JEPARA - Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng telah memasuki proses pendaftaran pemilih. Berdasarkan PP Nomor 6/2005, tahapan ini sangat krusial. Sebab, pasal 16 ayat 1 menyatakan untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih.

Di samping itu, kebutuhan akan logistik dan jumlah TPS, personel KKPS juga ditentukan berdasarkan jumlah pemilih. Hal tersebut disampaikan Muslim Aisha dari Divisi Informasi, Pendidikan, Kajian dan Pengembangan Pemilu KPU Jepara, Senin (21/1).

Untuk itu, KPU yang sejak awal Januari lalu telah menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih (DP4) atau bahan daftar pemilih sementara (DPS) kepada panitia pemungutan suara (PPS) melalui PPK masing-masing. (J4-36)

Jalan Lingkar Selatan Ditutup

KUDUS - Sebagian ruas jalan lingkar selatan dari arah Pati - Semarang ditutup sementara, karena kondisinya rusak berat. Penutupan dilakukan mulai Sabtu (19/1) hingga batas waktu yang tidak ditentukan. ''Kami sudah mengirim surat kepada Bina Marga Provinsi untuk segera membenahi jalan tersebut,'' kata Kapolres Kudus, AKBP Iswandi Hari, kemarin.

Ditambahkannya, pihaknya memang sudah melakukan pemetaan terhadap kondisi jalan yang rusak. Selanjutnya, hal tersebut disampaikan kepada pihak terkait untuk dilakukan perbaikan. ''Tujuannya, untuk mengantisipasi adanya korban akibat kondisi jalan yang seperti itu,'' jelasnya.

Ditambahkan Kasatlantas, AKP Sri Wigiyanti, penutupan dimulai dari jalan lingkar selatan masuk Desa Payaman, Kecamatan Mejobo hingga Simpang Lima Tanjung, Kecamatan Jati. Jika semula jalan di tempat tersebut terdapat dua lajur, yakni Kudus - Pati dan Pati - Semarang, kini kedua ruas tersebut disatukan. Jadi, pada ruas jalan sepanjang 2,5 kilometer tersebut digunakan untuk arus lalu lintas. (H8-36)

Pemetaan Titik Rawan Bencana

REMBANG - Bupati Rembang H Moch Salim meminta kepada para camat dan pihak terkait untuk secepatnya memetakan titik-titik rawan bencana alam. Sebab belakangan ini cuaca di wilayah Rembang kian memburuk. ''Camat harus serius memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penanggulangan bencana alam,'' kata Moch Salim.

Bupati mengatakan, langkah terbaik mengantisipasi terjadinya bencana alam dengan melakukan persiapan yang matang. Bila sewaktu-waktu terjadi bencana, bisa secara cepat menanggulanginya.

Bupati menambahkan, di daerahnya ada beberapa titik rawan bencana alam terutama di desa-desa yang terletak di lereng perbukitan. Sebaiknya, desa-desa tersebut meningkatkan kewaspadaan, karena di tempat itu sangat memungkinkan terjadi tanah longsor. Bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, juga diingatkan karena sewaktu-waktu bisa terjadi banjir bandang. ''Rembang yang terletak di tepian pantai Laut Jawa juga rawan terkena angin lisus,'' ujarnya. (jl-36)

Blora Layak Bangun Cluster Gas

BLORA - Studi kelayakan cluster gas yang diadakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah selesai Desember 2007. Hasilnya, Blora dinyatakan layak sebagai daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan program cluster gas. Hasil studi kelayakan itu diungkapkan Lilik Sugianto, salah seorang anggota DPRD Blora, kemarin. ''Hasil studi kelayakan Blora pantas jadi daerah cluster gas,'' ujarnya.

Dia menyatakan, untuk keperluan infrastruktur dibutuhkan Rp 65 miliar. ''Karena cluster gas ini program Pemerintah Pusat, maka dananya dianggarkan dalam APBN,'' ujarnya. Pembangunan infrastruktur proyek cluster gas itu akan dimulai pertengahan 2008. Blora ditunjuk menjadi daerah percontohan. ''Bahan baku gas untuk cluster gas itu diambilkan dari salah satu sumur di kawasan Semanggi Kecamatan Jepon,'' tandasnya. (H18-36)

Dipaksa Beli Pupuk Paketan

PATI - Distribusi pupuk urea PKT tahun 2007 tampaknya masih belum sesuai harapan para petani. Pasalnya, musim tanam (MT) pertama lalu, distribusi tidak disesuaikan dengan kebutuhan petani, sehingga banyak menimbulkan kelangkaan.

"Selama ini, penyaluran pupuk oleh distributor terkesan asal-asalan. Seperti yang terjadi di Desa Jambean Kidul, Margorejo yang Juli dan Agustus 2007 lalu justru didrop lebih dari 20 ton. Padahal saat itu petani tidak membutuhkannya," ungkap Ketua Serikat Petani Pati (SPP) Kamelan, Senin (21/1).

Tidak itu saja, dia juga mempersoalkan adanya paketan NPK Pelangi setiap petani menebus urea PKT. Sebab, ada unsur pemaksaan dari distributor dan pengecer kepada petani."Kalau ini diteruskan, petani semakin berat karena harga NPK Pelangi mahal. Apalagi, banyak petani yang jarang menggunakannya karena masih memakai pupuk tunggal," keluhnya.(H49-54)