Melihat hasil yang dicapai PSIS dalam Kompetisi Liga Indonesia tahun 2007, bisa dipastikan seluruh penggila bola di Semarang kecewa. Karena hasil itu meleset jauh dari target yang dicanangkan pada awal kompetisi yaitu menjadi yang terbaik. Apa pun hasilnya kita harus ikhlas menerima seperti pepatah nasi sudah menjadi bubur. Tinggal bagaimana bubur diolah oleh manajemen sehingga lebih nikmat dikonsumsi penikmat bola.

Ke depan manajemen harus bisa mengolah lagi beras yang namanya PSIS menjadi nasi pulen. Untuk mendapatkan nasi pulen harus dipilih beras yang baik dari padi jenis yang baik pula. Manajemen harus selektif dalam memilih bibit yang berkualitas dan belum tentu bibit dari luar negeri baik sebab yang lokal seperti rojolele jauh lebih enak dari beras impor Thailand.

Karena itu talenta muda PSIS harus diberi kesempatan membuktikan tidak kalah dengan pemain asing. Dengan diberi kepercayaan maka rasa nasionalismenya pasti berkembang baik karena merasa diperhatikan kemampuannya. Kaitannya dengan timnas PSSI beberapa tahun terakhir ini ternyata pasukan Merah Putih tidak punya pemain yang berkarakter kuat.

Kenapa, karena di kompetisi yang digelar PSSI, talenta muda tenggelam oleh kebesaran pemain asing. Solusinya kompetisi tidak usah lagi ada pemain asing sehingga bakat dan kemampuan pemain muda akan lebih tangguh. Semua yakin, tanpa kiprah pemain asing Liga Indonesia tetap akan punya daya tarik kuat.

Kompetisi tahun 2008 sudah di depan mata dan PSIS mendapatkan modal dari uang rakyat sebesar Rp 10 miliar. Uang sebanyak itu harus dikelola dengan tanggung jawab besar untuk mengembalikan gengsi sepak bola Semarang sebagai salah satu ikon penting kiblat sepak bola Indonesia. Manajemen harus jeli dan selektif menunjuk pelatih yang jago memilih, menyeleksi dan memoles bibit pemain yang baik.

Tujuannya untuk menjadikan PSIS sebagai kekuatan yang berkarakter sehingga torehan hasil kompetisi di tahun 2008 akan membanggakan seluruh insan bola Kota Semarang dan menjadi yang terbaik di negeri ini. Salam bola.

S Setyawan SKom (08122557587)

Jl Kebon Arum Selatan VII/9 Pucanggading Mranggen, Demak

Malam Lesehan

Saya ingin berbagi pengalaman tentang bimbingan belajar yang pernah saya ikuti. Ada bimbel menggunakan metode yang menurut saya efektif dan manfaatnya masih terasa ketika saya kuliah. Pengalaman ini saya ceritakan terutama bagi adik-adik yang sekarang di tahun terakhir SMA/sederajat.

Bagi saya metode belajar ini sangat unik karena lain dari yang lain terutama untuk meningkatkan motivasi dan mental belajar. Selain penguasaan materi, ternyata mental sangat berpengaruh bagi keberhasilan siswa. Metode ini dinamakan ML (malam lesehan). Banyak orang beranggapan sistem kebut semalam tidak baik, namun yang ini lain karena dilakukan jauh sebelum ujian.

Hal ini tentu memberi kesan tersendiri mengingat jam belajar yang unik (pukul 20.00 - 04.00) dan belajarnya pun hanya 1 atau 2 bab saja dengan variasi soal dari level terendah sampai tertinggi. Terlebih dengan banyak teman dan pengajar yang tangguh, gaya belajar seperti ini serasa memberi kekuatan baru bagi siswa untuk terus bersemangat belajar.

Setelah mengikuti, saya benar-benar tahu pasti akan kelemahan saya sehingga untuk memperbaikinya bisa lebih terfokus dan terarah. Saat ini saya kuliah di salah satu universitas favorit di Semarang yang notabene harus sering bergadang untuk mengerjakan tugas kuliah. Jujur saja saya sudah tidak perlu beradaptasi lagi karena sudah terbiasa dengan malam lesehan. Selamat mencoba.

Rahmat Adi Saputra

Mahasiswa Teknik Elektro Undip

***

Lurah dan Kades

Dalam suasana masyarakat yang demam pilkades saat ini, saya jadi teringat pada jabatan lurah. Keduanya memiliki persamaan yaitu memimpin sebuah wilayah setingkat kelurahan. Dalam hal ini keduanya memiliki beberapa perbedaan antara lain kades mendapatkan tanah bengkok sedang lurah mendapatkan gaji dari pemerintah karena dia PNS yang ditunjuk pejabat.

