SEMARANG - Konstruksi jalan tol Semarang-Solo akan mulai digarap April mendatang. Namun hingga kini, masih ada ganjalan dalam pembebasan tanah di Kota Semarang. Tiga ratus meter bidang/ bangunan di Tirtoagung, Banyumanik, belum dilepas oleh pemiliknya untuk pembangunan tahap pertama, yakni Semarang-Bawen.

Untuk itu, kemarin Tim Pengadaan Tanah (TPT) tol Semarang-Solo meminta dukungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), agar persoalan itu segera terselesaikan.

"Kami berharap support dari anggota DPD," kata Ketua TPT Heru Budi Prasetyo di sela-sela peninjauan lokasi rute tol di Tirtoagung, Senin (28/1), bersama rombongan dari Panitia Ad Hoc (PAH) II DPD. Rombongan DPD dipimpin Ir H Budi Santoso, anggota DPD asal Jateng.

Anggota PAH II dari berbagai provinsi secara khusus kemarin melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana dan permasalahan infrastruktur di Jateng. Sebelum ke lapangan, bersama PAH III, mereka diterima Asisten Tata Praja Sekda Jateng Pudjo Kiswantoro bersama jajarannya di lantai 2 Gedung A Setda Pemprov.

Perlu diketahui, pada 2012 ditargetkan sudah terhubung tol Semarang-Solo (76 km). Pemprov ikut mengambil investasi di dalamnya, diawali dengan membentuk badan usaha Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Bersama PT Jasa Marga, PT SPJT membentuk PT Trans Marga Jateng (TMJ) dalam rangka patungan membiayai pembangunan tol tersebut.

Konsekuensi, kedua belah pihak berkewajiban menyediakan modal dasar sekitar Rp 1,8 triliun, modal ditempatkan Rp 460 miliar, dan modal disetor yang harus dibayarkan saat perjanjian ditandatangani Rp 230 miliar.

Komposisi Modal

Untuk komposisi modal ditempatkan, PT Jasa Marga memiliki kewajiban menyetor modal 60% atau sekitar Rp 276 miliar, sedangkan PT SPJT Rp 184 miliar atau 40% dari kebutuhan.

Tol Semarang-Solo diperkirakan menghabiskan Rp 7 triliun. Jasa Marga yang bakal menanggung pembiayaan 60% akan didukung tiga bank nasional yakni Bank Mandiri (Rp 1,8 triliun), BNI (Rp 1,6 triliun), dan BRI (Rp 1,2 triliun).

Adapun sumber pendanaan yang ditanggung SPJT berasal dari Pemprov Jateng (40% dari total yang ditanggung SPJT), sisanya dari pemerintah kabupaten/kota yang terlewati, dan investasi pihak lain. Sejauh ini, Pemprov sudah menginveskan Rp 300 miliar, diambilkan dari APBD secara bertahap.

Para anggota PAH II meminta tim terus melakukan pendekatan dan bermusyawarah dengan warga yang belum merelakan tanah/bangunannya. Mereka akan menyampaikan pada instansi terkait mengenai masalah yang masih dihadapi. (G7-62)