KUDUS - Penanganan pascabencana saat ini difokuskan pada pemberian bantuan pangan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan sumber dananya, berasal dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jateng, dan Pemkab Kudus. Pernyataan tersebut dikemukakan Sekda Kudus, Badri Hutomo, kemarin.

Dikatakan dia, untuk penyaluran bahan makanan ke daerah yang diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu, telah disalurkan beras sebanyak 75 ton. "Sebanyak 55 ton di antaranya disalurkan ke Kecamatan Undaan lantaran lokasi yang mengalami kerusakan paling parah," ungkapnya.

Sedangkan untuk pembenahan sarana dan prasarana, yakni dari Balai Besar Pengairan Pusat sebesar Rp 1 miliar. Alokasi tersebut ditujukan untuk pembenahan tanggul banjir dan jaringan sekunder yang jebol akibat banjir bandang. "Kami berharap agar pembenahan sarana pengairan tersebut dapat diselesaikan secepatnya," jelasnya.

Alasannya, pada Maret mendatang musim tanam (MT) II sudah dimulai. Penyelesaian perbaikan jelas akan berdampak besar pada kelangsungan usaha pertanian yang ada. Tanpa pembenahan sarana irigasi, praktis MT tidak akan dapat dilakukan. "Terutama di kawasan pertanian yang diterjang banjir," ucapnya.

Dari pihak Pemkab sendiri, sejauh ini telah dicadangkan dana tak terduga sebesar Rp 300 juta. Alokasi tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kegiatan masyarakat, terutama yang terkait dengan kewenangan Pemkab Kudus. "Kita sudah ada dana sebesar Rp 300 juta," tuturnya.

Mutlak Dilakukan

Disinggung soal pengawasan pendistribusiannya, Badri menyatakan, hal itu mutlak dilakukan. Tujuannya untuk menjaga agar alokasi bantuan yang ada dapat tepat sasaran. "Monitoring selalu kami lakukan," ujarnya.

Selain pemutakhiran data, pihaknya juga selalu memantau di lapangan. Bila terjadi ketidaksesuaian antara dana bantuan dan realisasi di lapangan, akan segera dapat diketahui.

"Sejauh ini pendistribusiannya memang tidak mengalami kendala berarti," tuturnya. (H8-54)