PATI - Pengadaan barang di RSPD Kabupaten Pati yang kini Radio Suara Pati disinyalir bermasalah. Komisi A DPRD berencana membentuk panitia khusus (pansus) yang mengevaluasi kualitas barang dan alokasi anggarannya. Demikian pernyataan Ketua Komisi A DPRD Pati Adjie Sudarmadji sebelum menutup rapat kerja dengan Bagian Humas Setda Pati, Kamis (24/1) di ruang gabungan.

Terkuak, sejumlah perangkat baru tidak bergaransi. Kualitasnya tak sesuai dengan nilai anggaran yang dialokasikan, Rp 776 juta. Antara lain mixer audio dan audio processor yang tidak dilengkapi kartu garansi dan buku manual. Hal ganjil lain, pemasangan antena pemancar besar di Jolong dan grounding yang dipasang rekanan, tak pernah diketahui pengelola RSPD. Anggota Komisi A FX Sudiyono yakin, pengadaan barang itu asal-asalan. Apalagi, radio tersebut pernah berhenti mengudara delapan hari. (H49-54)

Kesepakatan KUA APBD Ditunda

BLORA - Ketidakkonsistenan DPRD Blora terulang. Kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) APBD yang rencananya ditandatangani kemarin, urung dilaksanakan. Penyebabnya, pembahasan anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum selesai. Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD dalam rapat yang diselenggarakan Senin (21/1), telah menyepakati rencana kerja (renja) DPRD 2008. Salah satu jadwal yang putuskan untuk dilaksanakan adalah penandatanganan persetujuan KUA APBD pada Jumat (25/1). Guna melaksanakan jadwal tersebut DPRD mengundang lagi setiap SKPD untuk membahas anggaran KUA sejak Selasa (22/1).

Namun mendekati Jumat, pembahasan belum selesai. Bahkan hingga kemarin penghitungan anggaran setiap SKPD masih berlangsung. "Karena pembahasannya belum selesai, kesepakatan KUA belum ditandatangani," ujar Ketua DPRD HM Warsit sambil menekankan, baru akan menandatangani jika pembahasan dengan SKPD selesai.(H18-76)

Pembahasan APBD Lambat

KUDUS - Kelambatan pembahasan APBD 2008 akibat forum yang sering tidak kuorum akan segera disikapi. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kudus Setia Budi Wibowo menandaskan, siap menindak beberapa wakil rakyat yang sering absen sehingga mengakibatkan rapat gagal. "Langkah pertama kami berkoordinasi dengan pimpinan," ujar Wibowo, Jumat (25/1).

Dia mengatakan, jika pimpinan menyetujui, BK segera bertindak pihaknya akan segera melaksanakan. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui latar belakang absennya beberapa anggota. Sebab, bisa jadi mereka telah meminta izin terlebih dulu.

Wibowo menyesal melihat tingkah laku wakil rakyat yang sering absen. "Saya terus terang prihatin dengan kondisi sekarang, tapi yakin pimpinan bisa segera menyikapi." Dia juga mengatakan, sebetulnya sebelum rapat panggar awal tahun ini, pimpinan telah mengadakan pertemuan yang meneguhkan komitmen legislatif untuk membahas APBD 2008. (H35-19)

Pupuk Langka, Petani Terpuruk

REMBANG - Kelangkaan yang mengakibatkan kenaikan harga pupuk dikhawatirkan akan membuat petani terpuruk. Anggota DPRD Rembang Muslikh SH mengatakan, harga pupuk urea bersubsidi Rp 1.250/kg atau Rp 60.000/sak sebenarnya sangat menolong petani memperoleh sedikit keuntungan dari pertanian.

"Namun, kelangkaan yang mengakibatkan harga pupuk melonjak mencapai Rp 1.600-Rp 2.000/kg justru membuat petani merugi karena ongkos produksi petani juga mengalami kenaikan yang luar biasa," terangnya, kemarin.

Terpisah anggota Komisi D DPRD Nur Ikhsan menyebutkan, selain faktor distribusi, kelangkaan juga karena faktor kecanduan petani atas pupuk urea. (H19-54)

Lelang KIM Akan Diulang

JEPARA - Pengelolaan Kawasaan Industri Mulyoharjo (KIM) Jepara akan diarahkan menuju bounded zone (kawasan berikat). Tujuannya, mempermudah akses pelayanan dan perizinan lainnya. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Supriyanto SH mengemukakan hal itu, Jumat (25/1).

Hingga saat ini, area KIM 27 ha yang terlihat mangkrak, ujarnya, perlu pembenahan baik secara fisik maupun sistem pengelolaannya. Lelang pengelolaan yang telah dibuka beberapa waktu lalu, terpaksa harus diulang.

Masalah KIM yang diharapkan dapat mendongkrak sektor perekonomian di Kabupaten Jepara, salah satunya dengan menumbuhkembangkan penanaman modal tidak dapat diselesaikan secara parsial.

"Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan sistem holistik, keterlibatan semua unsur sangat dibutuhkan." (J4-54)