SOLO- Pemkot Surakarta berharap dana asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin) yang selama ini berada di PT Jamsostek bisa diberikan pada masing-masing pemerintah daerah, termasuk Solo. Harapan itu disampaikan Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo (Rudy), Jumat (11/1).

Jika dana Askeskin yang diparkir di PT Jamsosotek itu diberikan pada masing-masing pemerintah daerah, menurut dia, maka akan memperpendek rantai birokrasi pencairan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga pelayanan rumah sakit kepada pasien Askeskin bisa lebih cepat dan optimal.

''Selama ini masyarakat di berbagai lapisan banyak mengeluh terhadap program tersebut. Pasien pemilik Askeskin di rumah sakit mengeluh karena tidak cepat mendapakan pelayanan atau pelayanan yang didapat tidak optimal. Sementara pihak rumah sakit mengeluh karena klaim dana askeskin di PT Jamsostek sulit pencairannya dan butuh waktu lama,'' katanya.

Menurut dia, jika dana itu diberikan pada masing-masing pemerintah daerah kemungkinan permasalahan seperti itu bisa ditekan. Apalagi pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya dari pada pemerintah pusat.

Rudy mengatakan, tidak mudah bagi pemerintah daerah jika dana Askeskin yang diparkir di Jamsostek tersebut nantinya diberikan. Pemerintah daerah harus siap di berbagai hal. Termasuk pembayaran pajak yang menjadi bebannya. ''Selama ini hanya Kabupaten Jembrana, Bali yang mendapatkan dana dari PT Jamsostek.''

Jumlah pemilik kartu Askeskin di Solo saat ini sebanyak 107.004 jiwa. Angka itu sama dengan jumlah keluarga miskin di Solo sesuai dengan SK Wali Kota No 470/36/2007. Namun, menurut Rudy, Pemkot Solo masih perlu membuat program pelayanan kesehatan masyarakat Surakarta (PKMS).

Target program itu adalah seluruh warga Solo non PNS, yang belum punya punya kartu Askeskin, Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), maupun kartu jaminan kesehatan sosial lainnya yang jumlahnya sekitar 324.000 jiwa. Meki demikian, Rudy mengaku, banyak pemilik kartu Askeskin dan jaminan kesehatan lainnya ikut mendaftar.

Kendati bisa dilakukan, kata dia, pihaknya kesulitan untuk mengidentifikasi pemilik kartu tersebut. Karena jumlahnya begitu banyak. Oleh sebab itui, pendaftaran program PKMS yang semula dipusatkan di Balai Kota akhirnya dilakukan di kelurahan secara kolektif.

''Filter pertama untuk mengetahui pemilik atau bukan pemilik kartu askeskin adalah kelurahan yang punya data. Karena itu pemindahan pendaftaran PKMS di kelurahan sangat tepat,'' jelasnya. (G8-50)