PRESIDEN Soeharto telah memimpin Republik Indonesia (RI) selama 32 tahun dan telah mangkat pada Minggu, 27 Januari 2008. Sebagai mantan presiden yang paling lama memimpin Indonesia, kebesaran namanya sekaligus kekurangannya harus kita sadari dan pelajari bersama.

Pembangunan bidang ekonomi mendapat prioritas utama dalam era Soeharto. Pembangunan ekonomi sangatlah luas, salah satunya bidang pertanian. Bidang pertanian yang mayoritas dilaksanakan di daerah pedesaan, cenderung menyangkut kepentingan kebanyakan lapisan masyarakat kalangan bawah.

Pembangunan pertanian meliputi bidang yang sangat luas, yaitu pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pembangunan pertanian yang dilaksanakan di Indonesia banyak mengadopsi pemikirannya AT Mosher (1965), yakni keberhasilan pembangunan pertanian perlu syarat-syarat mutlak dan sarana pelancar.

Syarat-syarat mutlak itu ada lima, yaitu adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi petani, dan tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu.

Adapun sarana pelancar meliputi pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Keberhasilan pembangunan pertanian di era Soeharto didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan penyuluhan pertanian begitu dominannya dengan mengaktifkan petugas penyuluh lapangan (PPL) yang membimbing berbagai kelompok-kelompok tani, maupun media masa, baik koran, radio, maupun ntelevisi.

Bahkan Presiden Soeharto tidak jarang turba (turun ke bawah) dengan mewawancarai berbagai kelompok tani; dan suatu sumber menyatakan Pak Harto secara acak akan menghubungi pimpinan daerah menanyakan tentang kondisi pertaniannya.

Boleh dikatakan pada zaman Orde Baru (Orba) sandang dan pangan tersedia secara melimpah dan tersebar secara merata ke seluruh pelosok Tanah Air. Tidak ada orang yang kesulitan makan karena harga beras yang mahal dan langka, tidak ada kesulitan mencari kedelai, tepung terigu, minyak goreng, maupun kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Kondisi paling prestisius yang dicapai adalah terwujudnya swasembada pangan pada 1985. Pencapaian swasembada pangan tersebut menghantarkan Presiden Soeharto memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di Roma, Italia.

Bahkan yang perlu dicatat, Indonesia pernah dijadikan contoh sukses (role model) bagi negara sedang berkembang lainnya di Dunia Ketiga, untuk mengentaskan masyarakat dari kelaparan dan kekurangan pangan.

Kekeliruan

Dengan kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Soeharto selama lebih dari 30 tahun, sebenarnya Indonesia dalam artian kekayaan sumber daya alam (SDA) begitu melimpah.

Karena fokus presiden pertama kepada bidang politik, maka kondisi perekonomian pada era Soekarno masih didominasi oleh pertanian dalam artian sumbangannya kepada pembentukan pendapatan nasional dan tenaga kerja.

Meskipun pembangunan pertanian dalam era Soeharto membawa hasil yang cukup baik, akan tetapi terjadi kelemahan yang sangat mendasar. Pembangunan pertanian ternyata kalah jauh dibandingkan dengan sektor industri, dalam artian selama masa pemerintahan Soeharto terjadi perubahan struktur perekonomian.

Sumbangan terbesar dalam pembentukan pendapatan nasional berasal dari industri manufaktur, akan tetapi tenaga kerja tetap berjubel pada sektor pertanian. Keadaan tersebut mempunyai makna bahwa kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terlalu bias kepada sektor industri dibandingkan pertanian. Belum lagi industri yang dilakukan bertumpu kepada teknologi tinggi dan kebanyakan berbahan baku dari luar negeri. Akibatnya, industri yang terealisasi bersifat padat modal dan minim menyerap tenaga kerja.

Tumpuan pembangunan yang lebih condong kepada sektor industri itu mengakibatkan nilai tukar komoditas pertanian dari tahun ke tahun makin tertinggal dibandingkan dengan komoditas sektor industri.

Para pemuda memandang inferior kepada bidang usaha pertanian, dan banyak perguruan tinggi yang mempunyai konsentrasi bidang pertanian kesulitan mencari mahasiswa.

Pengkonversian lahan pertanian untuk industri maupun derivatnya berlangsung masif, sementara itu masih berjubelnya tenaga kerja di sektor pertanian menjadikan makin lama makin banyaknya petani gurem dan yang tidak berlahan. Ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan lahan makin lama makin senjang adanya.

Meskipun pada zaman Soeharto penyediaan sarana dan prasarana pertanian telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi bentuk struktur pasar persaingan tidak sempurna sangatlah mewarnai. Misal, pabrik pupuk dan pestisida yang sedikit, peran Bulog sebagai lembaga penyangga pangan yang baik tetapi penuh rente ekonomi, serta terdapat kelembagaan pertanian lainnya yang jalannya tidak optimal.

Keadaan tersebut bisa berjalan dengan pengontrolan ketat, dan sebenarnya itu merupakan bom waktu ketika keran kebebasan dibuka.

Revisi

Para pemimpin Indonesia sesudah era Soeharto hendaknya bisa memetik pelajaran dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan pertanian.

Pertama, masalah urusan pangan dan kebutuhan pokok merupakan prioritas paling utama yang harus disediakan. Pelepasan kepada mekanisme pasar yang merupakan saran dari lembaga resmi dunia merupakan jebakan yang menyesatkan, karena negara yang katanya berbasis kepada pasar bebas masih melindungi sektor pertanian, termasuk pangan dan kebutuhan pokok dengan kebijakan subsidi dan proteksinya.

Kedua, pembangunan industri sudah seharusnya memakai sumber daya lokal, termasuk pertanian di dalamnya. Agroindustri pedesaan yang berbasis kerakyatan merupakan pilihan utama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Ketiga, ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan lahan memerlukan kebijakan penataan lahan (land reform). Kebijakan itu termasuk di dalamnya menyangkut penetapan lahan abadi untuk pertanian, mengikutsertakan pemilik lahan dalam saham pembangunan suatu industri, maupun kebijakan penataan luas lahan lainnya.

Keempat, struktur pasar bidang pertanian yang bukan persaingan sempurna perlu penataan dengan peraturan yang ketat. Penegakan hukum untuk perilaku yang mengarah kepada persaingan sehat dan pemberantasan perburuan rente ekonomi merupakan hal yang mutlak dilakukan.

Kelima, pembangunan sarana dan prasarana seperti penyediaan irigasi, jalan, pasar, pupuk, perkreditan, dan penyuluhan, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kesediaan dana untuk melakukan penelitian dalam bidang pertanian harus disediakan secara memadai.

Kiranya dengan mempelajari hal-hal yang positif dalam era pemerintahan Soeharto dan membuang hal-hal yang negatif dalam kebijakan pertanian, maka masa depan bidang pertanian khususnya bisa terbuka lebar. Kemajuan bidang pertanian itu sangat penting artinya dalam mengatasi masalah Indonesia yang paling mendasar, yaitu pengangguran dan kemiskinan.(68)

- Dr Purbayu Budi Santosa, dosen IESP FE Undip.