BANJIR, angin ribut, dan tanah longsor, merupakan bencana alam yang kerap melanda Kabupaten Pati. Pasalnya, Pati termasuk dataran lembah yang dikelilingi pegunungan. Sebelah utara terdapat Gunung Muria, dan bagian selatan pegunungan Kendeng Utara.

Konservasi alam yang kurang diperhatikan seperti pembabatan hutan secara besar-besaran pada era 1998 yang sampai saat ini belum bisa dipulihkan semakin memperbesar bencana yang datang.

Betapa tidak, gundulnya hutan di pegunungan membuat air hujan mengalir lepas ke sungai, sehingga debitnya melebihi kapasitas alur sungai dan harus melimpas ke wilayah permukiman.

Akibat tak bisa terserap maksimal oleh pepohonan (karena gundul), air dari pegunungan yang mengalir bercampur lumpur. Bukan hanya longsor yang terjadi, namun mempertebal sendimentasi kali.

Menurut Kasubdin Pengairan Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah (Diskimpras), Munjaedi ST, akibat sedimentasi kronis, lebar Sungai Juwana saat ini berkurang hingga 50%. Dari lebar sebelumnya sekitar 100 meter, kini 50 meter.

Kondisi demikian membuat alur sungai tidak mampu menampung debit air saat musim hujan yang cukup besar, karena banyak hutan gundul. Selain itu, kecepatan air menuju ke hilir juga terhambat lantaran daerah muara sungai tersebut juga dangkal. Belum lagi, muara dipenuhi ratusan kapal yang parkir sehingga menambah kelambanan arus sungai.

Rata-rata kecepatan air saat ini hanya 1,5 meter/detik, padahal untuk ukuran normal sungai tersebut kecepatannya paling tidak 2-3 meter/detik. Dengan begitu genangan air di permukiman warga akibat limpasan sungai tersebut bertahan cukup lama.

Beberapa warga yang hidup tepat di sebelah aliran sungai itu menyebutkan, setiap banjir menggenangi wilayahnya akan surut dalam hitungan bulan.

"Paling tidak kalau sudah terendam ya surutnya 3-4 bulan," kata warga Desa Ngastorejo, Kecamatan Jakenan, Darmanto.

Jadi, warga Desa Kosekan, Kecamatan Gabus yang wilayahnya berhimpitan dengan Sungai Juwana, menyebut pendangkalan kali merupakan penyebab utama sulitnya banjir surut. "Sejak dikeruk 1989 hingga kini belum pernah ada normalisasi lagi."

Pemkab dalam beberapa tahun lalu telah mengusulkan pengerukan sungai terbesar di Pati itu kepada pemerintah pusat. Selain membutuhkan biaya ratusan miliar rupiah, pihak yang memiliki kewenangan pemeliharaan sungai tersebut adalah Pemerintah Pusat.

Terpuruk

Pada bagian lain, dalam dua kejadian banjir terakhir, awal tahun 2006 dan 2007/2008, membuat masyarakat yang menjadi korban terpuruk. Pasalnya, belum pulih perekonomian pascabanjir sebelumnya, sudah diterpa bencana yang sama.

"Kalau dihitung kerugiannya ya lumayan besar. Untuk sawah saja per hektare yang umur tanamannya 30-40 hari mencapai Rp 16 juta. Belum lagi barang-barang yang rusak akibat terendam air," ujar Nurkadi, perangkat Desa Kosekan.

Karena menganggap banjir rutin terjadi, masyarakat yang bermukim di kawasan rawan telah mempersiapkan diri. Hampir setiap rumah di beberapa desa yang sering tergenang memiliki jukung (perahu kecil).

Mulai dari Sukolilo, Gabus, Pati, dan Jakenan saat banjir, banyak jukung lalu lalang. Perahu tersebut sebagai alat transportasi warga yang sebagian besar tidak mengungsi dan hanya membuat ranggon (angkringan) di dalam rumah meski kebanjiran.

Keadaan demikian, membuat Kantor Kesbanglinmas mengaku kesulitan mendata pengungsi yang ada sejak banjir datang 27 Desember 2007 hingga saat ini. Sehingga, menghambat penanganan dan pemetaan prioritas bantuan yang dibutuhkan para korbannya.

"Kami kesulitan data tentang pengungsi, karena rata-rata masih bertahan di rumah. Paling yang ada pengungsian di Desa Kasiyan, Kecamatan Sukolilo," jelas Kepala Kantor Kesbanglinmas Moch Bambang Sukandar, baru-baru ini.(M Noor Efendi-19)