JAKARTA-Menko Perekonomian Boediono mengatakan, pemerintah akan terus menjaga kestabilan harga pangan guna mencegah peningkatan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah berjanji tidak akan berlepas tangan untuk menjaga kestabilan harga pangan.

''Apapun yang bisa dilakukan pemerintah, akan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga,'' katanya di Jakarta baru-baru ini.

Dengan masuknya musim panen Februari nanti, diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat dan otomatis menstabilkan harga. Sedangkan yang di luar beras, menurut Boediono, pemerintah berusaha memperbaiki dan membangun infrastruktur, sehingga harga berbagai komoditas yang saat ini sedang naik, dapat terdistribusi dengan baik.

Menyinggung adanya usulan agar Bulog difungsikan lagi untuk melakukan fungsi stabilisasi harga kebutuhan pokok di luar beras, Boediono mengatakan, harus dikaji terlebih dahulu. Pasalnya, pengembalian status Bulog yang saat ini Perum menjadi lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) kemungkinan tak mudah, terutama soal pendanaan Bulog.

'' Tadi ada usulan agar Bulog diaktifkan, kita kaji dulu dengan baik. Usulan itu oke, tapi pemikiran seperti itu harus dikaji dulu dengan baik. Kalau sampai ke sana, harus disiapkan lebih dulu, tidak bisa serta merta seperti itu, karena harus ada kemampuan pendanaannya. Dulu pendanaan Bulog tidak ada batasnya, kalau sekarang lain,'' jelasnya.

Fungsi APBN

Menko mengakui, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi belum berjalan dengan baik, sebab penyerapan anggaran masih rendah rata-rata 85-90 persen.

Pasalnya, hingga akhir 2007 angka penyerapan belanja modal hanya 89,4 persen. Pada 2005, penyerapan belanja modal hanya 60,1 persen, tahun 2006 meningkat menjadi 82,4 persen. ''Meski anggaran ditingkatkan, hal itu belum maksimal sebagai stimulus ekonomi. Masalah justru ada pada penyerapan anggaran itu sendiri,'' katanya.

Untuk tahun ini, dia menyebutkan, memang stimulus ekonomi dari sisi belanja negara sulit diharapkan.

Selain karena rendahnya penyerapan anggaran, juga kebijakan penghematan anggaran sampai 15 persen. Utamnya untuk belanja barang pemerintah dan belanja yang dinilai tidak prioritas.

Penghematan itu sesuai dengan SK Menteri Keuangan No S-1/MK.02/2008, tanggal 2 Januari 2008, perihal Langkah Dasar Penghematan Anggaran K/L. Tujuannya pada 2008 ini, tingkat stimulus fiskal tetap bisa dipertahankan. Namun penghematan dan rendahnya penyerapan anggaran tidak akan mengganggu stimulus fiskal.

Dia mendukung upaya penghematan, sebagai upaya menjaga agar daya beli masyarakat tahun ini tidak merosot. Apalagi di sisi lain, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8 persen pada 2008, pemerintah juga berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur. (bn-33)