| Kamis, 17 Januari 2008 | KEDU & DIY |
Pemerintah Diminta Atasi Harga KedelaiYOGYAKARTA - Kenaikan harga kedelai yang terjadi akhir-akhir ini, sebenarnya bisa diantisipasi oleh pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak melakukan langkah itu sehingga saat harga kedelai naik, kelabakan. Padahal, kata Sri Sultan Hamengku Buwono X, sejak Agustus 2007 PBB sudah merilis adanya kebutuhan kedelai yang terus semakin menurun dan dialihkan ke jagung serta ubi kayu dalam bentuk biodiesel ataupun bioetanol. ''Sebenarnya kasus kenaikan kedelai ini kan bisa diantisipasi sejak awal. Wong Agustus lalu PBB sudah mengumumkan kebutuhan kedelai yang semakin menurun, iya to,'' katanya, Rabu (16/1). Menurut dia, persoalannya sekarang memang cukup sulit mengingat saat ini Indonesia masih saja mengimpor kedelai. Namun, lanjut orang nomor satu di Keraton Yogyakarta itu, petani bisa memperhitungkan kedelai dengan hasil pertanian lainnya yang mungkin lebih prospektif seperti jagung yang harga jualnya lebih bersaing. ''Petani kan bisa memperhitungkan ulang, misalnya meningkatkan hasil pertanian lain seperti jagung dan sebagainya. Kan masih bisa,'' ujarnya dengan nada bertanya. Untuk DIY, jelas Sultan, diperkirakan maksimal produksi kedelai hanya akan mencapai 2 ton per hektarenya. Padahal untuk hasil pertanian lain termasuk jagung berkualitas unggul, diperkirakan bisa mencapai 9 ton per hektare sehingga dapat menjadi langkah alternatif bagi petani. Apalagi harga jagung cukup lumayan, yakni berkisar Rp 2.000/kg. Untuk itu, petani bisa beralih menanam jagung daripada kedelai. Apalagi mengingat kedelai masih impor. (sgt-70) |