SEJUMLAH masalah berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Salatiga, dibeberkan Wali Kota John Manoppo kepada wartawan, dalam pertemuan rutin yang digelar Kantor Informasi dan Komunikasi di RM Mina, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Sabtu (27/1) siang.

Mulai dari ribut-ribut proyek yang kerap terjadi sepanjang tahun sejak kepemimpinan almarhum H Totok Mintarto dan John Manoppo pada 2001, hingga masalah penggunaan tanah Salib Putih, yang nyaris menimbulkan sentimen antaragama di Kota Salatiga, yang perlu penanganan ekstrahati-hati agar tidak memicu konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Soal ribut-ribut lelang dan penggarapan proyek, John mengatakan, Pemkot telah berupaya berpegang teguh pada regulasi sesuai dengan Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun, setiap tahun selalu muncul masalah, soal penolakan rekanan luar daerah, dlosor-dlosoran lelang, kasus senggekan dan rebutan proyek, serta masalah lainnya. Menurut John, lelang dan penggarapan proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan ribut proyek itu sebenarnya muncul dari para rekanan sendiri.

Sebenarnya terserah para rekanan mengatur sendiri bagaimana mereka mendapatkan proyek, karena hal itu merupakan urusan mereka sendiri. Kalaupun ada permasalahan di antara mereka, biar para rekanan yang menyelesaikan. ''Pemkot tidak ambil pusing dengan masalah itu. Tetapi, harapan saya sebaiknya tidak memunculkan keributan. Tahun ini kebijakan berkaitan dengan lelang proyek akan lebih ketat,'' ujarnya.

Dia berharap agar lelang proyek tidak berdampak pada kualitas garapan, karena yang dirugikan justru masyarakat, sebab uang proyek itu dari rakyat. Dia juga merasa kasihan dengan stafnya yang terpaksa harus berurusan dengan polisi atau kejaksaan, karena ada proyek yang sudah selesai digarap dua tahun bahkan tiga tahun lalu, baru terkuak masalahnya sekarang. ''Saya menduga laporan proyek bermasalah tersebut berasal dari rekanan lainnya juga,'' ujarnya didampingi Kepala Inkom Drs Petrus Resi MSi.

Ditawarkan

Lalu, persoalan Pasar Jetis yang dikatakan tidak melalui persetujuan DPRD, John juga menyayangkan, karena tahun 2006 lalu, semua Pasar Salatiga yang kondisinya memprihatinkan, telah ditawarkan pembangunannya kepada para investor dalam Central Java Infrastructure Business Forum (CJIBF) di Solo. ''Jadi, semua itu bukan barang baru,'' terangnya.

Dia menjelaskan, perbaikan pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan upaya yang dilakukan Pemkot. Karena di Salatiga minim potensi pendapatan daerah, sehingga pasar perlu ditata dan dikembangkan dengan baik.

Kemudian, soal permintaan kawasan perkebunan Salib Putih di Kecamatan Argomulyo, dia berharap tidak menjadi konflik antaragama. Salib Putih merupakan daerah perkebunan dan pertanian yang bisa dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang sebelumnya milik orang Belanda bernama Van Endrik, diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan Salib Putih. Kemudian oleh PT Rumekso Mekaring Sabdo (RMS) sebagai anak dari Yayasan Salib Putih membuat kawasan argowisata di tempat itu. (Surya Yuli P, Leonardo Agung B-37)