JAKARTA-Pemerintah akan menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang terkait ketahanan pangan pada 1 Februari 2008. Suara dari kalangan dunia usaha ditampung. "Jumat ini akan keputusan tentang paket kebijakan bagi dunia usaha," kata Menko Perekonomian Boediono usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1).

Untuk penerbitan paket ekonomi baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sengaja melakukan dengar pendapat dengan kalangan dunia usaha.

"Pertemuan pemerintah tadi dengan para pelaku bisnis di bidang pangan. Presiden tadi menyampaikan situasi dan keadaan dari masalah pangan yang harga-harganya meningkat beberapa minggu terakhir. Faktor penyebab ada dari luar negeri dan spesifik dalam negeri," katanya.

Bisa Terjangkau

Presiden, lanjut Boediono, juga meminta harga-harga kebutuhan pokok dinormalkan kembali, sehingga bisa terjangkau masyarakat, khususnya beras, kedelai, terigu dan minyak goreng.

Dalam rapat dengan kalangan dunia usaha itu, Presiden mendengar langsung apa yang bisa dilakukan pebisnis bersama pemerintah dalam menormalkan harga secepatnya.

"Sebab kerja sama pengusaha pemerintah diperlukan. Presiden sudah mendengar apa yang menjadi concern pengusaha untuk normalkan harga dalam waktu singkat," katanya.

Menurut Boediono, ada banyak usulan dari berbagai bidang usaha dan direspons langsung oleh Presiden secara positif. Secara umum usulan itu menyangkut bidang fiskal, subsidi dan arus barang.

Bea Masuk 0 %

Pengusaha meminta pemerintah memberikan insentif fiskal berupa bea masuk 0 % bagi bahan pangan. Selain itu pemerintah diminta memberikan harga penyangga untuk bahan pangan yang diproduksi petani dalam negeri.

''Kami minta insentif fiskal bea masuk 0 % bagi bahan pangan. Tidak hanya kedelai, tapi juga gula, terigu, jagung. Kami juga minta pemerintah membuat harga penyangga bagi petani yang tanam bahan pokok. Agar dapat memberi semangat untuk terus bertani dan memberikan kepastian harga panen mereka,'' kata Ketua Kadin MS Hidayat didampingi Menko Perekonomian Boediono, Mentan Anton Apriantono dan Mendag Marie E Pangestu.

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah menyusun target harga komoditi pangan. Dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk tim teknis untuk menurunkan harga komoditi pangan yang kini melonjak.

''Penurunan dengan disertai target harga ini, diharapkan akan menolong banyak pihak, sehingga petani dan konsumen tertolong. Kami berharap produktivitas pertanian meningkat. Sehingga beras tahun ini tidak perlu impor. Untuk kedeali stoknya masih ada, walau harganya mahal,'' katanya.

Sementara Boediono mengatakan, terkait usulan bea masuk 0%, pemerintah akan memperhitungkan secara seksama.

Kebijakan bea masuk 0 % bagi bahan pangan dapat dilakukan berkaitan dengan kondisi APBN yang masih aman.

''Jadi bea masuk 0 % kita tidak takut mengurangi pendapatan, karena APBN aman. Jadi bisa diperhitungkan,'' katanya. (F4, dtc-33)