JUDUL tulisan ini diilhami oleh tulisan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dr KH Hasyim Muzadi: "Orang-orang NU sekarang harus segera di-NU-kan lagi dengan sebenar-benarnya."

Lanjutnya, "baik akidah, syariat, manhaj, maupun jihadnya, harus diluruskan, dikembalikan ke ajaran ahlus sunnah waljama'ah. Jangan organisasinya saja. Kalau hanya organisasinya saja, akhirnya masjidnya kecolongan" (Risalah Nahdlatul Ulama, No 6/Thn I/Dzulqoidah-Dzulhijjah 1428 Hijriyah, hlm 7).

Saya tertarik mengutipnya, karena sekilas kalimat tersebut tidak lazim dan pasti akan menimbulkan reaksi yang beragam. Bagaimana memahaminya, mengapa orang-orang NU sekarang harus segera di-NU-kan dengan sebenar-benarnya? Adakah yang salah dengan orang-orang NU sekarang? Jelasnya, apakah kritik itu dialamatkan kepada para ulama yang berada di syuriyah sebagai pimpinan tertinggi di NU, sebab KH Hasasyim Muzadi juga menyebut perlunya organisasi NU diluruskan, yang berarti itu tanggung jawab utamanya ada di lembaga syuriyah? Sebab, secara tegas Pasal 11 Ayat 3 Anggaran Dasar NU menyatakan syuriah adalah pimpinan tertinggi NU.

Dalam struktur kelembagaan NU terdapat dua posisi kepemimpinan, syuriyah dan tanfidziyah. Kepemimpinan syuriyah memiliki fungsi sebagai pembina, pengendali dan penentu kebijakan. Sementara itu tanfidziyah sebagai pelaksana tugas harian dan bertanggung jawab penuh atas jalannya mekanisme organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan syuriyah.

Yang terjadi selama perjalanan NU, utamanya setelah Proklamasi Kemerdekaan RI hingga hari ini, yang kiprahnya tak bisa dilepaskan dari dunia politik, yang mengambil peran dan bahkan keputusan-keputusan dalam pelaksanaan tugas keorganisasian justru lembaga tanfidziyah.

Mereka-mereka yang berada di lembaga itu adalah para politikus, sehingga keputusan-keputusan organisasi yang diambil tak bisa dilepaskan pula dari kepentingan-kepentingan politik. Saya sebut politikus, walaupun pada awalnya mereka berasal dari lingkungan aktivis, kultural, intelektual, tetapi dalam tataran selanjutnya lebih berorintasi kepada kepentingan politik.

Dengan fakta demikian, kritik KH Hasyim Muzadi benar, orgnisasi NU perlu diluruskan. Dengan kata lain, saya menyebut NU sekarang tanpa ulama sebagaimana judul tulisan ini?

Kepemimpinan di NU sangat sarat dengan kepentingan politis, padahal dengan kembali ke khittah 1926, berarti NU tidak bisa melakukan kegiatan politik. Kepemimpinan NU juga tidak bisa menyeimbangkan empat misi NU, yaitu pendidikan dakwah, kemasyarakatan, dan amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan meninggalkan keburukan).

Tapi sekarang, NU lebih mengkonsentrasikan kegiatannya kepada persoalan politik sehingga kurang membina umat nahdliyin secara keseluruhan.

Artinya, penyimpangan operasional NU itu berlangsung hingga hari ini. Kesulitan utama untuk mencoba mengembalikan posisi ulama syuriyah seperti itu tampaknya terletak pada watak NU yang selalu berusaha menjaga stabilitas ke dalam, dalam arti ingin tetap mengedepankan harmoni sehingga apa pun yang dilakukan oleh tanfidziyah jarang memperoleh kritik terbuka dari massa NU.

Manfaatkan Kebodohan

Pada saat yang sama sulit dimungkiri bahwa ada perasaan kesetaraan di antara figur-figur yang duduk di lembaga itu karena mereka berangkat dari latar belakang sosial yang sama. Di samping itu, para politikus NU yang sekaligus menjadi pengendali NU -dalam arti realitas yang sebenarnya- telah merasakan manfaatnya, dan atau terus memanfaatkan kebodohan massa NU yang terjebak pada sistem budaya sosial patron-klien dengan klaim-klaim yang dibangun dan dimapankan oleh kalangan patron mereka.

