Kalau ketahanan pangan rapuh maka ketahanan gizi masyarakat juga akan rapuh. Oleh karena itu, kuncinya keberanian pemerintah mengintervensi pasar global untuk memberi perlindungan terhadap rakyat.

PADA Hari Gizi 25 Januari kali ini kita dihadapkan dengan naiknya harga kedelai, yang menjadikn harga tahu dan tempe serta barang-barang pokok berbahan baku kedelai menjadi ikut naik. Hal itu semakin membuat sesak dada masyarakat kecil.

Tempe dan tahu merupakan satu-satunya jenis makanan berprotein tinggi yang masih bisa diharapkan kandungan gizinya oleh masyarakat bawah. Secara ekonomis, hanya makanan itulah yang bisa digapai oleh kantong mereka.

Sumber gizi lainnya seperti daging, ikan dan telur nyaris tak tergapai oleh masyarakat kecil. Hanya mereka yang mampu secara ekonomis saja yang bisa mengakses makanan tersebut, karena harganya yang memang relatif mahal. Harga tempe per buah sudah naik menjadi Rp3000 begitu juga harga tahu yang per biji asalnya hanya Rp200 kini menjadi Rp300.

Harga ini diperkirakan masih terus merangkak naik. Kondisi ini masih diperparah dengan naiknya harga sembako. Kalau sudah begitu, boro-boro memikirkan gizi, untuk bisa makan sehari-hari saja sudah lumayan.

Hukum sosial gizi sekarang sudah mulai bergeser. Ia sudah bukan lagi milik semua orang di berbagai level dan stratifikasi sosial manapun, melainkan sudah dipatok menjadi hak milik orang-orang berduit saja. Gizi hanya menjadi urusan para konglomerat dan life style-nya kaum berada

Determinasi Kapitalisme Global

Gonjang-ganjingnya kenaikan harga kedelai dll sebenarnya bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada unsur manajemen yang salah dari pemerintah. Wujud kesalahan yang menghancurkan sistem komoditas kedelai sebagaimana yang dituturkan oleh Didik Rachbini adalah karena pemerintah lebih cenderung menggunakan kebijakan pembiaran yang tidak memberi stimulasi kepada petani untuk mendapatkan intensif keuntungan dalam produksi.

Pemerintah tidak pandai melindungi para petani dan hasil produksinya dari gempuran produksi pertanian asing. Pemerintah justru lebih suka mengandalkan impor daripada memproduksi sendiri. Pada hal seluruh aktivitas impor tidak sepenuhya mencerminkan kebutuhan kita, melainkan hanya karena hasil determinasi negara asing.

Seperti dalam masalah kedelai, pemerintah lebih tertarik dengan iming-iming pemerintah AS. Seperti yang terpaparkan oleh Kompas (16/1/2008), tahun 2000 produksi kedelai AS melimpah sehingga sulit untuk menampung panen kedelai petaninya.

Untuk menjaga intensif harga bagi para petaninya, pemerintah AS melalui USDA (United State Departemen of Agriculture) meluncurkan kredit ekspor, GSM 102. Fasilitas kredit ini diberikan khusus untuk para importir kedelai Indonesia.

Dengan fasilitas kredit itulah para importir telah banyak yang mendatangkan kedelai dari AS. Didukung dengan harganya yang murah yakni harga kedelai lokal Rp2.500 per kg dan impor Rp1.950. Akibatnya kedelai dalam negeri kalah bersaing dengan kedelai impor.

Sebenarnya masalah impor ini boleh-boleh saja, sebatas untuk memenuhi kebutuhan atas barang tertentu yang di dalam negeri dimungkinkan tidak bisa mencukupi sendiri.

Untuk urusan produksi pertanian,khususnya kedelai, kalau memang pemerintah benar-benar komitmen untuk mandiri, sebenarnya sangat bisa, karena basis ekonomi negara kita adalah pertanian. Tapi pemerintah sendiri yang sering kali menghancurkan sistem pertanian dengan mengimpor membabi buta atas tekanan dan bujukan negara kapitalis.

Melihat sikap pemerintah yang tak mau tahu, para petani kedelai Indonesia menjadi patah arang.Akibatnya kedelai produksi dalam negeri sendiri menjadi langka.

Sebagaimana dikatakan oleh wakil DPR-RI, Muhaimain Iskandar bahwa kelangkaan kedelai terjadi karena dua faktor yaitu kondisi pertanian di Indonesia yang memang kacau balau karena pemerintah tidak memiliki kebijakan yang memadai, dan ketergantungan pada impor yang tidak dipersiapkan dengan baik dan disesuaikan dengan siklus kebutuhan.

Faktor utama terjadinya krisis harga kedelai dan harga sembako adalah akibat determinasi kapitalisme global. Kondisi semacam itu disebabkan oleh pemerintah yang hanya bisa berkata yes boss terhadap para cukong kapitalisme.

Sementara para petani dan orang kecil lainnya seperti penjual gorengan, penjual nasi bungkus dan sejenisnya dibiarkan babak belur menghadapi kelicikan kaum kapitalis global tersebut.

Fenomena yang tak manusiawi itulah yang menjadikan kita terus dilanda kemiskinan yang berujung pada krisis gizi.Jika pemerintah masih mempunyai komitmen untuk memperbaiki gizi masyarakat, ia tidak boleh hanya membutakan diri dan berpangku tangan sambil terus bergantung di bawah ketiak para agen kapitalisme global yang menindas. Pemerintah harus lebih berani untuk melindungi rakyat, terutama para petani dari penindasan kapitalisme.

Perlindungan diberikan dalam wujud memberikan intensif atau jaminan harga yang layak untuk para petani untuk membangkitkan gairah dalam berproduksi. Pemerintah tak perlu takut melindungi petaninya, karena negara yang menjadi cukong kapitalisme global, faktanya, bukan hanya melindungi para petaninya melainkan juga hasil pertaniannya dengan menghalalkan segala macam cara.

Melindungi petani bukan hanya bisa memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, lebih jauh sebagai upaya untuk lepas dari determinasi dan ketergantungan dari negara lain. Oleh karena itu kunci untuk memperbaiki gizi anak-anak bangsa adalah keberanian pemerintah mengintervensi pasar global sebagai media untuk memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Selama masih menjadi budak agen kapitalisme global maka peningkatan gizi hanya akan menjadi mimpi. (11)

-- Muhammad Muhibbuddin, pegiat forum diskusi filsafat "Lingkaran '06" Yogyakarta