YOGYAKARTA - Penyebab kelangkaan dan kenaikan harga pangan saat ini, menurut pakar studi ketahanan pangan UGM Dr Eni Harmayani MSc, diakibatkan program revitalisasi pertanian yang sudah dicanangkan pemerintah tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan.

''Pemerintah jauh-jauh hari sudah mencanangkan program revitalisasi pertanian, tetapi pelaksanaannya masih sepotong-sepotong dan tidak menyeluruh,'' ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, baru-baru ini.

Selain itu, kata Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM itu, program pembangunan sektor pertanian juga terkesan asal jalan.

Beberapa contoh disebutkan yaitu pemberian benih, pupuk, dan pelaksanaan lelang benih dilakukan setelah memasuki masa tanam.

Karena itu, lanjut dia, sudah saatnya pemerintah memperhatikan tentang kebijakan food industry (industri pangan) dan food supply (ketersediaan pangan) dengan melibatkan petani, akademisi, pengusaha, dan pemerintah secara berkesinambungan.

Perkuat Infrastruktur

''Terpenting kita memperkuat infrastruktur pertanian, pemberdayaan petani, dan memperbaiki sistem produksi yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Masing-masing saling membangun trust demi menyejahterakan masyarakat,'' ujarnya.

Dicontohkan oleh dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian UGM itu, beberapa kebijakan pertanian di Thailand dalam membangun sektor pertanian, pemerintahnya membantu membangun pipa pengairan serta memberi fasilitas gratis untuk biaya angkut hasil panen.

Selanjutnya para pengusaha memberikan kemudahan dan tidak mencederai kepercayaan para petani, pihak akademisi membantu dan mendampingi petani dalam hal penerapan teknologi, sedangkan petani diberikan dalam menentukan kepastian harga serta peningkatan kesejahteraannya.

''Sebaliknya, di Indonesia semua pihak seolah berusaha saling menipu dan tidak percaya satu sama lain,'' tuturnya.

Eni sangat menyesalkan jika rakyat kini mesti memenuhi kebutuhan pangannya harus bergantung pada bangsa lain sebab pemerintah tidak bisa lagi memenuhi ketersediaan dan akses pangan bagi rakyat. (P12-70)