BOYOLALI- Dugaan penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) dalam pengadaan buku SD/MI tahun 2007 terkait pemberian komisi sebesar 15-20 persen terus bergulir. Sesuai aturan, komisi tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setda Boyolali, Widodo Al Munirru SE menjelaskan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengatur tentang pemberian komisi atau potongan harga. Dalam pasal 16 ayat 4 disebutkan, penerimaan berupa komisi atau potongan akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh negara adalah hak negara/daerah.

''Sesuai aturan itu, berapapun komisi yang diperoleh tetap harus dikembalikan ke kas negara,'' ujarnya.

Seperti diberitakan, Bupati Boyolali Sri Moeljanto menegaskan seluruh komisi pengadaan buku bagi SD/MI penerima DAK 2007 harus dikembalikan ke kas Negara.(G10-67)

Siapkan Subsidi Kedelai

SOLO- Perajin tahu tempe di sejumlah daerah Indonesia terancam gulung tikar. Sebab, harga per kilogram kedelai mencapai Rp 7.500 - 8.000.

Karenanya pemerintah daerah (pemda) diminta menganggarkan subsidi kedelai. Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Pertanian dan Kelautan Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri, Dr Ir Bayu Krisnamurti kepada sejumlah wartawan di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu (19/1).

"Pemda bisa memberikan subsidi pembelian kedelai sekitar Rp 1000-1.500 per kg dan dananya diambilkan dari APBD. Ini sudah dilaksanakan tiga atau empat kabupaten, mungkin daerah lain bisa mengikutinya sebagai solusi jangka pendek untuk dua - tiga bulan mendatang," jelasnya.

Sejauh ini, pemerintah pusat telah menurunkan bea masuk impor kedelai hingga 70 persen untuk menekan harga jual di Indonesia. Namun hal tersebut hanya dapat mengurangi harga sebanyak 10 persen dari harga saat ini. (J6-50)

Anggaran Tarling Dipangkas DPRD

KARANGANYAR - Anggaran tarling (tarawih keliling) sebesar Rp 55 juta di RAPBD 2008, yang biasanya diserahkan kepada warga yang ketempatan tarling selama Ramadan, dipangkas oleh DPRD. Alasannya, Dewan khawatir dana tersebut digunakan untuk kampanye oleh Bupati Rina Iriani dalam pilkada mendatang.

Informasi tersebut justru muncul dari kalangan internal legislatif, sebagaimana dikemukakan Romdloni, Wakil Ketua Komisi D DPRD, kemarin.

Ketua DPC PPP itu mengaku, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak-teriak dalam sidang pembahasan. Namun dia selalu kalah oleh suara-suara anggota Dewan lainnya, yang ngotot anggaran sekecil itu dipangkas habis.

Dana Rp 55 juta itu itu biasanya dibagi habis untuk bantuan penyelenggaraan tarling di 17 kecamatan. Besarnya masing-masing Rp 2 juta. (an-63)