Pencederaan demokrasi oleh pilar demokrasi sendiri, bagaimana bisa terjadi? Itulah ketika pertanyaan mengenai hakikat demokrasi mengemuka: manfaat atau mudaratkah yang diperoleh dari sistem politik yang kita anut secara terbuka sejak 1998? Bukankah yang berkembang masih model-model pemaksaan kehendak dengan anarki dan pemelintiran hukum, atau ketidaksiapan menerima kekalahan dengan membawa-bawa rakyat seolah-olah sebagai representasi kekecewaan segelintir elite? Juga memperjuangkan kepentingan diri dan kelompok dibandingkan dengan orientasi sikap kenegarawanan?

Perilaku para wakil rakyat di lembaga legislatif juga menjadi "modal" pencederaan yang potensial. Bukan untuk membawa rakyat memercayai demokrasi sebagai jalan paling ideal dalam kehidupan politik-kenegaraan, tetapi malah memadamkan gairah karena seolah-olah yang dihasilkan dari sebuah sistem pemilihan hanyalah orang-orang yang menikmati posisi dan kekuasaannya untuk mengeksplorasi kepentingan-kepentingan instan. Demokrasi bisa terluka, manakala para pelaku utamanya tidak berkinerja dalam trek konsistensi tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan lahir-batin bagi rakyat.

Kita sependapat dengan Indria Samego, pengamat politik dari Center for Information and Development Studies (CIDES), bahwa nasib demokrasi ditentukan oleh kualitas partai politik (parpol) dan para legislator di lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, jangan disalahkan jika ada suara-suara yang mempersoalkan demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Diingatkan agar parpol dan para anggota legislatif - yang dilahirkan dari sebuah proses demokrasi - meninggalkan cara-cara berpolitik yang terlalu memperjuangkan kepentingan sendiri. Di sinilah terkait proses, kualitas individu, dan tujuan.

Tuntutan agar tidak muncul "gugatan" terhadap demokrasi karena praktik-praktik perilaku elite yang buruk, wajar mengemuka, karena bagaimanapun contoh-contoh sikap dan perilaku para pemimpinlah yang akan menentukan apakah kita sudah cukup produktif untuk membangun demokrasi. Pencerahan dari kalangan akademisi dan pengamat hanya akan bergaung di wilayah "menara gading", kalau implementasi pada level pelaku demokrasi tidak memberi anutan keteladanan. Misalnya bagaimana harus bersikap dalam menerima hasil suatu kompetisi politik. Bagaimana pula apresiasi terhadap hukum dan aturan main.

Citra demokrasi akan bergantung pula dari kualitas individu sumberdayanya. Apakah proses-proses demokrasi otomatis bakal melahirkan sumberdaya manusia (SDM) unggul, semua akan kembali pada bagaimana para elite membangun nuansa proses itu. Memang menjadi tanggung jawab parpol pula untuk melahirkan kader-kader dengan kompetisi politik yang tinggi, tetapi jika proses demokrasi berjalan dalam trek yang benar, wilayah nonparpol pun bisa menjadi penyumbang SDM unggul. Pencapaian tujuan membangun kesejahteraan lahir batin bagi rakyat tidak harus selalu melewati ranah kekuasaan.

Pesimisme berkembang ketika kita melihat realitas kehidupan politik lewat perilaku parpol dan sebagian wakil rakyat sekarang. Bahkan, bagaimana mengapresiasi dan menjalankan kehidupan demokrasi ketika internal parpol pun belum memberi contoh berdemokrasi secara sehat? Semua elemen mesti membangun kepercayaan rakyat bahwa pilihan demokrasi itu sudah on the right track. Jawabannya, legislator dan parpol mutlak harus beriktikad menunjukkan diri sebagai penyaring aspirasi rakyat yang telah memilih mereka, istikamah menjalankan amanah, dan menjadi garda depan pembangun citra demokrasi.