YOGYAKARTA - Perseteruan antara pihak yang pro dan kontra soal pemilihan gubernur (Pilgub) DIY makin seru dan memanas. Semua itu tercermin dalam dengar pendapat yang digelar DPRD DIY di Jl Malioboro, Kamis (24/1).

Pertemuan tersebut dijadikan ajang adu argumentasi dan saling dukung mendukung antara kubu yang pro dan kontra soal Pilgub.

Agenda dengar pendapat untuk memperoleh masukan dari masyarakat terkait dengan Raperda APBD 2008. Namun yang muncul justru masalah keistimewaan yang paling banyak diperdebatkan.

Seperti yang dikemukakan Ketua Ismaya, Mulyadi. Dia berpendapat, langkah Pemprov DIY tidak menganggarkan dana Pilgub merupakan langkah yang benar dan tepat. Dia yang mengklaim mendapatkan dukungan dari 335 kepala desa dan 5.000 kepala dusun (kadus) se-DIY ini menegaskan, apabila tetap ada Pilgub maka sikap Ismaya adalah tidak mau terlibat dalam berbagai hal yang menyangkut persoalan politik itu.

Lebih jauh dia mengungkapkan, eksistensi DIY terancam bubar jika tetap nekat diselenggarkan Pilgub. Untuk itu, dia meminta agar eksekutif dan legislatif tetap tidak menganggarkan Pilgub.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Unang Shio Peking, aktivis Forum LSM DIY. Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan pentingnya anggaran Pilgub.

Diberi Pilihan

Sebab, menurut dia, rakyat DIY harus diberi banyak pilihan. Rakyat, tambahnya, tidak hanya milik satu golongan saja. ''Keistimewaan bukan hanya milik dua orang," tegasnya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DIY Tavip Agus Rayanto yang hadir dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Pemprov tetap berpedoman untuk menunggu rampungnya pembahasan UUK.

Dia berpendapat jika pemerintah menganggarkan dana Pilgub sekarang, langkah itu sama saja dengan menghapus keistimewaan DIY. Terkait rencana konsultasi ke Depdagri oleh DPRD DIY, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengusulkan agar formatnya dalam bentuk delegasi bukan konsultasi.

Anggota FPKS DPRD DIY Arif Rahman Hakim mengemukakan, kendati soal dana Pilgub terkait dengan masalah anggaran, namun nuansa politisnya lebih kuat.

Untuk itu dia mengusulkan agar format ke Depdagri dalam bentuk delegasi bukan konsultasi. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Heru Kismoyo berpendapat, anggaran Pilgub tanpa ada landasan hukum yang kuat dapat berimplikasi yuridis. Hal ini mengingat sistem akuntasi penganggaran pemerintah harus didasarkan aturan hukum. (sgt-70)