YOGYAKARTA - Mantan Rektor UGM Prof Dr Sofyan Effendi MPIA memunculkan gagasan dan pemikiran baru menyikapi kemelut status keistimewaan Provinsi DIY. Menurut dia, yang paling penting dan perlu dilakukan sebagai strategi untuk menyelesaikan ketegangan dan kebuntuan politik adalah menuntut perlunya segera diadakan revisi (amandemen) terhadap UU No 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi gejolak dan krisis politik yang bisa mengancam ketenteraman dan kedamaian di DIY tahun ini," ujarnya dalam acara Dialog Politik di Wisma Desanta, Jl Wates, Yogyakarta, baru-baru ini.

"Untuk sekadar mengamandemen paling dibutuhkan waktu 3-4 bulan. Sekarang praktis kita hanya tinggal memiliki waktu 8,5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan periode kedua Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X," ujarnya. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Yogyakarta mendukung rencana dilakukannya amandemen karena dari tiga draf RUU Keistimewaan masih belum terdapat kesamaan pendapat atau opsi.

Butuh Biaya Besar

Di sisi lain pengalaman sudah menunjukkan sejak awal diajukan sekitar sembilan tahun lalu sampai sekarang RUU itu belum masuk ke DPR RI. Di sisi lain lagi untuk pembahasannya membutuhkan biaya besar. "Sekarang saja sudah terdaftar 72 RUU lain yang akan dibahas, jadi bisa dibayangkan jika kita hanya menunggu RUU itu disahkan," ucapnya.

Dia mengusulkan penting dan perlunya dilakukan amandemen UU No 3/1950 yang kemudian diubah dengan UU No 19/1950 karena UU tersebut tidak menetapkan secara tegas tata cara penetapan kepala daerah dan wakilnya ataupun kewenangan yang harusnya ada sebagai suatu daerah istimewa. "Masak apakah mungkin seorang kepala dan wakil kepala daerah istimewa disamakan dengan daerah berstatus provinsi lain hasil pilkada." (P58-70)