Tapi bila ditelusuri lebih jauh perbedaan yang lebih pokok adalah, kades dipilih berdasarkan aspirasi rakyat. Hal ini juga dapat menimbulkan tali persaudaraan yang familier antara kades dan pemilihnya. Sementara lurah karena diangkat oleh pejabat berwenang hingga tidak aneh bila kurang akrab dengan warga bahkan ada yang tidak mengenal sosok lurahnya.

Contoh di Kelurahan Langenharjo, Kendal. Sebagai warga yang baik dan benar, saya selalu meluangkan waktu untuk mengikuti rapat RT tiap bulan sekali. Selain mempererat silaturahmi antarwarga, juga membahas segala persoalan yang dihadapi untuk mendapatkan solusi terbaik. Dalam suasana rapat terkadang Pak RT membacakan beberapa pengumuman dari Pak Lurah.

Tapi jarang lurah yang mau ikut kerja bakti bersama warga. Kalau ada, mungkin kebetulan ada pejabat di atasnya mau memantau wilayahnya. Terkait hal ini seyogianya Pak Lurah sesekali turun ke bawah melihat keadaan dan memperkenalkan diri kepada warga lewat rapat RT atau kerja bakti bersama. Mungkin dengan cara ini akan lebih mudah menyerap aspirasi dan dikenal oleh warga sehingga menimbulkan ikatan batin.

Anom Adi Busono

JI Pahlawan II/10, Kendal.

***

Netralitas PNS

Keterlibatan kalangan PNS dalam dukung mendukung cabup/cagub belakangan ini patut mendapat perhatian. Pasalnya, berdasar PP No 12 Tahun 1999, PNS tidak diperkenankan terjun dalam kancah politik praktis. Pengalaman Orba membuktikan, penggiringan PNS ke dalam parpol mengakibatkan benturan psikologis dan kemuakan publik.

Upaya memisahkan PNS dari hiruk pikuk politik praktis merupakan langkah bijak. PNS yang notabene menjadi penyangga birokrasi pemerintahan, perlu menyeterilkan dari tarik ulur politik sehingga soliditasnya tetap terjaga meski terjadi peralihan kekuasaan. Karenanya PP tersebut perlu sosialisasikan secara intensif dan dukungan semua pihak.

Terlebih sejatinya PNS mengemban 3 amanat yang harus ditunaikan secara konsisten. Pertama, pelayan publik. Era reformasi telah mengubah paradigma PNS. Keberadaannya tak lagi menjadi tangan panjang kekuasaan melainkan abdi masyarakat. Kata "abdi" mengisyaratkan sosok yang siap melayani, merakyat dan berjuang tanpa pamrih.

Seiring dengan desakan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, PNS dituntut bekerja profesional, tidak diskriminatif dan berdedikasi tinggi. Kedua, perekat bangsa yang majemuk. Pluralitas bukanlah hambatan atau tantangan melainkan kekayaan yang harus dikelola secara baik dan benar sehingga menjelma menjadi kekuatan yang sinergis dan berdaya guna.

PNS yang notabene digaji dari uang rakyat sudah seharusnya mampu menjadi pengayom masyarakat dan berdiri di atas semua golongan. Ketiga, pelopor pembangunan. Keterpurukan bangsa yang belum sepenuhnya pulih menuntut kerja keras semua kalangan. PNS yang mendapat julukan aparatur pemerintah sudah semestinya sanggup menjadi pelopor setiap kegiatan yang mendorong terwujudnya cita-cita nasional.

Pembangunan bukanlah kata mati melainkan serangkaian proses yang dinamis dan berkelanjutan yang tiada mengenai kata lelah. Jika direnungkan, pemisahan PNS dari jagad politik praktis justru mendatangkan maslahat. Sebab di samping menstabilkan kinerja, juga menghindarkan konflik internal, friksi atau polarisasi ideologis.

PNS bertugas menggerakkan roda birokrasi sudah sepatutnya konsentrasi di bidangnya. Keterlibatan pada hiruk pikuk politik praktis hanya akan mengganggu kualitas pelayanan publik.

M Anshori Rahmat

Perum Tegalsari RT 3/RW 2 Kranggan, Temanggung

Pilkades Sukolilo

Saya sebagai warga Desa/Kecamatan Sukolilo Pati, merasa prihatin atas kemelut dalam pelaksanaan plkades tanggal 30 Desember 2007. Keprihatinan saya sbb : Setelah pelaksanaan pilihan, terjadi demo ke kantor kabupaten oleh kelompok warga yang menolak hasil pilkades.

Sampai hari ini para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sukolilo juga belum/tidak berani membuat pernyataan pengesahan hasilnya.

