Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar menteri-menterinya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tetap fokus menjalankan tugasnya di tahun ini. Permintaan itu secara khusus disampaikan oleh SBY sekaligus menanggapi sinyalemen dan kekhawatiran banyak pihak tentang kemungkinan menurunnya konsentrasi menteri-menteri karena terganggu urusan politik. Terutama menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Tercatat tidak kurang 16 menteri yang memiliki latar belakang itu. Baik yang berasal dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, PKB, PAN, PPP maupun PBB.

Jumlah itu tidaklah sedikit atau kurang lebih separoh dari menteri-menteri yang ada. Mereka antara lain Menko Kesra Aburizal Bakrie, Ketua Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzzeta, Menneg Koperasi dan UKM Suryadhama Ali, Menteri Kehutanan MS Ka'ban dan masih banyak lagi. Posisinya juga strategis dan menghadapi pekerjaan rumah yang berat. Maka jangan sampai justru mulai kehilangan fokus. Selain itu ada dua kekhawatiran lain yang mulai masuknya intervensi politik ke dalam kebijakan. Dan kedua bisa jadi mereka mulai banyak berfikir ke arah penggalangan dana. Apalagi kalau bukan untuk kepentingan pemilu 2009.

Pergantian direksi BUMN, seperti yang sedang disiapkan sekarang, seringkali dicurigai berlatarbelakang politik. Itulah salah satu akibat dari komposisi kabinet yang seperti ini. Dan semua itu adalah hasil dari sebuah sistem yang masih serba tanggung. Seharusnya dengan mandat yang diberikan oleh rakyat lewat pemilihan presiden secara langsung, tak perlu ada ketergantungan pada partai politik dalam menyusun kabinet. Menteri-menteri dipilih sendiri oleh presiden terutama dengan mempertimbangkan integritas dan kemampuan. Sayangnya hal itu tidak terjadi karena presiden terpilih harus membangun kekuatan politik di parlemen.

Demi kestabilan dan efektivitas pemerintahan akhirnya kita memaklumi pola rekrutmen menteri yang seperti itu. Celakanya tidak semua figur yang disodorkan atau dianggap mewakili parpol itu merupakan the right man on the right place. Banyak yang dianggap kurang kapabel, miskin pengalaman dan lemah kepemimpinannya. Barangkali inilah salah satu kabinet yang relatif paling buruk kinerjanya. Presiden dan Wakil Presiden sendiri yang terlihat sangat menonjol. Itu baik-baik-baik saja namun jelas mengandung kelemahan karena menteri-menterinya kebanyakan kurang efektif dan kurang perform sehingga memengaruhi kinerja keseluruhan.

Koordinasi yang lemah masih terlihat apalagi kalau menteri-menteri itu tetap saja merasa mempunyai dua ''bos'' yakni presiden dan pimpinan partai politik yang mengusungnya. Apalagi mereka yang juga merangkap sebagai ketua partai seperti Wapres, Menteri Kehutanan dan Menneg Koperasi dan UKM, terkadang merasa memiliki power yang besar sehingga tak mudah diatur dalam sistem yang solid. Mereka yang berasal dari parpol itulah yang berpotensi lebih besar untuk kehilangan fokus di tahun ini karena tugas-tugas politiknya yang tidak ringan. Sedangkan menteri lain yang berasal dari profesional akan lebih tenang dan berkonsentrasi.

Kita bisa memaklumi apabila terganggunya kinerja hanya tiga atau enam bulan sebelum pemilu. Karena hal itu masih bisa dikatakan wajar. Tetapi kalau sampai dua tahun atau lebih maka berarti hampir separoh waktunya tersita untuk urusan politik. Sangat disayangkan dan tentu akan kontraproduktif. Padahal hal itu juga akan merugikan mereka sendiri mengingat masyarakat akan menilainya dari kinerja yang dicapai. Akan lebih tepat dan simpatik apabila parpol merelakan kadernya yang duduk di kabinet untuk tetap fokus menyelesaikan tugas sampai akhir periodenya. Tetapi bagaimana kalau yang ada di sana ketua umumnya sendiri.