Media memeroleh ruang dan momentum dalam fenomena tren mediatika, tetapi objek (atau subjek?) dalam pemberitaan seputar kematian mantan presiden Soeharto juga menemukan ruang dan momentum untuk memanfaatkan atmosfer rivalitas media. Sedikitnya, momentum itu berwujud pembentukan opini massif tentang rekayasa sikap rakyat terhadap Pak Harto. Pada segi-segi tertentu, sikap rakyat memang tidak mungkin direkayasa untuk ditampilkan sebagai sebuah "performa" produk agenda setting. Namun membonceng suara rakyat demi agenda-agenda tertentu pun sangat terbuka melalui media.

Tepatlah kalau mantan presiden Abdurrahman Wahid mengingatkan agar pemerintah proporsional dalam menyikapi polarisasi sikap masyarakat menyangkut kasus hukum Pak Harto. Antara yang memaafkan, dan yang meminta penuntasan. Kita sadar, di balik gelombang suara publik itu, bukan tidak mungkin para penumpang gelap mendorong pemerintah untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan seperti dalam setting mereka. Bukankah boleh jadi, penuntasan kasus-kasus menyangkut orang kuat Orde Baru itu berpotensi untuk menyeret orang-orang dalam lingkaran kroni semasa Soeharto berkuasa?

Itulah sesungguhnya yang harus secara arif dijembatani oleh media. Janganlah kemudian media justru terseret ke dalam pusaran arus dinamika yang seolah-olah merefleksikan pendapat terbesar rakyat, lalu melalaikan fungsi kontrol terhadap ikhtiar mendudukkan kemaslahatan lebih luas sebagai orientasi. Jangan sampai "karisma" orang besar kemudian "menekan" pendapat rakyat lewat penggalangan opini yang secara sadar atau tidak sadar dilakukan oleh media. Ini merupakan persoalan proporsi, yang tentu menyeimbangkan pertimbangan segi-segi kemanusiaan, hukum, serta masa depan berbangsa dan bernegara.

Mengapa kita khawatir ada yang memanfaatkan peluang untuk menggiring opini? Pengampunan Pak Harto merupakan tema sentral, yang hakikatnya menyangkut "nasib" para kroninya. Mudah dibayangkan, kroni-kroni tidak mungkin tidak tersangkut ke dalam gurita persoalan perdata maupun pidana Soeharto jika perkaranya benar-benar digelar. Maka sangatlah mengusik rasa keadilan rakyat manakala iktikad pengampunan kepada pribadi Soeharto dicampuradukkan dengan lepasnya tanggung jawab para kroni yang selama sekian tahun telah ikut mengenyam kenikmatan dari bias penyelenggaraan kekuasaan.

Ingar bingar berita tentang sakit dan mangkatnya Pak Harto telah usai. Media pun kembali ke "rutinitas" setelah sadar atau tidak sadar masuk ke dalam pusaran arus pertarungan opini di seputar pro-kontra penyelesaian kasus sang Jenderal Besar. Opini cenderung terbentuk lewat fakta-fakta yang "terlihat" dalam pusaran seremoni. Tetapi tentulah banyak di antara kita yang jadi paham untuk menimbang bagaimana seharusnya memberi proporsi di tengah pro dan kontra. Bukankah dapat terbaca dari siapa dan dalam bentuk apa sikap itu disampaikan, lalu reaksi-reaksi keberatan macam apa yang muncul?

Apa pun pertimbangannya, sangat tidak arif jika pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mendengarkan suara-suara yang tetap menginginkan penuntasan sejumlah pelanggaran, yang walaupun Pak Harto telah tiada, tetapi rangkaian sistemiknya tentu menyertakan orang-orang yang menjadi semacam steering committee, pelaksana, dan penerjemah dari kebijakan-kebijakan dan keputusannya. Selamanya kita akan terbelenggu dalam ketidakjelasan jika tidak ada komitmen untuk menuntaskan. Pers mesti kembali ke proporsionalitas sebagai faktor determinan penegakan hukum.