Keberanian atau bisa disebut kecerobohan panitia dalam membuat tatib (tata tertib) pilkades antara lain membolehkan para calon melakukan politik uang/bagi-bagi uang secara terbuka. Sehubungan dengan ketiga hal tersebut, saya mengharap kepada segenap jajaran Muspika dan Muspida untuk tegas dan cermat menyikapi persoalan tersebut.

Di antaranya, menampung aspirasi warga yang demo menolak hasil pilkades untuk dicermati dan diarahkan agar tidak terjadi konflik horizontal dalam masyarakat. Segera mengundang dan mengumpulkan para anggota BPD, mengapa mereka tidak berani/tidak mau membuat berita acara pengesahan hasil pilkades.

Juga menyelidiki kepanitiaan sehubungan dengan tatib yang aneh atau ganjil tersebut. Di tengah usaha memerangi segala bentuk suap, korupsi, politik uang, kenapa panitia berani mengesahkan tata tertib yang isinya boleh bagi-bagi uang secara terbuka. Ini jelas tidak mendidik warga bahkan merusak citra demokrasi.

Aji Sofyan

Ledok RT 3/RW 4 Sukolilo, Pati.

***

Biro Jasa 3M

Sudah bukan saatnya lagi berorasi mengenai 3M untuk mengatasi Demam Berdarah Dengue (DBD). Promosi pencegahan tersebut perlu dilengkapi dengan kemasan yang berorientasi pasar. Pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat mulai dari PNS, TNI/polisi, mahasiswa, pelajar sampai rakyat biasa untuk melaksanakan 3M serentak, berhasil membasmi DBD (iradikasi = 0%) tahun 2002 di negara Cuba.

Di Indonesia sangat sulit meniru Cuba yang merupakan negara sosialis kiri sehingga seluruh lapisan masyarakatnya mudah digerakkan. Masyarakat kita kini bersifat liberalis yang konsumtif. Ada anggapan, menguras bak kamar mandi adalah pekerjaan yang tidak elite, tidak bergengsi. Itu pekerjaan orang lapis paling bawah.

Kalau di rumah tangga, yang layak menguras bak mandi adalah pembantu. Di sekolah merupakan tugas penjaga sekolah. Apalagi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sukar diatur. Bos kurang patut bila menguras bak mandi sehingga kerja bakti yang berkualitas sulit terwujud.

Jalan keluarnya, ada kelompok masyarakat (LSM, ormas, yayasan) berwiraswasta mendirikan biro jasa 3M. Produknya jasa melakukan 3M dengan basis RT. Bila satu RT rata-rata 50 rumah dan tiap rumah iuran Rp 5.000 maka dalam sehari dengan tenaga 5 orang, mampu menangani dua RT.

Dengan demikian tiap tenaga mendapat Rp 100.000/hari, apakah tidak menggiurkan. Sambil memberantas DBD juga mengurangi pengangguran. Padahal 3M harus dilakukan seminggu sekali. Daripada iuran untuk fogging yang hanya mengusir atau membunuh nyamuk dewasa, lebih baik iuran untuk 3M yang artinya murah, mudah dan manjur untuk memberantas DBD. Mari mendirikan Biro Jasa 3M.

Dokter Nurkukuh

Sinanggul RT 24/RW 4 Mlonggo, Jepara.

***

Bangsa Tempe

Akhir-akhir ini banyak berita duka yang menyelimuti masyarakat khususnya para perajin tahu tempe dan penjual jajanan gorengan. Berita duka yang tragis menyebutkan meninggalnya Slamet (45) pedagang gorengan di Kp Cidemang Pandegelang, Banten dengan cara gantung diri karena putus asa akibat kenaikan harga seperti minyak tanah, minyak goreng, tempe, tahu, tepung terigu dan lainnya yang makin tak terkendali.

Slamet adalah potret rakyat kelas bawah yang mencoba mempertahankan hidup dengan modal pas-pasan. Tetapi ketika modal itu selalu digerogoti oleh kenaikan harga-harga yang makin mencekik maka dia memilih mengakhiri hidupnya. Deritanya juga banyak dialami para pedagang gorengan lainnya, namun semoga semua masih bisa bersabar menghadapi kesulitan hidup.

Memang sulit dimengerti orang awam, apa sebenarnya dengan negeri ini. Mengapa negeri yang sangat subur harus tergantung pada produk pertanian dari luar negeri. Konon negeri ini masih begitu tinggi tingkat ketergantungannya pada kedelai impor yakni sekitar 75%. Demikian juga jagung, pakan ternak, beras dan produk lainnya.

