GROBOGAN- Inventarisasi kerusakan sarana prasarana akibat banjir terus dilakukan Pemkab Grobogan. Inventarisasi antara lain meliputi jembatan, jalan, tanggul, bangunan sekolah, perkantoran, pasar, dan terminal yang rusak setelah banjir.

''Di luar itu masih ada kerusakan rumah penduduk dan lahan pertanian yang diakibatkan banjir. Semuanya terus didata untuk mengetahui jumlah kerugian sebenarnya,'' ungkap Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan Pangkat Djoko Widodo SH di ruang kerjanya kemarin.

Untuk sementara jumlah kerugian yang ditimbulkan banjir sesuai dengan data terakhir mencapai Rp 111 miliar, meliputi kerugian di bidang infrastruktur sekitar Rp 52 miliar, ditambah kerusakan rumah penduduk yang mencapai Rp 4 miliar, serta kerugian lahan pertanian senilai Rp 55 miliar.

Perbaikan Darurat

Selain menginventarisasi, Pemkab juga tengah berupaya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan banjir melalui penanganan darurat. Biaya penanganan darurat diambilkan dari dana tidak terduga (bukan tak tersangka-red), yang nilainya tidak lebih dari Rp 2 miliar.

''Untuk saat ini, Pemkab hanya bisa memperbaiki sarana prasarana yang sifatnya terbatas dan darurat,'' tandas Pangkat.

Diakuinya, pemanfaatan dana tak terduga yang dilakukan Pemkab mengacu pada Permendagri 20/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana dalam salah satu klausul Permendagri menyebutkan dana tidak terduga digunakan ketika terjadi tanggap darurat sekaligus untuk menjaga stabilitas negara.

Adapun sejumlah sarana infrastruktur yang akan dibiayai menggunakan dana tidak terduga meliputi infrastruktur pengairan Rp 215 juta serta tambahan pengadaan benih padi untuk petani senilai Rp 18, 3 juta. Sedangkan sisa dana Rp 17,5 miliar dipakai tanggap darurat pembenahan jalan dan jembatan yang rusak dan membutuhkan penanganan segera. (H41-37)