KENDAL- Enam fraksi di DPRD Kendal, yaitu FPDI-P, FPKB, FPG, FPPP, Demokrat, dan FPAN sepakat menginterpelasi wakil bupati terkait dengan pengisian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemkab yang baru. Demikian diungkapkan Ketua DPRD Akhmat Suyuti, baru-baru ini.

"Prinsipnya mereka sudah ketemu dan sepakat untuk melaksanakan hak angket dan atau interpelasi. Ada yang setuju angket saja atau langsung interpelasi, ada pula yang dua-duanya. Tapi, secara resmi memang belum ada surat masuk ke ketua Dewan," kata dia menjawab pertanyaan.

Sebagaimana diberitakan, pengisian SOTK sebagai kewajiban konstitusional Wakil Bupati dalam melaksanakan perda yang telah ditetapkan DPRD, memancing reaksi legislatif. Buntutnya, para wakil rakyat akan mengajukan angket (hak bertanya) dan interpelasi (penyelidikan).

Menurut Suyuti, keinginan para wakil rakyat itu lebih didasarkan pada soal etika dalam hubungan antarlembaga. Pasalnya, seharusnya Jumat (28/12-07) adalah tahapan evaluasi atas kinerja lembaga-lembaga eksekutif oleh Komisi A, namun secara bersamaan tiba-tiba Wabup Markesi melantik 716 pejabat baru.

Sebelumnya, saat paripurna dengan agenda paparan hasil reses, Markesi juga tidak hadir. "Jadi, bukan soal siapa dilantik jadi apa. Itu hak prerogatif eksekutif, Dewan tidak ikut campur," katanya. Namun, setidaknya, tambah wakil rakyat dari PDI-P itu, pengangkatan pejabat itu memperhatikan hasil evaluasi tersebut.

Didukung

Kalangan masyarakat mendukung rencana angket dan interpelasi oleh DPRD. Salah satunya H Mastur Karsono SH, tokoh berpengaruh di Sukorejo, tempat asal Markesi, yang juga mantan anggota DPRD (1999-2004) dari PAN. "Saya dukung DPRD," tegas dia.

Sebetulnmya, tambah pengusaha itu, prioritas Markesi adalah menyelesaikan program-program Hendy Boedoro yang kini tersandung masalah. Menata pembangunan untuk kesejahteraan rakyat lebih penting, ketimbang menata personel yang sekadar ganti orang.

Dukungan juga dikemukakan Drs Rachmad Da'wah, mantan penjaga gawang di Media Center, ujung tombak pemenangan pasangan Hendy-Markesi dulu. Mantan anggota wakil rakyat dari PBB itu menilai, DPRD memang perlu mengajukan interpelasi. Wabup Markesi sampai Minggu kemarin belum bisa dimintai tanggapannya. Saat dicoba dihubungi melalui ponsel tidak ada respons. (C23-63)