Representasi kinerja partai salah satunya ditentukan oleh kiprah para kadernya, baik yang ada di eksekutif maupun legislatif. Kader partai yang mendapatkan tugas, seyogianya jangan sampai kehilangan pegangan, serta hanyut dalam ''perselingkuhan'' yang ujung-ujungnya menomorduakan kepentingan partai dan rakyat yang diwakilinya.

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 10 Januari 2008 ini memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-35. Sudah barang tentu dengan bertambah usia akan menjadikannya lebih dewasa dan matang dalam menghadapi serta menyelesaikan persoalan negara, bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk PDI-P Jawa Tengah, 2004 dipercaya oleh rakyat, sehingga memenangi pemilu dan menempatkan 31 orang kadernya di DPRD Provinsi. Kepercayaan dan kehormatan tersebut, dengan segala keterbatasan dan seluruh kemampuan, telah digunakan untuk mengawal program dan pelaksanaan pembangunan.

Namun saya yakin, masih banyak kekurangan, karena harapan yang dibebankan oleh rakyat lebih besar dari yang telah dicapai. PDI-P Jawa Tengah akan terus bekerja keras untuk memenuhinya, manakala ruang itu masih diberikan oleh rakyat.

Jawa Tengah sebagai kandangnya kaum nasionalis marhenis haruslah menjadi perekat, pelopor terwujudnya kesatuan dan persatuan, serta pengawal utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tugas tersebut harus menjadi kewajiban seluruh anggota PDI-P. Memperkuat jatidiri sekaligus meningkatkan kualitas kader merupakan tuntutan yang harus dipenuhi agar tetap survive di tengah-tengah persaingan yang ketat.

Kebiasaan kerja individu dan parsial harus ditinggalkan dan digantikan dengan kerja kolektif kepartaian, serta dibarengi dengan dukungan data dan analisis untuk menuju partai yang modern. Keyakinan yang berlebihan dan mengandalkan primordialisme tidak dapat dipertahankan, serta segera digantikan dengan pola yang lebih rasional dan menyentuh kepentingan rakyat kecil. Keberpihakan terhadap rakyat kecil yang lebih dikenal dengan sebutan wong cilik harus tetap menjadi komitmen dan roh partai dalam gerak dan langkahnya.

Evaluasi Diri

Peringatan HUT oleh seluruh kader dan anggota hendaknya dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi program kerja partai terhadap visi dan misi yang esensinya adalah sudah berbuat sejauh manakah untuk kesejahteraan rakyat, dalam arti yang seluas-luasnya? Ataukah baru pada tataran normatif sebagai sebuah partai?

Kenapa itu harus saya kemukakan? Sebab, representasi kinerja partai salah satunya ditentukan oleh kiprah para kadernya, baik yang ada di eksekutif maupun legislatif. Kader partai yang mendapatkan tugas, seyogianya jangan sampai kehilangan pegangan, serta hanyut dalam ''perselingkuhan'' yang ujung-ujungnya menomorduakan kepentingan partai dan rakyat yang diwakilinya.

Tugas yang diberikan adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan pada rakyat, setidak-tidaknya secara politik tiap lima tahun sekali. Itu berarti kepercayaan tersebut akan dicabut manakala tidak mampu dilaksanakan dengan baik.

Dalam meningkatkan kinerja, sering ada faktor yang dapat menjadi penghambat, di antaranya masih ada konflik internal yang merupakan ekses pemilihan pengurus yang berkepanjangan. Manakala hal tersebut tidak segera diakhiri akan sangat mengganggu tugas-tugas dan kinerja kepartaian. Sebaiknya para kader mampu bersikap dan bertindak dewasa serta memahami hakikat demokrasi sebagai roh partai.

Perbedaan dan kebebasan tetap dihargai dan diberikan tempat, namun semuanya harus menjunjung tinggi serta melaksanakan keputusan partai. Kedewasaan para anggota kader dan elite partai saat ini diuji, dan seluruh rakyat melihatnya serta menjadi juri yang mempunyai hak absolut dalam memberikan penilaian terhadap perilaku kader dan kinerja partai secara keseluruhan.

Hasta Prasetya

Saat ini sudah waktunya seluruh kader meninggalkan konflik yang ada, selanjutnya bersatu, bahu-membahu melaksanakan tugas partai yang merupakan kristalisasi keinginan rakyat. Hal itu telah dirumuskan dalam Hasta Prasetya, yaitu (1) menegakkan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, (2) membebaskan biaya berobat bagi rakyat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, (3) membebaskan biaya pendidikan rakyat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, (4) memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan, (5) memperkokoh kegotongroyongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama, (6) mereformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun tata kepemerintahan yang baik dan bebas dari KKN, (7) memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah, serta (8) menyediakan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat.

Berbekal Hasta Prasetya disertai jiwa nasionalis serta sikap dan perilaku jujur, niscaya akan dicintai oleh rakyat. Perlu disadari bahwa rakyat saat ini sudah makin pintar, tidak bisa dibodohi, dan tidak butuh janji. Mereka menghendaki bukti, karya, dan pengabdian. Tinggalkan pola pikir dengan paradigma lama, songsong hari esok dengan kerja keras dan pengabdian yang tulus demi kesejahteraan rakyat. Hanya itu kata kunci untuk mengambil hati rakyat.

Pada saat ini, sebagai kader PDI-P kita harus mempunyai kepekaan sosial dengan terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah.

Perhatian dan uluran tangan akan membuat rakyat merasa terayomi dan menjadi tegar menghadapi cobaan yang berat karena kehilangan harta bendanya, bahkan sanak keluarganya. Percayalah bahwa itu semua akan menjadi kerinduan dan dikenang sepanjang hayatnya.

Pada 22 Juni 2008, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah akan segera berlangsung. Proses menuju ke arah itu sudah mulai bergulir. Pengalaman manis dan pahit pada 2003 hendaknya menjadi pelajaran berharga buat semuanya. Kenapa demikian? Aspirasi tetap ditampung, diakomodiasi, dan dikaji untuk selanjutnya dipertimbangkan demi kepentingan rakyat secara luas.

Oleh karena itu, pada akhirnya keputusan tetap berada pada induk organisasi, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai. Apa pun yang telah diputuskan haruslah dihormati dan dilaksanakan sebagai wujud loyalitas kader kepada partainya.

Kedewasaan dan ketaatan akan diuji kembali pada tahun ini. Jauhkan sikap mbalelo dan mutung ataupun saling bermusuhan antarkader sendiri. Sebab, bila hal itu terjadi akan merusak kesatuan dan persatuan, yang pada akhirnya menguntungkan partai lain. Menurut saya, tidak ada suatu keberhasilan dibangun di atas pertikaian. Oleh karenanya harus satu kata ''bersatu'', manakala ingin sukses dan meraih kemenangan.

Potensi besar yang dimiliki tidak akan berarti kalau sudah tercerai berai. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Maka momentum peringatan HUT kali ini harus ditandai dengan satunya tekad dan langkah, serta memperkokoh kesatuan dan persatuan untuk membangun masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, bebas dari kemiskinan, dan ketertinggalan. Merdeka! (68)

-H Murdoko SH, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.