Orang kuat Orde Baru itu, Minggu siang kemarin dipanggil menghadap ke hadirat Ilahi, setelah beberapa tahun menderita sakit, yang memuncak selama dua pekan terakhir. Kepergian selama-lamanya Soeharto meninggalkan berbagai catatan, dalam kepingan realitas yang saling tak terpisahkan: antara wajah sebagai seorang tokoh utama pembangunan negeri ini, dengan wajah lain seorang yang pernah sangat ditakuti oleh siapa pun yang mendambakan demokrasi. Terlepas dari semua kontroversinya, bangsa Indonesia kehilangan seorang tokoh besar yang pernah lahir dalam kancah pembangunan republik ini.

Bahkan menjelang wafatnya pun, pro-kontra masih mewarnai. Terutama menyangkut bagaimana sikap pemerintah terhadap status hukumnya. Meng-alirnya beragam pendapat, antara yang menghendaki kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaannya ditutup dengan mempertimbangkan semua jasanya untuk negeri ini, dan yang mendorong agar kasus hukumnya tetap diteruskan mengingat telah banyak akibat yang secara langsung atau tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Banyak dimensi yang berkembang, saling bertaut antara sejarah, etika-moral, hukum, rasa keadilan rakyat, serta pertimbangan rasa kemanusiaan.

Semangat mikul dhuwur mendhem jero, bagaimanapun mewarnai sikap sebagian elite di Tanah Air terhadap Pak Harto. Falsafah yang menggambarkan penghargaan dan penghormatan terhadap seseorang yang diakui telah memberi jasa besar walaupun juga melakukan kesalahan (yang tidak kalah besar). Sikap tersebut mencoba menempatkan seseorang itu ke posisi khusus, didhuwurke (diangkat) setinggi-tingginya, sekaligus tidak diperbesar kesalahannya dengan dipendhem (ditanam) sedalam-dalamnya. Ada nilai etika-moral untuk memberi proporsi yang lebih mengedepankan suatu penghormatan.

Kita menghargai, dan barang tentu mengakui jejak peran Soeharto dalam sejarah republik. Semua mesti tahu bagaimana memosisikan jasa-jasa besar itu, sekaligus tahu bagaimana bersikap terhadap berbagai tindakan yang patut dinilai sebagai penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada titik kepergian sang Jenderal Besar, kita mencoba untuk menekankan respeksi terlebih dahulu ketimbang mempertentangkannya. Kita renungkan apa saja yang telah diperjuangkan untuk mengangkat negeri ini ke percaturan pembangunan ekonomi, serta peran di pentas internasional dengan kewi-bawaan.

Keterpurukan hampir di semua sendi kehidupan yang terpicu oleh krisis ekonomi sejak 1997, bagaimanapun terkait dengan pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Mentalitas korup, penindihan hak asasi manusia (HAM), serta mampatnya kran demokrasi pada era Orde Baru adalah wajah buram yang tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab Soeharto seorang diri, melainkan juga lingkaran kroninya. Pemulihan setelah reformasi 1998 hingga sekarang serasa belum menyentuh aras kesejahteraan karena fundamental ekonomi yang rapuh, sementara kita juga masih terus sibuk menata sistem.

Kita petik pelajaran traumatik tentang kekuasaan. Betapa berbahaya pemusatan kekuasaan di satu tangan, yang seolah-olah tanpa kendali. Betapa berbahaya personifikasi figur sebagai "segalanya" sehingga tidak tersentuh oleh hak rakyat untuk bersuara. Betapa berbahayanya personifikasi penyelenggaraan negara yang sarat dengan lingkaran nepotisme. Tanpa kearifan para pelakunya, atmosfer demokrasi sekarang ini pun bisa dinodai oleh mentalitas yang tak beranjak dari masa lalu. Itulah contoh lengkap agar kita tidak kembali tergelincir ke kondisi yang sama, dalam format yang berbeda. Selamat jalan, Pak Harto...