JAKARTA-BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang memiliki kebutuhan dana valuta asing dalam jumlah signifikan, terutama Pertamina dan PLN, diperingatkan untuk berhati-hati dalam pengelolaan dananya mengingat kondisi pasar finansial global masih bergejolak.

Peringatan itu ditegaskan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, kemarin. Saat ini, lanjut dia, Kementerian BUMN telah mengeluarkan surat edaran bernomor S-33/NBU 2008 kepada BUMN pada 16 Januari 2008 lalu, soal pengelolaan pinjaman dan dana dalam bentuk valas.

Surat edaran tersebut disampaikan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan mismacth mata uang asing dan jangka waktu pendanaan terhadap sumber pendapatan perseroan yang umumnya dalam denominasi rupiah.

"BUMN yang punya pendapatan dalam rupiah agar hati-hati punya pinjaman valas. Ingat tahun 1998, ketika krisis terjadi karena banyak sekali meminjam valas, padahal income dalam rupiah,"jelasnya.

Namun demikian, sambung dia, peringatan tersebut bukan berarti pemerintah melarang BUMN untuk mencari pendanaan dalam bentuk mata uang asing. Ia hanya mengingatkan agar BUMN melakukan pengkajian secara lebih hati-hati lagi ke depan. Apalagi, kondisi pasar finansial global masih kerap bergejolak.

Proyeksi Eksposure

BUMN yang memiliki proyeksi eksposure dolar dalam jumlah besar, ungkapnya lagi, perlu meminta persetujuan pemegang saham. Contohnya, pengaturan dolar untuk PLN dan Pertamina, diperlukan pengaturan khusus.

"Karena kalau mereka masuk ke pasar sangat memengaruhi kurs. Sekarang pasar global sedang tak pasti, Citibank saja mengalami kesulitan, sehingga mereka mengurangi eksposure mereka, dan berkonsentrasi di pasar domestik," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, PLN berniat menerbitkan kembali obligasi dalam denominasi dolar AS tahun ini. setelah menerbitkan obligasi serupa senilai 1,5 miliar dolar AS pada 2007. Namun ada kemungkinan pemerintah menunda rencana PLN itu karena faktor kondisi global.(bn-59)