JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak seluruh masyarakat melihat secara objektif hasil pembangunan dan perbaikan kondisi bangsa pascakrisis. Kemudian membandingkan perkembangan dan memberikan penilaian.

"Kalau kita jujur dan objektif, bila dibandingkan keadaan setelah krisis 10 tahun lalu, keadaan negeri kita setapak demi setapak semakin baik. Lihat stabilitas keamanan, politik, ekonomi dan pemberantasan korupsi," ujar SBY.

Pernyataan itu disampaikan dalam pidato sambutan pada puncak peringatan Harlah Ke-82 NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (3/2).

Presiden mengakui, masih banyak lagi warisan masalah di negeri ini yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki. Khususnya untuk mewujudkan pengurangan kemiskinan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam acara yang dihadiri ribuan warga nahdhiyin itu hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqqie, Ketua BPK Anwar Nasution, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

Hadir pula putri almarhum mantan presiden Soeharto Titiek Soeharto. Sementara mantan ketua PBNU Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak hadir karena sedang berada di Jatim.

Peran NU

Pada bagian lain, Presiden meminta NU berperan dalam membangun bangsa ini, mengingat nilai-nilai dasar dan jatidiri NU terbukti masih relevan.

''Hal itu agar kita menjadi bangsa yang pandai bersyukur, sabar, tegar, dan terus berikhtiar, tidak cepat mengeluh, putus asa, dan pandai menyalahkan orang lain,'' kata SBY.

Kepala negara juga mengajak warga NU dan seluruh rakyat Indonesia ikut serta menyelesaikan segala persoalan bangsa dan negara, serta melanjutkan proses pembangunan.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengatakan persoalan yang muncul di negeri ini terkait dengan masih kurangnya persatuan di antara para pemimpin bangsa.

"Semua kita undang Ibu Megawati Soekarnoputri, Bapak SBY. Itu semua karena mimpi NU untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Karena yang sulit bukan mengatur rakyat, tetapi mengatur para pemimpin itu sendiri.''

Dengan bersatunya para pemimpin bangsa itu akan memudahkan bangsa ini untuk keluar dari persoalan yang dihadapi.

Pada bagian lain, Hasyim juga menegaskan posisi organisasinya. "Nahdlatul Ulama (NU) bukan partai politik praktis yang bergerak dalam perebutan kekuasaan, tapi adalah organisasi keagamaan yang berpolitik keumatan."

Hasyim juga mengingatkan kepada parpol-parpol yang saling klaim berbasis NU.

"Kepada parpol-parpol yang berebut klaim, warga NU butuh amal kongkretnya, apakah amal saleh atau tidak. Jangan hanya mengklaim," katanya.(J21-77)