JAKARTA-Pemotongan anggaran setiap institusi pemerintah sebesar 15 persen dirasa berat oleh beberapa menteri. Namun Depkeu tetap bersikeras melakukan penghematan untuk menutup pos pengeluaran yang membengkak.

Menteri Agama Maftuch Basyuni menyatakan, sedang menghitung kembali anggaran mana yang akan dipotong. "15 persen itu kan banyak, sedangkan kebutuhan juga banyak. Itu yang sedang dinegosiasi," ungkapnya usai raker RUU Perbankan Syariah dan RUU SBSN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta kemarin.

Hal senada diungkapkan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari. "Saya rasanya mau pingsan, program untuk masyarakat nanti dananya gimana?" keluhnya saat ditemui di Gedung DPR.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap akan melancarkan gerakan penghematan sampai batas waktu akhir Januari 2008. "Ah menteri-menteri kan suka mendramatisir," cetusnya.

Menurut dia, APBN merupakan program bersama, sehingga jika ada perubahan eksternal, seperti kenaikan harga minyak pihaknya harus mencari jalan keluar. Salah satunya, melihat sumber pendanaan yang memungkinkan tanpa mengganggu program yang ada.

"Sekarang para menteri harus menjalankan, nanti kalau implementasinya dan darimana pengaruhnya akan diumumkan dalam sidang kabinet," jelasnya. Namun jika tekanan perubahan eksternal begitu besar, maka pemerintah menjalankan 9 langkah yang sudah diumumkan.

Sementara Dirjen Anggaran Depkeu Achmad Rochjadi menyatakan, jika setiap institusi belum memutuskan pos yang akan dipotong, maka Depkeu yang bertindak. "Depkeu yang akan memilih pos-pos mana yang tidak penting," katanya.

Achmad menambahkan, pemotongan belanja institusi sebesar 15 persen diperkirakan dapat mengumpulkan dana sekitar Rp 20 triliun. Jumlah itu akan digunakan pemerintah untuk menutup belanja subsidi BBM dan kemungkinan subsidi pangan.

Renumerasi

Terkait kemungkinan pemotongan renumerasi pegawai Depkeu, Sri menilai itu bergantung hasil evaluasi. "Key Performance Indicator (KPI) renumerasi sudah masuk ke eselon 2 dan 3," tandasnya. Jika memungkinkan, pemotongan renumerasi akan dihitung dan dibicarakan kembali dengan DPR. Menkeu bahkan menyatakan kepada anak buahnya agar bekerja maksimal.

"Enam bulan kalau Anda nggak menunjukkan perubahan setelah renumerasi, maka saya ambil renumerasinya," kata Menkeu saat memberikan ceramah dalam sosialisasi Fungsi Irjen di Depkeu.(J10-33)