Rakyat awam sulit mengerti apa saja sebenarnya yang dikerjakan menteri pertanian sehingga pertaniannya tidak kunjung menjadi raja di seluruh dunia (produk pertanian tropis). Seharusnya kita bisa memasok kebutuhan pangan dunia, bukan malah impor melulu. Bukankah sebagian besar dana APBN dikeluarkan untuk biaya operasional dan menggaji para pejabat dan PNS.

Apakah selama ini mereka tidak menyadari bahwa fungsinya melayani dan membantu menyejahterakan rakyat, bukan malah minta dilayani dan upeti. Jika tidak ada perubahan fundamental terhadap cara berpikir dan bekerja dari para birokrat, saya khawatir nanti banyak kebijakan yang justru hanya menyengsarakan rakyat.

Suatu saat jika para pemimpin benar-benar sudah tidak bisa mengelola negeri yang memiliki berbagai kelebihan ini, barangkali lebih baik buat referendum untuk di-"tenderkan" kepada bangsa asing. Apa boleh buat, masalah nasionalisme tanya saja kepada mereka yang mengaku nasionalis apa yang mereka lakukan selama ini untuk kejayaan negara.

Masalah kemerdekaan?. Merdeka memang penting jika dimiliki oleh seluruh rakyat. Tetapi jika hanya dimiliki oleh beberapa gelintir pejabat ini namanya sama saja, hanya beda merek. Yang satu dinamai kolonialisme yang satunya lagi feodalisme. Kolonialisme dan feodalisme hanya mengenakkan beberapa orang sedang sisanya yang bernama rakyat, hanya sebagai obyek yang tak pernah merdeka.

Suprayitno (081325736405)

Jl Tlogomukti Timur I/878, Semarang.

***

Sakit Gatal Sembuh

Saya Boentoro tinggal di Jl Kali Simpang 3 Jagalan Solo, menderita sakit kulit sudah lama hingga suatu hari bertemu dengan Bapak Hendra Yauw di Solo Baru. Saya diberi kapsul yang katanya dapat menyembuhkan sakit kulit termasuk jerawat yang tidak sembuh.

Saya coba minum 6 hari, kulit tidak terasa gatal dan ketika menghabiskan 1 botol ternyata sembuh total sampai sekarang. Terima kasih kepada Bapak Hendra Yauw dan mohon ramuan ini dapat membantu yang punya sakit kulit seperti saya

Boentoro.

***

Ganti Saja Nama TPI

Siapa sih yang tidak suka dangdut? Melihat laki-laki, wanita, anak-anak, remaja yang tampan dan cantik berlenggak-lenggok memesona, bergoyang mengikuti irama tentu akan sangat menyenangkan. Dari goyangan 'biasa' sampai yang 'tidak biasa' kini menjadi tontonan semua umur. Tapi saya heran, masa sih nama TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) kini menjadi 'pendidikan dangdut'?.

Apa tidak salah, ditambah lagi dengan jaringan radio FM-nya yang tetap membawa nama "pendidikan". Kesukaan masyarakat tertentu terhadap dangdut tentu perlu dihormati tapi yang tidak menyukainya pun tetap dihormati. Bagi masyarakat tertentu goyangan dianggap biasa tetapi jangan lupa bagi yang lain, goyangan tersebut dinilai tidak biasa.

Saya hanya rakyat kecil cuma heran saja. Apa pemerintah tidak bisa membuat TV yang siarannya murni pendidikan. Saya yakin jika ada, stasiun tersebut tidak akan kehabisan bahan meski siaran 24 jam. Dari dunia TK sampai sarjana, dari matematika sampai kesehatan dan dari pendidikan hukum sampai penyuluhan pertanian.

Masa sih negara sebesar ini nggak mampu. Porsi pendidikan yang ada sekarang tidak sampai10%. Masa sebut stasiun yang siarannya 100% pendidikan tidak ada. Walau semua siaran bisa diambil sudut pendidikannya tetapi unsur di luar jauh lebih dominan. Bahkan seperti berseberangan dengan dunia pendidikan sesungguhnya.

Semua stasiun TV lebih dekat kepada hiburan, bisnis dan 'ajang uji coba' dunia entertainment. Dinas Pendidikan dan Kominfo paling berkompeten dalam masalah ini. Ingat, bukankah TV adalah media yang paling strategis untuk mendidik bangsa. Kalau memang anggarannya tidak cukup, ya mau gimana lagi.

Pembaca, bagaimana kalau semua iuran saja. Kalau setiap orang menyumbang Rp 25.000/bulan x 100 ribu donatur sudah akan terkumpul Rp 2,5 miliar/bulan. Siapa mau mengelola?.

Heru Anggoro

Candiwesi Bugel RT 2/RW 4, Salatiga