YOGYAKARTA - Setelah diresahkan oleh rencana pembangunan pabrik pengolahan pasir besi, sebagian warga masyarakat Kulonprogo sejak beberapa waktu lalu kembali dikejutkan dengan rencana pembangunan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal). Mereka mengadukan hal itu pada LBH Yogyakarta.

Direktur LBH Yogyakarta M Irsyad Thamrin SH, kemarin (11/1), membenarkan menerima pengaduan sejumlah warga Desa Karangwuni, Kecamatan Wates. Atas pengaduan dan kuasa hukum yang diberikan, LBH Yogyakarta akan meminta klarifikasi ke KSAL Laksamana TNI Soemardjono ataupun Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Selain itu, tambah dia didampingi stafnya Sukiratnasari SH, pihaknya juga akan melayangkan surat pengaduan ke Komnas HAM di Jakarta. Sebab, rencana pembangunan tersebut bisa dikategorikan melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dan politik warga negara.

''Warga kan sudah bertahun-tahun memanfaatkan tanah yang semula merupakan kawasan gersang untuk pertanian, eh kok tiba-tiba tanpa persetujuan warga akan dimanfaatkan untuk itu,'' ujar Kepala Divisi Ekosob Iwan Kurniawan SH dan staf Divisi Sipol Naya Ahmad Zaini SH.

Berdasar keterangan untuk memindahkan Lantamal dari Surabaya ke Kulonprogo diperlukan lahan sekitar 200 hektare tanah PA Ground di pesisir pantai. Padahal tanah PA Ground yang ada di kawasan itu hanya 190 hektare. Untuk mencukupi kekurangan 10 hektare warga khawatir lahan yang selama ini mereka kelola untuk pertanian semangka, melon, dan cabai akan ditebas.

Sebelum ini ratusan petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahar Pasir (PPLP) setempat menolak rencana eksploitasi pasir besi di kawasan pesisir pantai di Kecamatan Galur dan Temon. Rencananya perusahaan yang berpusat di Cilegon, Provinsi Banten itu akan mengeksploitasi kawasan pantai sepanjang 22 km dan lebar 1,8 km dengan kedalaman 14,5 meter. (P58-70)