JAKARTA - Pemekaran di banyak daerah digunakan oleh para elite lokal untuk mencari posisi baru bagi mereka. Selain itu, mereka juga menggunakan sentimen etnis untuk mendapat dukungan massa.

''Padahal, unsur sentimen itu dulu sering digunakan penjajah Belanda dengan membeda-bedakan identitas etnis untuk melawan gerakan nasionalis dan Islam,'' kata Henk Schulte Nordholt, editor buku berjudul ''Politik Lokal di Indonesia'' ketika membedah buku tersebut di Gedung Widya Graha LIPI Jakarta, Jumat (18/1).

Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Airlangga Daniel Sparingga mengatakan, pemekaran daerah sering dimanipulasi dan kerap membahayakan. Karena itu, masalah pemekaran hendaknya dilihat kembali manfaatnya.

''Pilkada kerap menimbulkan hiruk pikuk dan banyak janji dari calon kepala daerah. Akibatnya, janji-janji itu hanya menjadi utang bagi rakyat. Pilkada adalah sebuah instrumen yang menjadikan politik menjadi beragam,'' ujarnya.

Dia menilai, desentralisasi akan menghidupkan kembali struktur lama yang bisa saja anti-demokrasi. Sebab, ada silent take over yang bisa menjadi halangan serius yang tidak mudah untuk diperangi.

Namun Nordholt menyatakan, desentralisasi justru akan memperkuat demokratisasi. Hal yang harus diperhatikan adalah pemerintah harus lebih dekat dengan masyarakat.

''Hal itu dimaksudkan agar ada transparansi dan civil society bisa diperkuat dan memperkuat demokrasi. Meski ada hubungan erat antara Orde Baru dengan yang terjadi sekarang, saya optimistis dengan kualitas demokrasi di Indonesia,'' ujarnya.

Adapun pengamat politik Daniel Dhakidae mengatakan, jenis-jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia dilakukan dengan trial and error.

''Namun di era demokrasi Pancasila, tidak ada politik untuk kaum yang lemah. Tidak ada politik bagi orang desa dan sebagian besar posisi dipegang TNI,'' tuturnya.

Pasca-reformasi, kata dia, semua itu terhapus dengan masuknya kekuatan neo liberal dengan maraknya penggunaan istilah good governance. ''Namun tidak ada yang paham apa itu good governance,'' ujarnya.

Menurut Dhakidae, bila desentralisasi dilakukan tanpa pertimbangan yang tepat, maka tidak akan memberikan manfaat besar, dan identitas negara justru menjadi masalah yang ruwet.

''Indonesia tidak mampu mengerjakan demokrasi dengan konsep neo liberal. Sebab, negeri ini terlalu besar untuk ditangani oleh kekuatan pasar. Dibutuhkan pemerintahan yang kuat untuk mengatur Indonesia.''(H28-49)