Dalam ranah itulah, relevansi orang-orang NU sekarang harus di-NU-kan lagi sebagaimana kritik KH Hasyim Muzadi. Jika tidak, akan mengancam karakter NU yang sebenarnya bertujuan utama membangun moralitas dan mentalitas bangsa, bukan kekuasaan. Keaadaan itu adalah kesedihan NU, dan harus segera diakhiri.

Sebagai ilustrasi, rasanya sulit dipahami ketika Pengurus Wilayah (PW) dan Cabang (PC) NU se Jawa Tengah beberapa waktu lalu di Hotel Metro Semarang mengambil keputusan mencalonkan Ketua NU Jawa Tengah, Drs H Muhamad Adnan MA sebagai Wakil GFubernur Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2008.

Semua memahami kalau NU bukan organisasi partai politik; semestinya yang berhak mengajukan calon gubernur/wakil gubernur adalah organisasi politik. Keputusan itu akhirnya mendapat kritik terbuka. Rois Aam PBNU, Dr KH MA Sahal Mahfudz, mengungkap corak keagamaan dan watak kebangsaan NU belakangan ini mulai terganggu oleh banyaknya peran ulama NU yang terlibat dalam politik praktis dalam perebutan kursi pilkada. Karena itu, para ulama diharapkan tidak menyeret atau melibatkan atribut-atribut NU ke dalam wilayah politik praktis. Jika hal itu dilakukan, akibatnya bukan hanya akan mencabik-cabik sesama warga NU, melainkan juga wibawa organisasi akan kehilangan pamor.

Padahal, peran ulama sebagai faqih fi mashalih al-khalqi seharusnya menjadi pendorong dan memberi semangat dan arah bagi dinamika perkembangan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ulama juga seharusnya menjadi sumber inspirasi dalam menjawab tantangan dan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.

Oleh karena itu, solidnya para ulama ditandai dengan solid dan utuhnya NU sebagai jami'yah diniyah ijtimaiyah. Hancurnya NU dimulai ketika para ulama bercerai berai dan sibuk memikirkan dirinya masing-masing, yang akhirnya umat kehilangan panutan, pedoman, dan uswah hasanah.

Perlu Diluruskan

Perjuangan mengeluarkan NU dalam kondisi yang terjebak seperti itu, maka satu-satunya cara adalah memosisikan NU sebagai kekuatan independen dari berbagai situasi yang kooptatif dan intervensi, baik para politikus maupun pemerintah.

Obsesi tersebut baru bisa dicapai apabila tercipta kondisi-kondisi baru yang memungkinkan untuk itu. Pertama, para pengelola NU tercerahkan dengan wawasan dan metodologi alternatif sehingga terjadi dinamika dan perubahan dalam mengelola dan menempa kader-kader. Sebab sepanjang mereka masih tetap konservatif, NU akan tetap mengalami ke-mandeg-an yang cukup berarti, sekaligus menjadikannya semakin tertinggal dari komunitas lain seiring dengan perkembangan zaman.

Kedua, pengelola NU harus terbebaskan dari para politikus seraya mengakomodasi masuknya darah-darah segar atau manajer-manajer baru yang juga berbasiskan NU. Asumsinya, bahwa transformasi manajerial baru bisa dilakukan apabila aktor-aktor baru yang berwatak transformatif masuk menjadi pengelola dan penentu dalam jajaran NU, seraya melakukan upaya-upaya pencerahan terhadap para ulama NU untuk bersama-sama menyadari pentingnya perubahan dan menjadi motor penggerak perubahan di dalam organisasi.

Keseluruhan upaya itu bermuara kepada situasi terbaik, yaitu NU harus dimurnikan dari berbagai kepentingan politik dan ulama-ulama konservatif; selanjutnya dikelola sebagai organisasi yang berdaya dan menjadi pemberdaya.

Dalam konteks tersebut, ada dua dimensi yang sekaligus menjadi inti dari konsep pemberdayaan itu sendiri yang harus diperjuangkan oleh orang-orang NU.

Pertama, harus mengembangkan upaya-upaya agar warga nahdliyin mengalami proses penguatan secara ekonomi. Kedua, NU dengan aktor-aktornya yang mengalami kesadaran kritis untuk perubahan menjadi agen yang mampu menebarkan virus kesadaran hak asasi manusia (HAM), baik bagi anggota komunitas NU sendiri maupun kepada masyasrakat pada umumnya.(68)

- Mohammad Bisri, anggota NU di Kendal