SEMARANG- Para juru parkir (jukir) tepi jalan umum bersiap-siaplah menyingkir. Rencana bus rapid transit (BRT) yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 mengharuskan lajur jalan sebelah kiri bebas hambatan, termasuk parkir.

Pakar tranportasi Unika Soegijapranata yang juga turut dalam pembahasan BRT, Djoko Setijowarno mengatakan, BRT yang melaju dengan kecepatan dan jadwal waktu yang sudah diatur menjadikan jalur yang dilewatinya hanya diperuntukkan bagi kendaraan melaju.

BRT sendiri akan berhenti pada halte-halte yang sudah disediakan alias tidak boleh ngetem sembarangan. Rencananya, koridor BRT pada tahap awal menempuh Mangkang-Penggaron. Itu berarti akan melewati rute Jl Jenderal Sudirman- Imam Bonjol- Tanjung- Pemuda- Pandanaran- Ahmad Yani dan Majapahit.

''Padahal kita mengetahui tepi jalan-jalan itu kini dipenuhi dengan kantong-kantong parkir potensial,'' katanya Minggu (3/2).

Saat ini rencana BRT memang belum tersiar luas ke masyarakat. Karena itu ada perlunya bila sejak awal masyarakat memahami rencana tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya nanti tidak ada keributan dalam hal pemenuhan kebutuhan jalur BRT.

Semrawut

Kondisi jalan umum saat ini terbilang semrawut. Selain parkir, tidak sedikit titik yang menghinggapi badan jalan untuk digunakan warung tenda, pedagang kaki lima (PKL), dan parkir. Pemkot memang tidak akan membangun lajur khusus, untuk BRT. Alasannya lebar jalan di Kota Semarang tidak mungkin dibangun pembatas lajur seperti busway di Jakarta karena terlalu sempit. BRT nantinya akan melaju dengan tetap berada di lajur sebelah kiri.

Sebenarnya, kata dia, semrawutnya penataan parkir karena minimnya lahan yang disediakan pemilik toko dan kantor yang ada di jalan-jalan protokol. Ia mendesak Pemkot agar ada ketentuan tegas soal penyediaan lahan parkir bagi pemilik dan kantor. Kalau perlu parkir di tengah kota diberi tarif yang lebih tinggi, sehingga orang enggan memarkir kendaraannya. Lebih baik lagi, kalau ada investor yang mau melirik bisnis parkir dengan membangun gedung parkir vertikal di tengah kota

''Adanya BRT juga diharapkan mampu mengurangi dampak meluasnya parkir. Apabila ada fasilitas transportasi lebih baik maka orang bisa beralih dari kendaraan pribadi,'' paparnya.

Terkait ramainya pembicaraan soal pengelolaan parkir saat ini, ia berkomentar sebaiknya pendapatan parkir jangan sekadar dijadikan potensi. Terbukti kota-kota besar lain pun bisa menjalankannya. Palembang berhasil membukukan pendapatan parkir Rp 5 miliar/tahun dan Medan Rp 10 miliar.

''Tetapi kalau parkir di Semarang, target Rp 2 miliar saja tidak terpenuhi. Optimasi pendapatan bisa disertai penataan parkir,'' katanya.(H22,H9-41)