MUNGKIN baru kali ini terjadi dalam sejarah Indonesia tempe menggoyang simbol kedaulatan negara dan pemerintah. Senin (14/1) lalu, ribuan perajin tempe se-Jakarta unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut agar pemerintah menstabilkan harga kedelai sebagai bahan baku tempe yang beberapa hari terakhir harganya meroket.

Saat ini tempe bukan lagi sekadar lauk pauk murah meriah, bergizi tinggi, yang akrab dengan keseharian lapisan menengah ke bawah. Tempe telah merambah ranah politik. Ironis, memang! Nyaris tak ada permasalahan di negeri ini yang benar-benar steril dari masalah politik. Hampir semua permasalahan selalu diseret ke ranah politik. Mulai dari kebutuhan hidup yang sangat elementer seperti tempe, hingga permasalahan yang menyangkut hidup dan matinya negara.

Permasalahan pokok tentang tempe itu sebenarnya berada di tataran kebijakan pemerintah. Saat ini kebijakan tersebut dalam masalah kedelai dan masalah pangan secara umum cenderung kurang berpihak kepada petani.

Tidak ada insentif yang memadai terhadap usaha tani kedelai di dalam negeri. Saat butuh benih kedelai, para petani membeli dengan harga lebih dari Rp 6.000/kg. Tetapi giliran mereka menjual hasil panennya, hanya dihargai tak lebih dari Rp 3.000/kg. Padahal untuk memperoleh keuntungan yang wajar paling tidak harganya harus Rp 4.500/kg.Keengganan para petani menanam kedelai tersebut membawa implikasi serius yang membuat angka produksi dan konsumsi kedelai nasional njomplang.

Berdasarka angka Ramalan III BPS, pada 2007 lalu luas panen kedelai nasional mencapai 464.427 hektare, dengan total produksi 608.263 ton; sedangkan kebutuhannya 1,9 juta ton/tahun.Seperti tahun-tahun sebelumnya, kekurangan pasokan yang mencapai 1,3 juta ton harus dipenuhi dari impor.

Celakanya, harga kedelai di pasar dunia sedang mengalami turbulensi sangat tajam. Awal 2007 harga di pasar dunia masih 300 dolar AS/ton; dan saat ini mencapai 600 dolar AS/ton. Akibatnya harga kedelai di dalam negeri naik tajam. Awal Januari 2007, harganya masih berkisar Rp 3.450/kg, namun pada awal Januari 2008 naik tajam menjadi Rp 7.250/kg.

Krusial

Jauh hari sebelumnya Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengingatkan kepada semua negara tentang krusialnya kondisi pangan di pasaran dunia saat ini. Dalam laporan bertajuk "OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016" disebutkan, dalam 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan permanen terhadap struktur perdagangan komoditas pertanian dunia.

Krisis bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan terjadinya perebutan komoditas pertanian antara pemenuhan kebutuhan pangan versus pengembangan energi alternatif. Harga BBM dunia yang menyentuh batas psikologis 100 dolar AS/barel membuat negara-negara industri gencar mencari energi alternatif yang bersumber dari komoditas pertanian.

Perubahan mendasar terhadap struktur perdagangan komoditas pangan itu, selain menunjukkan kepada kita betapa penting posisi komoditas pangan, juga menunjukkan betapa terancamnya ketahanan pangan nasional.

Selama ini kebijakan pangan Indonesia nyaris tak pernah membuat pangan negera tersebut berdaulat. Hingga kini Indonesia masih tercatat sebagai negara importir utama beras, gandum, gula, jagung, dan kedelai. Padahal penelitian FAO telah menyatakan bahwa negara yang berpenduduk lebih dari 100 juta orang seperti Indonesia tidak akan pernah dapat membuat rakyatnya sejahtera jika pemenuhan pangan selalu dari impor. Tanpa antisipasi yang serius, maka ketahanan pangan bangsa ini akan selalu berada di ujung tanduk.

Upaya

Berbagai upaya mendasar untuk memperkuat ketahanan pangan antara lain, pertama, melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana infrastruktur pertanian dan perdesaan. Saat ini kondisi sarana irigasi seperti bendung, waduk, saluran utama, saluran tersier, serta akses jalan produksi usaha tani, sebagian besar dalam keadaan rusak parah. Pembangunan dan rehabilitasi sarana infrastruktur itu harus menjadi prioritas utama.

Kedua, memperluas akses kredit kepada petani. Meskipun menjadi salah satu pilar pembangunan, sektor pertanian tetap mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari perbankan. Pertumbuhan kredit ke sektor pertanian relatif rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lain. Kredit ke sektor pertanian saat ini berkisar 8,22 persen, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan kredit secara umum 22 persen (Agri Focus, September 2007).

Ketiga, pemenuhan berbagai sarana produksi (saprodi) yang dibutuhkan oleh petani, seperti benih, pupuk, obat-obatan, dan alat mesin pertanian (alsintan). Pemenuhan sarana produksi tersebut harus memenuhi lima tepat, yakni tepat dalam hal waktu, jenis, jumlah, harga, dan kualitas.

Hingga kini pemerintah selalu kedodoran dalam memenuhi kebutuhan petani terhadap pupuk. Seperti kita lihat beberapa hari terakhir, pupuk langka di pasaran. Keempat, pengembangan riset dan teknologi pertanian dari hulu hingga hilir untuk pencapaian kuantitas dan kualitas produksi yang lebih baik. Saat ini produktivitas rata-rata kedelai nasional hanya 1,31 ton/ha.

Penemuan varietas kedelai baru yang mempunyai potensi hasil tinggi serta sistem budidaya yang terkini akan sangat membantu mendongkrak angka produksi dalam negeri. Hal itu hanya dapat dilakukan jika pemerintah tidak melihat sebelah mata terhadap riset-riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian.

Upaya kelima yang tak kalah penting adalah memberikan perlindungan pasar kepada petani. Harga jual yang wajar terhadap hasil panen merupakan insentif yang berpengaruh paling signifikan terhadap kegairahan petani untuk menanam komoditas tertentu.(68)

-- Ir Toto Subandriyo MM, Kabid Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal.

Negara yang berpenduduk lebih dari 100 juta orang seperti Indonesia tidak akan pernah dapat membuat rakyatnya sejahtera jika pemenuhan pangan selalu dari impor.