MEDIA dan politik merupakan satu hal yang saling berkait, bahkan telah terbentuk simbiosis mutualisme (saling menguntungkan dan membutuhkan). Media, baik cetak maupun elektronik, membutuhkan berita-berita tentang politik. Bahkan, bagi beberapa media, berita dari ranah politik sangat dinantikan.

Tak heran, jika isu-isu politik selalu diburu para wartawan di lapangan karena menurut mereka isu-isu politik bisa mendongkrak ketertarikan masyarakat untuk membaca atau menyaksikan media bersangkutan. Ujung-ujungnya, bisa mengangkat oplah ataupun rating media bersangkutan.

Adapun bagi dunia politik, media hampir selalu dijadikan ladang emas untuk mendongkrak popularitas individu maupun kelompok yang bermain di dalamnya.

Contoh paling konkret adalah apabila suatu partai politik (parpol) tertentu selesai mengadakan rapat kerja atau diskusi dari berbagai tingkatan, maka hasilnya selalu diumumkan di media cetak dan elektronik, baik secara lengkap maupun hanya garis besar.

Contoh konkret lainnya yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan adalah pemanfaatan lahan media sebagai ladang kampanye terselebung para bakal calon kepala daerah ataupun presiden.

Namanya saja terselubung, maka dapat dipastikan materi yang dipromosikan tersebut tidak langsung mengajak masyarakat untuk memilihnya, namun materi yang dipromosikan adalah berkait dengan program-program kerja serta komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat; dan yang paling sering diutarakan adalah komitmennya untuk mengatasi kemiskinan dan menggelar sekolah gratis.

Banyak Berpaling

Kadangkala masyarakat merasa muak dengan janji-janji para politikus ataupun parpol. Rakyat yang dahulu sangat meng-gadhang-gadhang parpol sebagai penampung aspirasinya untuk lepas dari jerat keprihatinan hidup, saat ini banyak yang telah berpaling.

Rakyat pun kini lebih banyak memilih media sebagai tempat pencurah perasaan hati (curhat) atas bebagai permasalahan sosial yang dihadapainya. Yang paling kentara adalah surat pembaca di berbagai media cetak saat ini lebih banyak berisi tentang keluhan masyarakat terhadap layanan publik ataupun permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya.

Tak heran, jika saat ini media telah menggusur peran parpol, terutama dalam memengaruhi pola pikir, pandangan, ataupun gaya hidup seseorang. Masyarakat pun saat ini telah berubah menjadi lebih rasional dan kritis.

Saya menilai, peran media massa di masyarakat kini lebih besar ketimbang peran parpol. Hal itu tak bisa lepas dari kenyataan bahwa selepas era Orde Baru, kekuatan media massa dalam memengaruhi pola pikir, pandangan, gaya hidup, hingga ideologi seseorang sangatlah besar.

Benar adanya, apabila Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi mengatakan media massa lebih berkuasa dibandingkan parpol dalam sebuah sarasehan di Kantor PBNU, Jakarta baru-baru ini (Kompas, 6/12/2007).

Namun sayangnya, peran kuat media massa banyak disalahgunakan demi keuntungan segelintir kaum pemodal. Ada sebagian kaum pemodal yang lebih mengutamakan aspek keuntungan komersial ketimbang dampak sajiannya bagi masyarakat dan budaya bangsa Indonesia secara keseluruhan. Apalagi jika media massa tersebut sudah memiliki jaringan yang luas hingga ke seluruh wilayah Indonesia, serta dapat dijangkau hingga ke pelosok-pelosok daerah.

Contoh paling konkret saat ini adalah tayangan televisi. Kini, banyak tayangan yang tidak mendidik, terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja. Permusuhan, kekerasan, pola hidup bebas, dan acuh tak acuh, seringkali disajikan secara fulgar di berbagai acara di televisi.

Namun pastinya, tak seluruh media massa yang tak peduli dengan budaya bangsa. Adalah media cetak, seperti koran yang hingga saat ini masih terjaga idealismenya untuk memajukan SDM bangsa melalui kekuatan intelektual. Muatan edukasi serta pemberdayaan dan pencerahan bagi masyarakat masih dipegang sebagian besar media cetak di Indonesia, baik yang berskala lokal maupun nasional. Meskipun pada dasarnya media cetak harus tetap pula memperhatikan aspek komersial agar tetap eksis.

Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, media cetak kini seakan telah menjelma sebagai media curhat untuk menyampaikan berbagai keluh kesah masyarakat, terutama dalam mengawal kinerja pemerintah maupun layanan publik.

Seringkali, pemerintah pun tersentil hingga pada akhirnya merespons keluh kesah masyarakat di media cetak. Hal itulah, yang tidak didapatkan masyarakat di parpol.

Meskipun secara rutin parpol masih menyerap aspirasi wong cilik, namun sikap akhir yang diambil tentulah yang menguntungkan parpol tersebut dan seringkali tak sesuai dengan komitmen awalnya untuk menyejahterakan rakyat.

Tak heran, jika beberapa hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol terus menurun, dan saat ini berada di tingkat terbawah.

Oleh karena begitu besarnya memengaruhi pola pikir, pandangan, gaya hidup, hingga ideologi seseorang, maka peran kuat media tersebut mesti terus diarahkan untuk membangun bangsa secara keseluruhan. Dalam kerangka itulah, hal yang paling sulit untuk dilakukan. Kekuatan modal yang berada di balik media massa bisa saja sewaktu-waktu memengaruhi "warna" media dan isi berita media itu sendiri.

Padahal, apabila media, baik media benar-benar konsen untuk membangun bangsa, maka perilaku korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, saling jegal antarpolitikus, hingga penyakit masyarakat, bisa ditekan seminimal mungkin. Indonesia pun akan maju dan lepas dari krisis multidimensi berkat peran media massa yang lebih terjaga idealismenya dan tanpa dibatasi kebebasannya dalam memberikan sajian yang seindependen mungkin dan sekritis mungkin demi kemajuan bangsa.(68)

-- Hadziq Jauhary, koordinator Lembaga Pers dan Jurnalistik PC IPNU Kota Semarang