Komponen pendapatan nasional meliputi konsumsi (C), tabungan (saving), investasi (I) di samping ada belanja pemerintah (government expenditure), ekspor, impor dan pajak (tax). Kalau boleh memilah, terdiri dari komponen produktif seperti investasi, tabungan dan ekspor. Yang lain komponen yang bersifat konsumtif.

Di media teve hampir semua komponen pendapatan nasional tersebut telah diulas di antaranya mengulas tabungan/deposito, investasi, usaha kreatif, kegiatan ekspor serta konsultasi pajak. Stasiun teve yang lain, lebih didominasi program hiburan dengan menayangkan reality show yang mengisahkan seseorang mendadak mendapat rezeki nomplok. Ada program "Bagi-bagi TV" untuk warga yang "ketahuan" sedang menonton di saluran teve yang mempunyai program itu. Ada juga kuis yang memberi hadiah tunai untuk pemirsa yang bisa menebak dengan jitu bintang sinetron atau bintang infotainment yang sedang tayang serta jadi gosip.

Dominasi hiburan dengan aneka programnya menarik masyarakat sehingga banyak membuang waktu. Anak-anak sepulang sekolah lebih suka nonton teve daripada beraktivitas. Boros listrik dan waktu yang seharusnya bisa produktif jadi kebiasaan. Tak disadari berpotensi membentuk perilaku konsumtif sejak dini dan masal.

Ini berpotensi membuat negara tidak sehat apalagi kalau merasa lebih praktis mengimpor daripada memproduksi sendiri. Sama saja memberikan lapangan kerja pada negara lain sementara rakyat sendiri asyik dibuai khayalan yang disuguhkan dalam acara tersebut. Perilaku merusak tidak disadari.

Kebijakan instan dengan dalih merangsang investor (lebih tepat "mengijonkan" alat produksi (tanah, sumber daya alam) dianggap sebagai jalan keluar yang populer daripada mendidik warganya mengelola alat produksi secara swasembada. Setelah kerusakan terjadi di mana-mana, aneka pungutan akan jadi kebijakan berikutnya.

Seyogianya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya menyadarkan masyarakat dengan iklan saja. Ada tugas berat melawan arus yang harus dilakukan secara paralel yaitu menjadi teladan mengikis perilaku konsumtif dan mendorong membudayakan perilaku positif. Semua ini harus dengan tindakan nyata dan terus-menerus.

Bila produksi lebih besar dari konsumsi, rakyat akan sejahtera dan pendapatan nasional pasti naik. Kebiasaan produktif akan mengikis perilaku korupsi. Sekadar melengkapi argumentasi populer, penyebab korupsi konon karena budaya hingga moral yang dirasakan imajiner. Perilaku konsumtif layak disebut sebagai bahaya laten korupsi yang nyata. Krenanya harus dicegah agar tidak merasuki masyarakat.

Purnomo Iman Santoso (EI

Villa Aster II Blok G/10 Srondol, Semarang

Perusakan Lingkungan

Hampir 20 tahun saya 2-3 kali seminggu berjalan-jalan, berolahraga di seputar Lapangan Pancasila Salatiga dan badan ini terasa segar serta nyaris jarang terkena penyakit. Tempatnya bersih, aman dan nyaman dengan pepohonan yang rindang. Tapi beberapa bulan terakhir ini ada dua kegiatan yang kontradiktif. Di satu pihak kegiatan Pemkot Salatiga yang melakukan pelebaran trotoar dengan pavingisasi bagi pejalan kaki dan pembangunan sarana lain.

Di lain pihak ada usaha yang dampaknya merusak lingkungan yaitu beroperasinya mobil mini yang berjalan/mengebut di rerumputan sekitar lapangan. Akibatnya rumput yang semula hijau menjadi rusak dan mati diterjang mobil mini hingga meninggalkan kegersangan dan kerusakan tanah di seputar lapangan.

Untuk para orang tua, mungkin dengan mengajak putra-putrinya naik mobil mini akan melatih keberanian dan adrenalin anak terpacu dengan gelora perasaan keberaniannya tersalurkan lewat atraksi kebut-kebutan. Secara tidak disadari orang tua ikut andil dalam perusakan lingkungan walau sekecil apa pun, merusak rumput hijau yang akar-akarnya bisa menyimpan air hujan.

Saya mendukung pengusahanya karena mempunyai kreativitas untuk mengadakan persewaan mobil mini. sehingga membantu mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi janganlah usaha tersebut diiringi perusakan lingkungan. Hal ini tidak dibenarkan dan disayangkan.

