YOGYAKARTA - Besarnya ongkos pelaksanaan Pilkada dan biaya yang mesti dikeluarkan seseorang untuk menjadi kandidat, menyebabkan lahirnya kepala daerah terpilih yang terbebani secara ekonomi dan politik. Beban itu akan mengganggu kinerja birokrasi daerah menjadi lebih buruk karena dana birokrasi terkuras untuk dana Pilkada.

''Selan itu, birokrasi juga dimanfaatkan oleh kepala daerah terpilih nantinya, sebagai jalan untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan,'' demikian yang diungkapkan oleh pakar administrasi publik UGM Prof Dr Warsito Utomo, usai memberikan kuliah umum ''Mengkaji Ulang Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia'' di Gedung MAP UGM, baru-baru ini.

Menurut Prof Warsito, politik biaya tinggi itu menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kerja birokrasi di pemerintahan. Sesungguhnya persoalan birokrasi di daerah saat ini sudah masuk ke ranah persoalan beban politik dan ekonomi kepala daerahnya.

Itu dikarenakan uang yang dihabiskan untuk biaya Pilkada bersumber dana birokrasi (APBD) di daerah. Kedua, mau tidak mau birokrasi menginginkan yang menang dalam Pilkada mem-back up kerja birokrasi. Ketiga, para aparat birokrasi yang ahli dalam pemerintahan bisa memengaruhi kepala daerah yang hanya bisa menguasai keahlian di bidang politik.

Dikurangi

Karena itu, diharapkan pelaksaan biaya tinggi di pilkada sudah saatnya bisa dikurangi agar bisa berjalan lebih baik lagi kualitasnya dan juga dalam rangka menghilangkan kesan bahwa calon yang memiliki dana besar saja bisa ikut dalam pemilihan. ''Sekarang ini kan ada kesan bahwa orang yang bisa jadi calon adalah mereka yang kaya. Ini yang menjadi sulit,'' jelasya.

Ditambahkan oleh pakar administrasi publik itu, politik biaya tinggi tersebut muncul sejak otonomi daerah digulirkan, sehingga memberikan kewenangan bagi daerah untuk memilih kepala daerahnya masing-masing.

Namun dalam praktiknya telah banyak terjadi interaksi politik yang terjadi tarik menarik kepentingan daripada penguatan administrasi di daerah, distribusi pendapatan, dan pembagian kekuasaan. ''Hanya sekarang rule of game yang perlu diperbaiki, sebab orang memilih kepala daerah karena calonnya punya banyak uang, bukan karena kemampuan dan kapasitas,'' urainya. (P12-70)