PURWOKERTO - Karena dana pilbup Rp 6,2 miliar belum cair, KPU Banyumas mengutang kepada perusahaan angkutan untuk pengiriman logistik pilbup. ''Logistik sudah mulai kami kirim ke tiap kecamatan,''ujarnya Ketua KPU, Ismiyanto Heru Permana, kemarin.

KPU sudah mengadakan kerja sama dengan perusahaan angkutan, kalau biaya pengiriman logistik itu ditalangi dulu oleh pengusaha angkutan. Jika dana untuk KPU cair, baru dibayarkan.

''Beruntung mereka masih percaya pada KPU, sehingga mau bekerja dulu meskipun belum dibayar. Itu sebagai bukti bahwa KPU dipercaya perusahaan angkutan,''ujarnya.

Dia menjelaskan, meskipun dana belum cair, kegiatan pilbup tidak akan ditunda, berjalan sesuai agenda. KPU akan meminta pengertian dari kepolisian, KPPS dan penyelenggara pilbup di tingkat kecamatan sampai desa karena dana belum cair.

Petunjuk KPK

Bupati Banyumas HM Aris Setiono sudah meminta petunjuk ke KPK dan berkonsultasi dengan Gubernur Ali Mufiz. Gubernur meng-izinkan agar dana KPU dicairkan terlebih dahulu meskipun APBD Banyumas 2008 belum diverifikasi tim dari Pemprov Jateng.

''Ketika ditelepon oleh Pak Bupati, Pak Gub setuju dana itu dicairkan dulu, tapi kami membutuhkan persetujuan hitam di atas kertas berupa surat dari Gubernur dan surat itu sampai sekarang belum kami terima,''kata Kepala Bakesbang-timlinmas, Dwi Pindarto SH MH, kemarin.

Tanpa persetujuan tertulis Pemkab tidak berani mencairkan dana Rp 6,2 miliar untuk KPU karena takut dituduh melanggar aturan. ''Kami akan berusaha terus agar dana untuk KPU bisa segera cair,''tegasnya.

Jika dana untuk KPU tidak cair tepat pada waktunya, diperkirakan kegiatan pilbup akan terganggu. Karena operasional pesta rakyat itu membutuhkan dana yang cukup besar.(in,G22-55)