Agar rumput di sekitar lapangan tidak terlalu lama menjadi gersang yang merusak keindahan, tetapi usaha persewaan mobil mini juga tetap berjalan maka perlu dicari solusinya. Misal mobil mini beroperasi hanya di atas paving lama atau paving baru. Bila mungkin beroperasi pada jalan raya sebelah kanan atau tempat lain misal depan gedung Korpri atau samping kantor Depdikbud.

Jadi biarlah pohon dan rumput di lapangan Pancasila tetap hijau sehingga bisa dilihat dan dinikmati setiap orang. Semoga Salatiga betul-betul aman, cantik dan sejahtera untuk segala lapisan masyarakat.

Amir BSc

Jl Margorejo 9 RT 1/RW 3, Salatiga

Meniru Hal yang Baik

Banyak ditulis di media bahwa semua harus tertib dan disiplin antara lain dalam antrean loket, menunggu bus, atau menyeberang jalan di zebra cross seperti yang dilakukan orang-orang di negara lain Saya menambahkan, di Jepang setiap kendaraan yang akan melintasi rel kereta tak berpalang pintu harus berhenti terlebih dulu.

Bahkan untuk kendaraan penumpang umum si kernet atau kondektur harus turun dulu dan baru naik kendaraan lagi di seberang rel. Dengan demikian tidak terjadi kendaraan terlindas kereta di penyeberangan tak berpalang. Di setiap stasiun kereta api musti 3 nama stasiun selanjutnya yang ditulis agak besar di atas garis, sementara di bawah garis nama stasiun yang telah ditinggalkan lengkap dengan jarak kilometernya.

Juga di sana peluit juru parkir hanya berbunyi satu kali yang berarti stop atau no, sedang prit-prit berarti ok atau kira-kira = terus-terus. Semua bus antarnegara, trans Eropa harus berhenti 20 menit setiap perjalanan lebih dari 2,5 jam. Ternyata waktu 2,5 jam menurut ilmu kedokteran adalah frequensi waktu normal orang buang air kecil.

Lampu motor harus nyala pada siang hari karena perbandingan motor dengan mobil 1 : 10 bahkan lebih. Sementara di negeri kita perbandingannya terbalik. Jadi menyalakan lampu motor di siang hari mungkin belum perlu ( ? ).

H Ngadani

Bligo RT 1/RW 8 Ngluwar, Magelang

***

Surat Terbuka untuk

Bupati Pekalongan

Saya mewakili pemuda dan kesebelasan sepak bola yang menggunakan lapangan Kajen mengharap Bupati Pekalongan tidak membangun pasar sementara di lapangan tersebut. Hal ini karena masih banyak aset Pemkab yang bisa dipakai untuk pasar darurat: Misal di bekas tanah bengkok, tanah Pemkab di Jl Sinangoh Prenden, bekas tanah bengkok di RT 11/RW 4 Kajen dan lainnya..

Di lapangan Kajen selalu digunakan olahraga baik oleh anak-anak sekolah dari tingkat SD, SLTP, pemuda, maupun kesebelasan sepak bola. Terima kasih atas kebijakan Ibu Bupati yang tidak membuat pasar darurat di lapangan Kajen.

Soeroto

Kajen RT 7/RW 3 Kajen, Pekalongan

***

Untuk Polres Demak

Pada tanggal 15 Januari 2008 sekitar pukul 09.00 saya melakukan perjalanan ke Semarang melalui jalan lingkar Demak. Saat itu ada operasi penertiban lalu lintas dan seorang petugas memberhentikan mobil saya dengan alasan melanggar marka jalan. Padahal marka jalan berupa garis putus-putus memang diperbolehkan untuk mendahului.

Petugas meminta surat kelengkapan kendaraan dan saya tunjukkan surat jalan dari Samsat Pati (terlampir), karena mobil tersebut dalam proses mutasi luar kota. Setelah melihat surat jalan tersebut, petugas mempermasalahkan dengan alasan surat jalan tersebut tidak sah. Petugas menghendaki saya meninggalkan mobil atau titip biaya sidang sebesar Rp 180.000. Karena saya terburu-buru dalam perjalanan dinas, akhirnya saya memilih mernbayar biaya sidang. Yang saya tanyakan, bagaimana prosedur yang benar bila menggunakan mobil yang masih dalam proses mutasi.

