DEMAK- Belum dilaksanakannya pilkades di 240 desa yang kadesnya telah berakhir masa jabatannya, akan berdampak buruk pada perjalanan demokrasi. Karena itu, Ketua Komisi A DPRD Demak H Ali Mas'adi SH meminta Pemkab segera merealisasikan pemilihan kepala desa.

Menurutnya, pilkades merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dijalankan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang berlaku. Tanggung jawab pelaksanaan proses itu ada pada pemerintah.

''Perda yang mengatur pelaksanaan pilkades sudah disahkan. Artinya, Pemkab harus menjalankan,'' katanya di sela-sela acara Refleksi Harlah Ke-35 PPP yang diadakan DPC PPP Demak di Gedung DPRD, kemarin.

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari DPP partai tersebut H Arief Mudasir, H Masrohan Syamsurie, serta Ketua PCNU Demak Ir H Musadad Syarief MT. Hadir pula Bupati Drs H Tafta Zani MM.Ali Mas'adi menjelaskan, saat ini hampir semua kepala desa telah berakhir masa jabatannya.

Meski telah berakhir sebagaimana amanat yang diemban, kebanyakan belum diberhentikan dan diangkat penjabat sementara.Dalam Perda Nomor 2/2007, proses pelaksanaan pilkades memang diawali dengan membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan kepanitiaan untuk pemilihan anggota BPD dibentuk kades. Sementara, informasi yang berkembang di lapangan, kades tidak membentuk kepanitiaan, karena tidak berharap jabatannya berhenti.

Sebab, jika BPD terbentuk dan dilaksanakan pilkades, berarti jabatannya berakhir.''Kalau demikian, semestinya Pemkab bersikap tegas. Jabatan kades yang sudah berakhir, ya harus diakhiri dengan SK Bupati dan pelaksanan tugas kades dijabat oleh Pjs,'' sarannya.

Ia mendesak kepada Pemkab untuk merealisasikan pilkades pada tahun 2008. Jika tidak, akan menimbulkan citra buruk bagi pembangunan demokrasi di Demak.Bupati H Tafta Zani mengatakan, pelaksanaan pilkades akan di laksanakan tahun ini. Proses pelaksanaan masih menunggu pembentukan BPD.

''Insya Allah pertengahan tahun ini sudah bisa direalisasi, apalagi semua komponen telah memberikan dukungan.'' Untuk menjalankan pemilihan kepala desa membutuhkan proses dan tahapan. Sekarang ini telah memasuki tahapan pembentukan BPD.

Layani Umat

Dalam seminar bertema ''Satukan Tekad Layani Umat'' dalam rangka Refleksi Harlah Ke-35 PPP, Arief Mudasir menegaskan, partainya terus memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan umat. ''Di antaranya mengupayakan keperpihakan anggaran untuk kepentingan publik atau yang prorakyat.''

Hal sanada disampaikan Masrohan Syamsurie, bahwa PPP melakukan berbagai terobosan dalam berbagai bidang untuk memberikan pelayanan kepada umat, yakni dari sektor APBN/APBD, kebjakan pemerintah, dan lainnya. (H1-37)