PURWOREJO-Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) yang diterima oleh Kecamatan Kaligesing surplus. Ketua UPK Joko Surono SH mengungkapkan, kelebihan dana tersebut mencapai nominal Rp 202 juta. "Itu hasil gabungan dari penerimaan tahun 2006 dan 2007," jelasnya di sela-sela acara peresmian hasil di Balai Desa Pandanrejo, kemarin. Lebih lanjut dia memaparkan surplus dana telah dialokasikan untuk beberapa kegiatan, termasuk insentif pelaku PPK dan kelembagaan. ''Lainnya untuk dana sosial, pemupukan modal, serta investasi tanah, agar PPK bisa memiliki gedung sendiri,'' ujar Joko.

Anggota BP UPK Drs Hari Wibowo menambahkan, Rp 16 juta dari dana sosial disalurkan pada murid SD, penyandang cacat, dan modal untuk pengusaha yang kurang mampu. ''Jumlah penerimanya 193 orang,'' ujarnya.(J1-66)

Ketua BPD Dianiaya Kades

TEMANGGUNG- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagusan, Kecamatan Parakan, Temanggung, Dalmuji Uripto, mengaku dianiaya oleh Kepala Desa (Kades) setempat, Suprihantoro, beberapa hari yang lalu. Hal tersebut dilakukan Kades karena dirinya tidak mau menandatangani laporan keterangan pertanggungjawabannya (LKPj) yang dinilai kurang sempurna.

Dalmuji mengatakan, Kades melakukan penganiayaan dengan cara mencengkeram pundaknya. Setelah itu, wajah dia dibenturkan ke jidat Kades, sehingga hidungnya menguncurkan darah dan hingga kini masih meninggalkan bekas luka. Selain itu, ada bagian giginya yang rusak karena terkikis. ''Sebelum menganiaya, pada sore hari itu, dia terlebih dahulu menggebrak meja yang ada di rumah saya,''ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, sekitar dua minggu yang lalu, Kades Suprihantoro memang datang ke rumahnya untuk mengambil LKPj diserahkan untuk dimintakan tandatangan Ketua BPD. (H24-64)

Komisi A Siap Fasilitasi 540 Guru

KEBUMEN - Paguyuban Tenaga Honorer Guru TK Se-Kebumen yang beranggotakan sekitar 540 guru, mendesak DPRD untuk memfasilitasi mereka meneruskan aspirasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Para guru TK itu kemarin kembali mendatangi Komisi A DPRD serta Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kebumen. Mereka mendesak untuk bisa diangkat menjadi PNS, meski selama ini mengabdi dengan SK dari kepala desa (kades).

Sekretaris Paguyuban Tenaga Honorer Guru TK Sriyanti (31) dari TK Tunas Mawar Sukomulyo, Kecamatan Rowokele, menyatakan, kedatangan mereka yang ke sekian kali itu untuk menyampaikan aspirasi. Apalagi sebelumnya mereka mengikuti pemberkasan di Pemkab untuk menjadi PNS.

Para guru TK yang rata-rata mengabdi 8 -12 tahun makin terpukul, setelah mencermati Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2005 bahwa pengertian honorer yang bisa diangkat CPNS adalah mereka yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan. (B3-66)

Pekerja Hidup di Bawah Standar

PURBALINGGA- Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purbalingga 2008 sebesar Rp 560.000 yang ditetapkan Gubernur, ternyata hanya memenuhi 81,6 persen kebutuhan hidup layak (KHL).''Ini berarti banyak pekerja kita yang hidup belum layak,'' kata Ketua Dewan Pengupahan Purbalingga Suratno HP MM, Selasa (5/2).

Suratno yang juga Asisten Administrasi Pembangunan Setda mengatakan hal itu, saat sosialisasi Dewan Pengupahan di aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Sosialisasi diikuti perwakilan perusahaan se Purbalingga, pengurus Apindo, dan SPSI.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pengupahan Dr Eko Hariyanto MSi, ada beberapa komponen yang menentukan besarnya KHL. Yaitu makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. Khusus tabungan ini, nilainya 2 persen dari nilai seluruh komponen.

Atas penjelasan ini, Maryoto, wakil perusahaan PT Slamet Langgeng mengusulkan tambahan komponen penentu KHL. Satu komponen yang dia nilai penting adalah dana sosial, termasuk untuk sumbangan pada kerabat yang punya hajatan.(F10-74)

Tak Serius Pertahankan Adipura

BANJARNEGARA- DPRD Banjarnegara menilai Pemkab tak serius mempertahankan adipura. Penilaian itu disampaikan Drs Basri dari fraksi PDIP. Menurutnya, pemkab Banjarnegara tidak punya program untuk mempertahankan penghargaan itu.

Dia mencontohkan, PKL kurang ditangani sehingga menyebabkan kondisi kota kumuh dan tak teratur. Penanganan sampah juga tak maksimal.Untuk itu ia juga meminta Pemkab segera berbenah dan membuat program yang terfokus pada penilaian adipura tahap selanjutnya.

Terpisah, Meilani ST, kepala Seksi AMDAL dan Penanggulangan Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Banjarnegara mengakui, pada penilaian Adipura tahap pertama ini, nilai untuk Kabupaten Banjarnegara masih rendah. Menurut dia, dari hasil penilaian sementara itu ada empat sub komponen pada tiga komponen utama yang masih memerlukan perhatian serius.(J3-74)