Apakah surat jalan dari Kepolisian Pati tidak berlaku di wilayah Demak, padahal saya pernah melakukan perjalanan ke Semarang dan Magelang dengan surat jalan tersebut dan tidak dipermasalahkan. Saya menuls surat ini tidak bermaksud menyinggung hanya memohon petunjuk dari pihak terkait demi perbaikan di masa mendatang.

Andi Krisbiyanto (08122546019)

Tamansari RT 4/RW 3 Tlogowungi, Pati

***

Potret Jepara Kota Ukir

Jepara saat ini makin aman, nyaman dan kondusif. Hal ini tidak lepas dari figur Bupati Hendro Martoyo yang komunikatif dan responsif atas keluhan maupun persoalan masyarakat.Beliau selalu menjaga hubungan baik dengan para ulama serta menunjukkan sikap tawadhu (sikap rendah diri) dalam kesehariannya. Hubungan baik antara ulama dan umaro ini membawa kondisi makin akrab dengan rakyat.

Menjalin silaturahmi yang kuat dan selalu responsif pada setiap aspirasi masyarakat baik yang ditunjukkan saat safari Jumat atau dialog interaktif termasuk dialog setiap hari Rabu di RSPD Kartini FM. Komunikasi ini terbukti mampu menjaga Jepara pada kondisi yang diinginkan bersama yakni terciptanya Jepara Kota Ukir yang aman nan nyaman.

Fakta ini didukung dengan tidak adanya isu yang menyangkut Jepara. Melihat kenyataan ini maka tak berlebihan jika Jepara sebagai daerah yang mampu menjaga kesinambungan politik lokal.

Amar Makruf

Purwogondo Kalinyamat, Jepara

***

Tunggu Izin Presiden

Tidak bisa dipungkiri pekerjaan presiden sangat banyak mulai menyejahterakan rakyat (walau belum berhasil), menegakkan hukum, mengamankan NKRI, meningkatkan pendapatan negara, mengentaskan pengangguran dan lainnya. Karenanya kalau untuk izin memeriksa bupati/wali kota saja harus ditangani presiden maka sungguh berat.

Di samping itu pemeriksaan menjadi terganggu, kurang cepat dan barang bukti menjadi sedikit kabur. Apalagi bila calon tersangkanya menunggu sambil senam jantung, deg-degan. Alangkah baiknya ada aturan baru, untuk tingkat bupati/wali kota izin cukup dari gubernur. Untuk tingkat gubernur izin dari mendagri dan untuk menteri baru oleh presiden.

Menunggu izin memeriksa sungguh tidak efisien dan merugikan semua pihak. Jangan sampai tersangkanya habis masa jabatannya dan presiden juga habis masa jabatannya sehingga kasusnya mengambang. Adalah menjadi tanggung jawab DPR dan para petinggi di Jakarta memikirkan hal ini agar pengungkapan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala daerah bisa lancar dan tuntas.

Saya prediksikan tahun-tahun mendatang masih banyak kepala daerah nakal yang berkorupsiria akibat lemahnya pengawasan dan mudahnya negosiasi, lobi dan banyaknya penikmat hasil korupsi seperti oknum anggota Dewan, aparat hukum dan pengacara.

H Erlangga Chandra (EI)

Bantulan RT 1/RW 1 Banyudono, Boyolali

***

Surat buat Presiden

Kepada yang terhormat Bapak Presiden beserta jajaran pemerintah yang mengemban amanat NKRI. Saya orang lurusyang mempelajari agama secara lurus pula serta tak pernah melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Saya ingin mengingatkan Bapak tentang kesinambungan NKRI yang kita cintai dan semoga berkenan merespon secara positif.

Apakah Bapak sadar dalam menyikapi gejolak yang ada di negeri ini terutama sejak reformasi. Banyak kejadian yang tidak mengenakkan dalam peristiwa tersebut; baik bagi Bapak sebagai pribadi maupun sebagai perwira ABRI pada saat itu. Kalau mau jujur harusnya tahu bahwa reformasi sebetulnya hanya alasan untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto.

Kalau mau berpikir jernih mestinya sadar bahwa haluan pembangunan/pemerintahan yang ada sekarang sudah bergeser jauh dari cita-cita proklamasi. Karena itu ubahlah haluan ini agar berjalan lurus kembali pada cita-cita proklamasi. Kalau Bapak dulu seorang ABRI yang tahu politik mestinya bisa meneropong siapa yang berdiri di balik reformasi.

