JAKARTA-Kondisi perekonomian global, kenaikan harga minyak dan komoditas pangan, diperkirakan membuat perubahan APBN lebih cepat dari jadwal. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani belum dapat memastikan waktu perubahan tersebut. ''Depkeu setiap hari melakukan exercise terhadap perubahan APBN yang terjadi setiap saat,'' kata Sri Mulyani usai raker dengan Pansus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu (30/1).

Kajian Depkeu itu, lanjutnya, akan memperhatikan harga minyak, nilai tukar rupiah, dan inflasi yang diumumkan Biro Pusat Statistik (BPS) tiap bulan. Dalam kondisi darurat, jika indikator itu berubah banyak dari asumsi, maka pembahasan APBNP akan lebih cepat.

Apalagi saat ini, kenaikan harga komoditas pangan cukup tinggi. ''Kalau risikonya sudah sedemikian besar, kita sampaikan pada DPR untuk kemungkinan perubahan lebih awal,'' katanya. Termasuk di dalamnya kajian mengenai asumsi makro, seperti defisit. Harga minyak dalam asumsi makro sudah dipatok dengan berbagai skenario. Menkeu menyatakan, mempunyai skenario bila rata-rata harga minyak berada di level 80, 85, hingga 90 dolar AS per barel.

Sri menambahkan, pemerintah akan mengkaji semua kebijakan yang mengurangi beban kenaikan harga pangan. Meskipun dari sisi penerimaan berpengaruh karena adanya pembebasan bea masuk, seperti pada impor kedelai dan terigu.

Dirjen Pajak Darmin Nasution menyatakan, penerimaan dari pembebasan bea masuk memang tidak ada. ''Tapi kan ada kebijakan pajak ditanggung pemerintah (DTP), seperti pada PPN minyak goreng,'' katanya ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ditanggung Pemerintah

Perhitungan pajak yang ditanggung pemerintah, jelas Darmin akan terlihat dari pajak masukan dan pengeluaran. Menurut dia, itulah langkah terbaik untuk menstabilkan harga komoditas pangan di tingkat distributor maupun konsumen. Saat ini pemerintah fokus pada pajak ditanggung pemerintah untuk komoditas kedelai, gandum, dan terigu.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Dradjad Wibowo meminta agar pemerintah tidak memanfaatkan kenaikan harga pangan untuk menghapus subsidi BBM. ''Depkeu dari dulu ingin memotong subsidi BBM dengan berbagai alasan. Sekarang mumpung ada kebutuhan subsidi pangan itu, dijadikan alasan memotong subsidi BBM,'' cetusnya.

Menurut dia, dampak sosial dari pemotongan subsidi BBM sangat besar. Bahkan bisa menyebabkan kebutuhan subsidi pangan semakin besar. Karenanya, ia mengimbau pemerintah tidak mengalihkan subsidi BBM ke subsidi pangan.

Terkait asumsi makro, Dradjad menyatakan, perlu ada perubahan fundamental, yakni dari segi pertumbuhan ekonomi. ''Yang penting defisit harus ditekan, karena saat ini harga bonds mahal,'' katanya. Pasalnya, meski suku bunga The Fed turun, banyak negara lain yang menerbitkan surat utang.

Dari sisi inflasi, lanjutnya, sangat terpengaruh oleh nilai tukar rupiah. Jika rupiah aman dengan penurunan suku bunga di AS, suku bunga turun dan rupiah akan menguat. (J10-33)