KEHIDUPAN masyarakat akhir-akhir ini didera dengan permasalahan serius, bagaimana memenuhi kebutuhan pokoknya supaya dapat hidup layak. Memenuhi kebutuhan hidup pokok yang mendasar sebagai manusia saja saat ini semakin tidak mudah bagi sebagian besar rakyat Indonesia, apalagi memenuhi kehidupan yang layak.

Belum lama ini bergelut dengan kenaikan harga BBM yang menembus nilai psikologisnya 100 dolar AS untuk tiap barelnya. Ini berdampaknya pada perekonomian nasional secara

signifikan. Program konversi dari minyak tanah ke gas dengan cepat diluncurkan tanpa persiapan memadai sehingga menuai kontroversi. Akhirnya pemerintah memperbaiki mekanisme konversi, meskipun sampai sekarang masalahnya belum selesai.

Kini kita harus menghadapi lagi berbagai kenaikan barang-barang kebutuhan pokok seperti kedelai, beras, gandum, minyak goreng dan hampir semua kebutuhan pokok masyarakat. Berbagai kenaikan itu membuat inflasi Januari lalu melesat hingga mencapai 1,77%. Ini angka inflasi tertinggi bulanan dalam 5 tahun terakhir. Inflasi tahunan 7,36% jelas di atas target pemerintah dan BI.

Itu semua membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Apalagi di tengah-tengah kenaikkan harga itu berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga masih menghantui kita hingga Maret yang akan datang, membuat hidup rasanya semakin berat, nelangsa.

Kehidupan berat yang dirasakan oleh masyarat dapat dilihat dari berbagai jajak pendapat yang menunjukkan semakin tidak puasnya masyarakat terhadap kondisi perekonomian saat ini, sepertinya bertentangan dengan berbagai indikator ekonomi yang dilaporkan oleh pemerintah, hampir semua menunjukkan perbaikkan.

Ada gap antara pemerintah dan masyarakat. Apalagi kenaikan harga tempe dan tahu akhir-akhir ini membuat kehidupan masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin berat. Tempe dan tahu yang menjadi simbol makanan rakyat selama ini karena sangat murahnya, sehingga semua lapisan masyarakat dapat membelinya. Sekarang ini sudah mulai dirasakan menjadi barang ìmewahî untuk masyarakat bawah.

Sungguh tragis. Padahal masyarakat menengah ke bawah sebagian besar mendapatkan protein nabatinya dari tempe dan tahu. Kenaikan harga yang menjadikan tidak terjangkau oleh kalangan bawah akan membuat nutrisi sebagian bangsa ini semakin memburuk. Apalagi untuk generasi muda kita.

Jika tidak berhati-hati bisa menimbulkan keresahan sosial, dapat dilihat dengan berbagai unjuk rasa yang menuntut penurunan harga yang mulai muncul akhir-akhir ini. Jelas ada yang salah disini, perlu adanya intervensi pemerintah agar dapat mengatasi permasalahan yang tengah kita hadapi pada saat ini.

Stabilitasi Harga

Untuk menjawab permasalah kenaikan harga-harga itu pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan terkait dengan stabilitasi harga pangan. Berbagai kebijakan yang diluncurkan dengan anggaran fiskal yang mencapai Rp 13,7 triliun, berupa subsidi sebesar Rp 3,6 triliun dan berkurangnya penerimaan negara karena berbagai pembebasan pajak dan bea masuk sebesar Rp 10,1 triliun.

Berbagai kebijakan itu dan juga berbagai perkembangan akhir-akhir ini dalam perekonomian membuat pemerintah terpaksa akan mengajukan revisi APBN 2008 lebih cepat dari jadwal, karena tidak dapat menanggung beban berat, defisist APBN membengkak tajam, jauh di atas APBN 1,7% dari PDB.

Kebijakan stabilitasi harga pangan yang dikeluarkan pemerintah di antaranya dalam bentuk berbagai Peraturan Menteri Keuangan seperti penurunan Pajak Penghasilan (PPh) impor kedelai, gandum, dan terigu dari 2,5% menjadi 0,5%, pajak ekspor CPO yang progresif. Selain itu subsidi raskin akan dinaikan, demikian juga operasi pasar minyak goreng, dan bantuan langsung pada pengusaha tahu dan tempe Rp 500 miliar.

Semua kebijakan itu diharapkan dalam jangka pendek dapat mengurangi kenaikan berbagai harga berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu pemerintah tengah menyiapkan berbagai paket kebijakan jangka menengah yang terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Benarkah demikian?

Mencermati berbagai kebijakan sepertinya memang cukup menjanjikan, paling tidak diharapkan akan mengurangi beban masyarakat. Namun demikian pengalaman selama ini telah banyak mengajari kita, paket kebijakan yang sudah banyak diluncurkan saja dampaknya juga belum kelihatan. Bahkan paket kebijakan revitalisasi pertanian yang sudah diluncurkan oleh pemerintah saja tidak tahu ke mana arahnya. Padahal jika Kebijakan Revitalisasi Pertanian yang sudah diluncurkan pemerintah yang lalu berhasil, mestinya kita akan memiliki ketahanan pangan yang lebih kuat, sehingga masalah yang sekarang ini muncul dapat dihindari.

Jadi masalah yang sekarang ini muncul menunjukkan revitalisasi pertanian yang diluncurkan tidak ada hasilnya, sehingga pemerintah diharapkan banyak belajar dari pengalamannya selama ini. Paket-paket kebijakan yang sudah banyak diluncurkan tanpa implementasi dan pengawasan yang baik tidak banyak hasilnya.

Apalagi berbagai paket kebijakan stabilitasi harga pangan itu, jika tidak hati-hati justru hanya akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Belum lagi masalah kebocoran yang biasanya juga terjadi jika ada berbagai subsidi, belum lagi menentukan siapa penerimanya, bisa salah sasaran.

Oleh karena itu pemerintah dan semua otoritas yang terkait dari pusat sampai daerah diharapkan dapat bersinergi dalam membuat kebijakan pertanian, ketahanan pangan, dan stabilisasi harga pangan. Jangan hanya responsif saja terhadap perkembangan harga pangan akhir-akhir ini, masalah strukturalnya perlu diselesaikan.

Yaitu agar supaya kita sebagai suatu bangsa bisa ìmandiriî dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok kita, sehingga tidak tergantung pada negara lain, atau pasar internasional. Kekayaan alam kita memungkinkan hal itu jika kita memang menginginkannya.(77)

- Penulis adalah Kepala Pusat Studi Asia Pasifik UGM.