SM/Irawan Aryanto DISKUSI POLITIK: Pengamat politik Dr Indra J Piliang (kiri) dan Prof Dr Mudjahirin Thohir MA tampil dalam diskusi politik di aula redaksi Suara Merdeka, Jalan Raya Kaligawe, Semarang, Senin (14/1).(30)

SEMARANG- Di tahun 2007, peta politik nasional sedikit semarak dengan keluarnya wacana tokoh muda akan tampil dalam Pilpres 2009. Tentu saja tampilnya mereka itu untuk ''melawan'' hegemoni tokoh-tokoh tua yang sudah bersiap-siap maju, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Amien Rais, Hidayat Nurwahid, Akbar Tandjung, Abdurrahman Wahid, Sutiyoso, Wiranto, dan Sultan Hamengkubuwono X.

Para tokoh muda itu berasal dari kelompok-kelompok penekan (pressure groups) dan masyarakat sipil (civil Society). Bahkan dipunghujung 2007, konsolidasi mulai dilakukan dengan membentuk kabinet bayangan.

Namun dari analisa politik yang dilontarkan Indra J Piliang dari CSIS, mereka akan sulit menembus barisan tua. Karena dilihat dari basis kekuatan massa, para tokoh muda belum memilikinya.

''Gebrakan-gebrakan yang dibuat seperti membentuk kabinet bayangan hanya memunculkan peranan individual. Kaum muda parpol juga sudah mulai menyuarakan perbedaan-perbedaan kepentingan politik mereka dan itu disampaikan dengan cara yang hanya mengejar popularitas,'' kata Indra dalam Diskusi Politik 2008 dengan tema ''Prospek dan Agenda Krusial Jelang Pemilu 2009'' di ruang sidang kantor redaksi Suara Merdeka Jl Raya Kaligawe km 5, Senin (14/1).

Selain Indra, pembicara lainnya adalah Prof Dr Mudjahirin Tohir serta Sekretaris Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang juga pengajar Program Magister Ilmu Politik Undip Nur Hidayat Sardini.

Bagi Indra, meski sudah terang-terangan kaum muda ''perang'' dengan kalangan tua, tapi itu bukan jawaban atas persoalan keindonesiaan. Pasangan SBY-JK yang mendapatkan legitimasi dari rakyat, tetap saja belum mampu mengatasi kesulitan rakyat.

''Karakter personal dan dukungan politik yang besar ternyata belum menjadi jaminan bagi perbaikan kehidupan publik,'' tandasnya.

Kekuasaan

Mudjahirin Tohir berpendapat lain saat melihat peta politik nasional selama ini. Baginya, masyarakat hanya melihat pemilu sebagai siklus pemerintahan dalam rangka memenuhi aturan negara. Akibatnya masyarakat mulai jengah dengan rutinitas politik yang dinilai isinya tidak ada pembaruan. Justru dari siklus itu melahirkan sistem ijon, kolusi, pembagian kekuasaan, dan suap-menyuap.

Menurut dia, perlu ada sebuah perubahan pola pikir di masyarakat. ''Pola pikir itu bahwa pemilu harus melahirkan kepemimpinan bukan lagi kekuasaan. Konsep itu harus dilakukan oleh parpol kepada masyarakat. Bahwa parpol merupakan sebuah alat yang melahirkan pemimpin bukan sebagai syahwat kekuasaan. Tapi kenyataan sekarang ini berusaha bersaing untuk kuasa,'' tandasnya.

Dia menilai adanya pemilu tiap lima tahun sekali, tanpa mengubah pola pikir tentang tujuan dan tentang sosok kepemimpinan, tidak akan mengubah secara signifikan, karena orientasinya masih pada kekuasaan. Orientasi kekuasaan bukan lagi sebagai pelayan masyarakat.

Selain itu Mudjahirin melihat parpol hanya bertindak untuk memobilisasi massa bukan sebagai wadah dalam berpikir. ''Kasus-kasus kerusahan karena parpol, seperti kejadian di Jepara beberapa tahun lalu membuktikan parpol hanya untuk mobilisasi massa, bukan lebih menonjolkan rasionalisasi,'' kata Wakil Ketua PW NU Jateng itu.

Nur Hidayat Sardini yang semula dijadwalkan menjadi pembicara, berhalangan hadir karena terganggu jadwal penerbangan. Namun dalam makalah dia memaparkan, setiap aktivitas politik di tahun 2008, sejatinya dalam rangka agenda politik nasional 2009. Paling jelas di 2009 adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.

Di tahun 2008 juga terbuka peluang adanya gesekan-gesekan di tingkat massa parpol. Sebab akan ada verifikasi parpol yang akan segera digelar oleh Departemen Hukum dan HAM. Juga yang tidak kalah menarik adalah pelaksanaan Pilkada di 139 provinsi dan kabupaten/kota. (H37,H7-46)