CILACAP - Untuk melayani lalu lintas di perairan Cilacap, Dinas Perhubungan Cilacap saat ini mengandalkan kapal-kapal compreng dan perahu kecil daripada perahu bermesin besar. Langkah ini dilakukan karena kondisi perairan Cilacap terus mengalami pendangkalan.

''Sebelum tahun 1980-an ada sekitar 15 kapal besar berkapasitas hingga 300 orang yang beroperasi di sepanjang jalur Cilacap - Kampung Laut hingga ke Kalipucang (Jawa Barat). Namun sekarang ini semua punah,'' kata Kepala Dishub Cilacap, Dian Setyabudhi, melalui Kabid Perhubungan Laut Dishub Cilacap, Suyono.

Dia mengatakan, musnahnya kapal-kapal besar ini menyusul sedimentasi yang terus meninggi di alur Segara Anakan. Pendangkalan membuat kapal - kapal besar kandas dan tidak bisa beroperasi.

Dikatakan, dahulu kapal-kapal tersebut menjadi primadona angkutan penyeberangan.

Baik warga maupun wisatawan biasa menggunakan kapal-kapal besar untuk wisata dan bepergian. Namun, kini secara perlahan menghilang.

Jumlah kapal kecil miliki masyarakat yang saat ini diandalkan Dishub sekitar 86 buah. Angkutan transportasi laut ini dioptimalkan di sepanjang alur penyeberangan dari Kota Cilacap hingga Kampung Laut. Rute itu menyusuri sejumlah Segara Anakan.

''Termasuk rute yang disusuri adalah empat dermaga, yakni Sleko, Prenca dan Kalipanas. Ketiganya berada di Kelurahan Donan Cilacap tengah yang melayani penyeberangan ke empat dermaga di Desa Kutawaru,'' katanya.

Selain itu dari pelabuhan-pelabuhan tersebut kapal bisa berlayar menuju wilayah Kampung Laut. Dermaga-dermaga yang sering disambangi kapal-kapal tersebut adalah Karanganyar, Majingklak, Mutehan, Ujung Gagak dan Klaces.

Kapal-kapal kecil yang saat ini diandalkan Dishub adalah perahu berukuran lebar satu meter, baik fiber atau kayu yang dipasangi mesin tempel. Berbeda dengan kapal-kapal besar yang dapat memuat 300 orang, kapal-kapal kecil itu hanya dapat mengangkut 20 sampai 30 orang.

Selain mengaktifkan perahu-perahu kecil, langkah lain yang dilakukan Dishub adalah fokus pada pembenahan sarana prasarana dermaga-dermaga di alur perairan itu. Termasuk lewat APBD Provinsi Jateng yang dilakukan sejak 2003. (G21-75)