logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 31 Januari 2008 NASIONAL
Line

Diknas Blora dan Rembang Dilaporkan ke Kejati

  • Dituding Kurang Optimal Awasi DAK

SEMARANG- Kepala Pendidikan dan Kebudayaan (Diknas) Blora dan Rembang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jateng. Keduanya selaku Pimpro Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan 2007, dituding kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan bantuan pusat itu, sehingga muncul dugaan penyimpangan yang merugikan negara. Laporan diterima petugas Kejati Sri M di kantor Jalan Pahlawan Semarang pada Selasa (29/1), kemarin.

Untuk kasus di Blora, laporan disampaikan Dewan Pimpinan Kabupaten Front Komunitas Indonesia Bersatu, ditandatangani Ketuanya Drs Harsono, sedangkan untuk Rembang dilaporkan oleh LSM LeSPeM ditandatangani Bambang Wahyu Widodo. Laporan tersebut juga disampaikan kepada Jaksa Agung, KP2KKN, Menteri Pendidikan dan sejumlah wartawan.

Drs Harsono mengatakan, pihaknya selaku LSM yang peduli terhadap pendidikan, setelah meneliti soal penyaluran DAK, menemukan sejumlah penyimpangan. Antara lain, mesin ketik manual tidak sesuai dengan SE Direktur Pembinaan TK dan SD No 0123/c2/LL/2007, yaitu tidak dilengkapi tombol simbul matematika. Juga pengadaan komputer, bola dunia tidak layak dipakai karena beberapa nama kota besar di dunia tidak tercantum.

Dari sejumah dugaan penyimpangan itu, menimbulkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Hal ini karena ada selisih harga alat peraga dan buku, antara yang sesuai SE Dirjen dengan yang tidak sesuai. "Masalah itu perlu ditindaklanjuti Kejati," katanya.

Kurang Maksimal

Munculnya sejumlah dugaan penyimpangan di 70 SD itu, salah satunya diduga karena pengawasan yang dilakukan Diknas Blora dan Rembang kurang maksimal.

Bambang Wahyu Widodo dari LeSPeM mengatakan, dari 53 SD yang mendapat DAK, ternyata diduga sebagian besar dimenangkan oleh rekanan yang tak sesuai dengan Permen Diknas 4 Tahun 2007.

Kepala Diknas Blora Edi Mulyana ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan secara maksimal. Bahkan sudah memberikan pedoman secara tertulis dan lisan kepada para kepala sekolah penerima DAK. Dengan demikian jika ada laporan ke aparat hukum, pihaknya akan menjelaskan kepada kejaksaan.

Kepala Diknas Rembang, Nur Efendi mengatakan, pihaknya selama ini masih memonitor pengadaan alat peraga ini. Pada saatnya nanti ditemukan ada penerima DAK yang membeli barang tak sesuai SE, pihaknya akan tegas meminta agar barang dikembalikan. (A14-46)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA