SEMARANG- Pemprov Jateng diminta mencantumkan data riil angka kelahiran dengan tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jateng 2005-2025.

Menurut anggota Komisi E DPRD Jateng, Siti Aisyah Dahlan, data itu sangat penting untuk mengetahui penyebab tingginya angka kematian ibu saat persalinan. RPJPD Jateng 2005-2025 rencananya akan dituangkan dalam peraturan daerah (Perda).

Pagi ini (15/1), fraksi-fraksi di DPRD Jateng memberikan pandangannya terkait isi RPJPD dalam rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian. ''Berdasarkan data 2005, angka kematian ibu melahirkan di Jateng mencapai 252 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini dua kali lipat dari target Millennium Development Goals (MDGs) 2015 yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup,'' kata dia di Gedung Berlian, Senin (14/1).

Dia menduga, masih tingginya angka kematian ibu saat melahirkan di wilayah Jateng terkait dengan ketersediaan tenaga kesehatan.

Tapi, ironisnya draf RPJPD yang diajukan Pemprov Jateng belum menyebutkan data tentang angka kelahiran dan jumlah tenaga kesehatan.

Tidak adanya data riil membuat penyebab kematian ibu saat persalinan belum diketahui secara pasti. ''Apakah penyebab kematian ibu karena kekurangan tenaga kesehatan atau penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata? Sampai sekarang belum bisa diungkap karena ketiadaan data yang kongkrit,'' ujarnya.

Peta Tenaga Kesehatan

Menurut Aisyah, data angka kelahiran dan tersedianya para medis penting sebagai perumusan kebijakan untuk masa mendatang, sehingga angka kematian ibu saat persalinan dapat ditekan.

Anggota Komisi E Mahmud Mahfudz menambahkan, peta tenaga kesehatan yang ada di Jateng, misalnya lokasi praktik/keberadaan dokter spesialis, dokter umum, bidan dan perawat serta ahli gizi sangat diperlukan.

Selain sebagai upaya menekan angka kematian ibu saat persalinan, juga untuk menghindari pemusatan keberadaan tenaga kesehatan hanya di kota-kota besar.

''Kalau tenaga kesehatan tersebar di segala penjuru wilayah Jateng, masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan secara memadai,'' ujar politikus dari PKS itu.

Dia juga menyoroti keberadaan data yang lebih rinci tentang jumlah kasus HIV/AIDS. Sebab, sekarang ini ada kecenderungan perubahan pola transmisi HIV dari sexual transmitted ke arah intervenous drug user. Selain itu, penularan HIV/AIDS juga mulai merambah kelompok umum nonrisiko termasuk ibu rumah tangga.

''Kalau ini tidak segera ditangani secara serius, maka akan sangat berbahaya sekali,'' kata dia. (H7,H37-46)