Juga akan tahu ke mana arah pandangan orang-orang tersebut. Kalau mau jujur mestinya mengakui bahwa negara ini sudah sulit dikendalikan dan hanya menuruti konsep mereka. Negara menjadi tidak punya pegangan baku meski belum ada kesepakatan untuk memberontak terutama menggantikan Pancasila.

Sungguh saya sedih melihat Bapak Soeharto seperti saat ini yang seharusnya telah menikmati hari tuanya. Beliau adalah korban kemasabodohan mereka yang berhasil menerobos krisis politik negeri ini. Pernahkah membayangkan suatu saat lengser?. Seperti apa rasanya kalau diperlakukan seperti itu.

Memang sebagai manusia biasa tentu punya kesalahan tetapi dijadikan tumbal untuk membelokkan jalannya kebijakan negara, sungguh menyakitkan. Padahal beliau orangnya konsisten terhadap tegaknya NKRI. Apa sih artinya uang dibandingkan kejayaan negara?.

Nurudin Edi Kuncoro

Rowokele RT1/RW 1, Kebumen

***

Alquran Cetakan

Jasa Media Utama

Masjid AI Huda di Pusponjolo Semarang punya beberapa Alquran terbitan PT Jasa Media Utama yang saya temukan beberapa kesalahan cetak. Antara lain pada akhir juz 20 halaman 321, Surat Shad (38) ayat 24, halaman 363, Surat Az Zukhruf (43) ayat 20 halaman 391 dan Surat AI Muddatsir (74) ayat 31 halaman 460.

Pada halaman judul Alquran dimaksud tidak terdapat alamat lengkap atau nomor telepon pencetaknya sehingga saya tidak bisa menghubungi. Demi keabsahan, kesahihan dan tetap terjaganya kebenaran Alquran, mohon PT Jasa Media Utama Semarang melakukan koreksi terhadap Alquran yang diterbitkan. Mohon pula bantuan pembaca yang mengetahui alamat penerbit tersebut untuk memberitahukan hal itu.

Widodo LM Ediono (08152526765)

JI Pusponjolo Timur V/11, Semarang

***

Ingin Kuliah di UNY

Kepada yang mau membiayai saya kuliah di UNY saya memberi imbalan dengan bekerja apa saja. Saya ingin kuliah tetapi orang tua tidak punya uang karena hanya buruh. Mohon hubungi saya, Waryoto Desa Dagan RT 3/RW 8 Bobotsari, Purbalingga.

Waryoto

***

Jalan di Pucanggading

Menyedihkan dan menjengkelkan, itulah perasaan yang pas untuk menggambarkan kondisi jalan di hampir semua wilayah Perumnas Pucanggading Mranggen, Demak. Di musim kemarau, debu berterbangan tapi di musim hujan seperti sekarang jalan menjadi momok menakutkan bagi pengguna dan menghambat perkembangan di kompleks perumahan ini yang dibangun 10 tahun lalu.

Perum Perumnas selaku pengembang selalu berkilah jika ditanya tentang kondisi jalan, mereka beralasan jalan tersebut sudah menjadi tanggung jawab Pemkab Demak. Padahal sebagai warga, tidak mempunyai akses langsung untuk menanyakan hal itu kepada Pemkab Demak.

Janji saat kampanye pilkada dulu oleh calon Tafta Zeni (sekarang menjadi bupati), akan memperhatikan kondisi jalan di Pucanggading. Ya janji itu hanya tinggal janji. Memang dalam janji tersebut dikatakan akan "memperhatikan" bukan "memprioritaskan" untuk diperbaiki. Apalagi jarak yang jauh dari pusat Kota Demak ke Pucanggading sehingga hal itu akan menjadi sesuatu yang mustahil bisa terwujud.

Karena itu jangan lagi terkecoh dengan janji manis calon pemimpin saat kampanye pilkada. Termasuk janji para calon gubernur. Saat kampanye saja sudah tidak jujur apalagi nanti kalau terpilih menjadi gubernur, bisa jadi hanya mikir modal kembali dulu baru rakyat kemudian.

Maka lebih baik infrastruktur jalan diperbaiki sacara swadaya minimal jalan di wilayah tempat tinggal masing-masing. Untuk jalan utama berdoa agar ada cagub/cabub atau caleg yang dengan suka dan rela memperbaiki jalan utama di Pucanggading sehingga perumnas ini menjadi alternatif tempat tinggal yang baik, aman dan nyaman. Jangan mentang-mentang hunian murah lantas kondisinya juga murahan.

Retno Wahyuningsih SPd (081325884257)

Jl Kebon Arum Slt VII/9 Mranggen, Demak