logo SUARA MERDEKA
Line
Jumat, 08 Februari 2008 NASIONAL
Line

Mahkamah Agung Tolak Permohonan Ali Mazi

  • Sengketa Pilkada Sultra

JAKARTA- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan pasangan calon gubernur Ali Mazi dan Abdul Samad terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Majelis Hakim Agung yang dipimpin Djoko Sarwoko dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Rasuna Said Kuningan, Rabu (6/2), menyatakan menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh pasangan Ali Mazi dan Abdul Samad.

"Majelis hakim menganggap keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap hasil perhitungan suara resmi yang dilakukan KPU Provinsi Sultra tidak beralasan," kata Djoko.

Pasangan Ali Mazi-Abdul Samad yang mendapatkan 387.404 suara mengajukan keberatan terhadap penetapan KPU Sultra yang menetapkan pasangan Nur Alam-Saleh Lasat sebagai pemenang Pilkada dengan perolehan 421.360 suara.

Dalil pemohon terdapat penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor empat, Nur Alam-Saleh Lasat, sebanyak 17.140 suara di Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kendari dan Kabupaten Muna, menurut Majelis Hakim, tidak dapat dibuktikan.

Majelis juga menyatakan pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya pengurangan suara milik mereka sebanyak 49.263 suara di Kabupaten Kolaka, Kota Kendaro, Kabupaten Wakatobi, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Bombana, Konawe, dan Konawe Selatan.

Dibantah

Dalam pertimbangannya, hakim menilai pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya. Seluruh kesaksian dari pemohon dapat dibantah oleh saksi dari termohon dan dari bukti tertulis lainnya.

"Dari saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, tidak ditemukan bukti terjadi penggelembungan dan pengurangan suara," kata Djoko.

Majelis berpegang pada kesaksian yang diajukan oleh termohon dari pantia pengawas pemilu (panwaslu) yang menyatakan tidak ada keberatan terhadap hasil perhitungan suara di KPU tingkat Kabupaten Kota dan Provinsi.

Pengaduan yang diterima oleh Panwaslu mengenai pelaksanaan Pilkada Sultra pada 2 Desember 2007 hanya sembilan pengaduan.

Terdiri atas dua pengaduan berindikasi pidana dan tujuh pengaduan administrasi yang diselesaikan oleh Panwaslu.

"Tidak adanya pengaduan tentang perhitungan hasil suara menggambarkan berlangsungnya Pemilu yang langsung, bebas dan rahasia serta tertib dan aman," katanya.

Karena keberatan yang diajukan oleh pemohon tidak membuktikan adanya penggelembungan atau pengurangan suara yang jelas dan signifikan, Majelis hakim memutuskan, tidak perlu dilaksanakan perhitungan atau pilkada ulang di Provinsi Sultra.

Hakim anggota Paulus Effendy Lotulung mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan tersebut. Dia berpendapat, keberatan pemohon perlu diterima atau setidaknya dilakukan perhitungan ulang, karena terdapat keterangan saksi yang menyatakan, terjadi pencoblosan beramai-ramai untuk pasangan calon tertentu.

Ada Perbedaan

Selain itu, terdapat perbedaan perlakuan untuk menyatakan tidak sahnya surat suara milik pasangan Ali Mazi-Abdul Samad yang dicoblos dengan lubang besar. Padahal, suara milik pasangan Nur Alam-Saleh Lasat dinyatakan sah dengan lubang yang sama besar.

Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, kuasa hukum pemohon, Bonaran Situmeang, mengatakan akan segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Menurut Bonaran, beda pendapat dari hakim Paulus Lotulung akan diajukan sebagai dasar PK. Dia juga mengatakan menyiapkan 61 saksi dalam persidangan PK. "Majelis hakim agung sama sekali tidak menggunakan kesaksian pihaknya dalam pertimbangan putusan," tandasnya.

Sementara itu, kuasa hukum KPU Provinsi Sultra, Herman Kadir, menyatakan puas atas putusan Majelis Hakim. "Akhirnya, masih ada keadilan di MA dalam memutus perkara pilkada," ujarnya menambahkan. (J13-48)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA