SOLO- Kawanan perampok beraksi di Jalan Raya Kartasura-Klaten, tak jauh dari markas Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jumat (25/1) petang. Aksi kejahatan yang dilakukan para perampok dengan cara mengadang mobil yang dikendarai korban.

Para perampok semula menghentikan laju mobil dengan alasan pengemudi menabrak penyeberang jalan di perempatan lampu merah Pasar Klewer, Sawit, Boyolali. Namun setelah mengelabui korban, tas berisi uang Rp 20 juta yang dibawa korban di dalam mobil, dirampok.

Modus tersebut, menurut Kapolwil Surakarta Kombes Pol Yotje Mende, dirancang sedemikian rupa oleh kawanan perampok. ''Sasaran atau korban juga sudah diincar sejak lama. Bahkan pelaku sudah mengetahui korban ketika membawa uang,'' tegas dia, kemarin.(G11-50)

Tim Validasi Petakan Atlet

SOLO - Tim Validasi KONI Surakarta mulai memilah-milah atlet dari cabang-cabang olahraga yang disiapkan untuk menghadapi Porprov Jateng 2009. Sejumlah 18 dari 37 cabang sudah berhasil dipetakan, antara lain mencakup atlet yang bakal masuk lapis pertama dan kedua, tempat penyelenggaraan, fasilitas dan kebutuhan lainnya.

''Pemilahan ini berdasarkan data yang disodorkan masing-masing pengurus dan pengecekan silang di lapangan. Tapi beberapa cabang akan dikonfirmasi lagi,'' kata Ketua Tim Validasi Kelik Isnawan usai diskusi hasil cek lapangan di Sekretariat KONI, kemarin.

Cabang yang sudah dipetakan itu adalah sepak takraw, dansa, drumband, gulat, anggar, golf, tarung drajat, menembak, karate, judo, kempo, panjat tebing, biliar, tenis lapangan, tinju, catur, bridge, dan tenis meja. Sembilan belas cabang lain belum rampung pemetaannya. Sebenarnya, tim juga memasukkan dayung dan sepatu roda dalam verifikasi, namun ternyata personel dan aktivitasnya sangat kecil.(D11-50)

7.774 Siswa Terima Beasiswa

KLATEN - Sebanyak 7.774 siswa di Kabupaten Klaten menerima beasiswa total Rp 4,256 miliar dari APBD 2007. Bantuan diserahkan oleh Kasubag Pendidikan dan Agama Bagian Sosial H Suwardi SE di pendapa pemkab, Kamis (24/1).

Para penerima adalah siswa kurang mampu dan retrival (putus sekolah akibat kekurangan biaya). Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban keluarga kurang mampu dan menekan angka putus sekolah.

Menurut Pelaksana Teknis Pemberian Beasiswa, Mujayit, besaran beasiswa yang diterima tiap siswa tidak sama. Sebanyak 7.062 siswa akan menerima beasiswa dari APBD II senilai Rp 3.978.720.000. Dana itu dibagikan pada 1.225 siswa SD (masing-masing Rp 120.000), 1.502 siswa SLTP (Rp 360.000), 2.035 siswa SMA (Rp 600.000), dan 2.300 siswa SMK (Rp 900.000).(F5-58)

Depag Rekrut Penyuluh Agama

KARANGANYAR- Tahun 2008, Departemen Agama Karanganyar akan merekrut 450 tenaga penyuluh agama honorer. Mereka akan ditempatkan di setiap desa, jatahnya satu desa tiga orang penyuluh. Diharapkan adanya tenaga tersebut akan membantu mensyiarkan dakwah kepada masyarakat. ''Kami semula hanya mendapat jatah 157. Namun kemudian malah ditambah sampai berlebih. Syukurlah, karena artinya tugas Depag akan terbantu dengan adanya penyuluh agama tersebut,'' kata Kandepag, Juhdi Amin, kemarin.

Dia mengatakan, syaratnya tenaga penyuluh harus berpendidikan minimal SLTA atau diutamakan yang sudah S-1. Mereka akan memperoleh honor Rp 100.000 per bulan dari dana APBN, dan memperoleh Surat Keputusan (SK) langsung dari Kandepag.

Apakah dengan SK itu berarti ada peluang bisa diangkat menjadi PNS, Juhdi mengatakan, bisa jadi kalau ada formasi yang dibuka oleh Depag Pusat. (an-42)

RAPBD Dikonsultasikan

KARANGANYAR- Setelah menolak menandatangani raperda (rancangan peraturan daerah) pengesahan RAPBD Kabupaten Karanganyar 2008, Bupati Rina Iriani akan mengonsultasikan masalah itu ke Gubernur. Apalagi raperda itu ditandatangani secara sepihak oleh DPRD.

''Rencananya sebelum 31 Januari, batas akhir pengiriman APBD Kabupaten/Kota, Bupati akan menghadap sendiri ke Gubernur. Selain mengonsultasikan soal itu, juga sekaligus menjelaskan penolakannya mengesahkan APBD itu,'' kata Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi Karanganyar, Iskandar, kemarin.

RAPBD itu memang tidak mungkin lagi diserahkan kepada Dewan untuk dibahas ulang, karena DPRD sepakat mengesahkan, meski Bupati belum setuju. Karena itu satu-satunya jalan adalah melalui koreksi yang dilakukan Gubernur. ''Kalau selama ini APBD yang akan dikoreksi cukup dikirim lewat kurir atau staf Setda, kali ini Bupati sendiri yang akan menyerahkan." (an-42)