JAKARTA-Subsidi pangan dan insentif pajak yang diberikan pemerintah membuat postur APBN berubah. Pasalnya, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menstabilkan harga pangan lebih dari Rp 10 triliun. Demikian diungkapkan Menko Perekonomian Boediono kepada wartawan ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat akhir pekan lalu.

''Tapi itu bukan subsidi saja, termasuk juga hilangnya bea masuk, hilangnya PPn (pajak pertambahan nilai), dan penerimaan lain.''

Di samping juga menambah alokasi dana untuk subsidi raskin dan kedelai. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan paket kebijakan pangan untuk menstabilkan harga beras, kedelai, minyak goreng, terigu, dan minyak tanah. Selain memberi subsidi, pemerintah mengambil langkah pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk membantu konsumen. Karenanya, pemerintah akan menghitung kembali perubahan penerimaan dan pengeluaran tersebut dalam APBNP.

Bisa Tercapai

Meski, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan inflasi 2008 lima plus minus satu persen. Boediono menyatakan, sasaran inflasi 2008 berkisar 6%. ''Mungkin tahun ini enam lebih sedikit lah, saya kira itu masih bisa tercapai,'' katanya.

Ia berharap, bulan-bulan mendatang, inflasi akan terkendali, sehingga target itu bisa tercapai. Dari sisi defisit, pemerintah juga mempertimbangkan keadaan perekonomian global. Karena Menkeu telah memberi sinyal defisit akan diperbesar menjadi 2,1 persen dengan langkah pengamanan tertentu. Namun, dia mengingatkan pembiayaan itu tidak hanya berasal dari pinjaman luar negeri. (J10-33)