menanggapi maraknya reklame pilgub di jalanan Kota Semarang. Dikatakannya, reklame kampanye yang berbentuk baliho, spanduk, dan umbul-umbul itu kebanyakan melanggar aturan pemasangan reklame.

"Mengingat saat ini belum masa kampanye, kewenangan untuk melakukan penindakan itu berada di tingkat kabupaten/kota. Untuk Kota Semarang, saya kira, sudah seharusnya Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang menangani soal itu melakukan penertiban," ujar dia.

Dipaparkannya, pemasangan baliho tidak pada titik yang ditentukan, spanduk melintang jalan, atau dipaku pada pohon peneduh merupakan bentuk pelanggaran. Untuk itu, menurut dia, Dinas Pertamanan dan Pemakaman harus segera berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penegak perda, untuk mengambil tindakan.

Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, pemasangan reklame kampanye sebelum waktunya merupakan tindakan mencuri start. ''Kalau awalnya saja sudah tidak baik, perlu dipertanyakan bagaimana kalau nanti terpilih menjadi pimpinan,'' katanya.

Santoso mengatakan, pelaksanaan penertiban reklame kampanye pilgub hendaknya dilakukan secara adil. Dinas Pertamanan dan Pemakaman tidak boleh pilih kasih dalam menertibkan baliho, spanduk, maupun umbul-umbul kampanye itu.

''Kalau memang melanggar, ya harus diturunkan," tandasnya. (H9,H22-16)