Tukul Arwana pun digandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah untuk menekan kemungkinan tingginya angka yang tidak memilih (golput) dalam Pemilihan Gubernur 22 Juni mendatang. Artinya, kekhawatiran itu telah membayang sejak sekarang. Apakah angka partisipasi rakyat provinsi ini dalam pilgub nanti telah tergambar bakal rendah, atau KPU menyadari sosialisasi kegiatan demokrasi itu memang sulit mencapai peak performance hingga menjelang hari H pencoblosan? Atau ada faktor lain yang dalam kalkulasi politik telah memberi sinyal rendahnya pemilih yang menggunakan haknya?

Jika angka golput tinggi, kita mungkin segera menghubungkannya dengan pemborosan anggaran pemerintah. Bu-kankah biaya Pilgub 2008 yang dianggarkan mencapai Rp 600 miliar? Di sini saling terkait antara keberhasilan pendidikan politik bagi masyarakat, sosialisasi oleh KPU, juga faktor-faktor yang muncul sebagai refleksi kekecewaan rakyat terhadap pilkada. Mungkin karena kenyataan tiadanya perubahan sosial-ekonomi yang dirasakan secara signifikan dari pilkada ke pilkada, muak terhadap perilaku elite politik, bisa pula karena calon yang terkesan merupakan produk kompromi di tingkat elite partai politik.

Golput hakikatnya merupakan bentuk perlawanan diam. Jika angka yang tidak menggunakan hak pilih itu tinggi, mestinya merupakan realitas politik yang bukan fenomena biasa. Pastilah ada yang salah dalam proses pembelajaran politik masyarakat. Terutama yang terasakan adalah cermin sikap rakyat yang tidak menganggap penting perhelatan pilkada. Mereka tidak menaruh harapan pilkada bakal menciptakan atmosfer perubahan yang mencerahkan, sehingga memilih bersikap masa bodoh. Sikap semacam itu keliru atau dapat dimengerti, tentunya sama-sama penting dijadikan momentum pembelajaran.

Yang lebih parah adalah ketika banyak yang menganggap pilkada bukan "pesta" mereka, tetapi hanya milik segolongan orang, sehingga tidak merasa perlu untuk berpartisipasi. Padahal, ketika perjalanan demokrasi di Tanah Air mencapai ke tahap pemilihan presiden, gubernur, bupati/ wali kota secara langsung, mestinya tahap menuju ekspresi aspirasi yang ideal telah diraih. Rakyat sendirilah yang menentukan nasibnya dalam membangun kesejahteraan sosial-ekonomi dengan cara memilih pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan harapan tersebut. Masalahnya, selalu ada bias dalam sebuah proses "menjadi".

Berbagai gagasan untuk menjadikan pilkada sebagai forum dengan magnet yang menggaet peminat, mestinya tetap dikembalikan pada bingkai upaya mendidik masyarakat dalam berpolitik. Proses itu juga harus sejalan dengan konsistensi para "penanggung jawab" pendidikan politik masyarakat lewat contoh-contoh sikap yang tidak justru membodohi. Misalnya bagaimana melibatkan masyarakat dalam memilih calon, bukan didasarkan pada keputusan-keputusan top down dari pengurus pusat parpol. Juga bagaimana memberikan keteladanan dalam menyikapi kemenangan atau kekalahan.

Ketakutan terhadap kemungkinan tingginya angka golput mestinya justru menjadi bahan renungan para elite, karena suka atau tidak suka, hal itu menggambarkan sejauh mana kepercayaan rakyat kepada kinerja kepemimpinan di berbagai level. Apakah pilkada nantinya benar-benar menjadi pesta demokrasi bagi rakyat, atau rakyat masih juga belum paham benar untuk apa mereka mencoblos dan memilih seorang calon. Hanya karena imbalan tertentu, atau benar-benar didasari pengharapan bakal adanya perubahan lewat visi-missi yang ditawarkan para kandidat. Golput tidak haram, tetapi malah "mendidik" para elite politik.